SURYA.co.id – Ketegangan politik di Amerika Serikat kembali memanas.
Setelah Presiden Donald Trump menuai kritik atas kebijakan militernya, kini Menteri Pertahanan Pete Hegseth menghadapi dorongan pemakzulan dari kubu Partai Demokrat.
Langkah ini dipicu oleh berbagai tuduhan serius, mulai dari dugaan pelanggaran konstitusi hingga pengelolaan informasi militer yang dinilai bermasalah.
Dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews, upaya pemakzulan terhadap Hegseth diprakarsai oleh anggota DPR dari Partai Demokrat, Yassamin Ansari, bersama delapan legislator lainnya.
Dalam dokumen yang diajukan, Hegseth dituding melakukan sejumlah pelanggaran berat.
Salah satu poin utama adalah keterlibatannya dalam operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres, yang dianggap melanggar konstitusi Amerika Serikat.
Selain itu, ia juga dituduh mengambil keputusan yang berpotensi membahayakan pasukan AS serta meningkatkan risiko konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Tak hanya itu, Hegseth disebut mencampuri urusan internal militer dan merusak prinsip profesionalisme angkatan bersenjata yang seharusnya netral dari kepentingan politik.
Kontroversi semakin dalam setelah muncul tudingan terkait pelanggaran hukum perang.
Hegseth diduga terlibat dalam kebijakan militer yang menyasar infrastruktur sipil di Iran.
Sejumlah insiden bahkan disebut berpotensi melanggar prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.
Isu ini menjadi sorotan serius karena menyangkut standar internasional dalam operasi militer dan reputasi global Amerika Serikat.
Tidak hanya terkait operasi militer, kritik juga mengarah pada tata kelola informasi strategis di bawah kepemimpinan Hegseth.
Mengutip laporan media lokal, ia dituding lalai menjaga kerahasiaan data militer.
Tuduhan ini muncul setelah adanya laporan penggunaan aplikasi pesan untuk membahas rencana operasi militer.
Praktik tersebut dinilai berisiko tinggi karena berpotensi membuka celah kebocoran informasi sensitif yang dapat mengancam keamanan nasional.
Di sisi lain, Hegseth juga dianggap tidak transparan terhadap Kongres.
Sejumlah legislator menilai laporan mengenai operasi militer, termasuk dampaknya terhadap warga sipil, tidak disampaikan secara terbuka.
Kebijakan luar negeri Hegseth juga turut menuai kritik.
Pernyataan keras terhadap negara-negara Eropa serta sikap yang dinilai ambigu terhadap komitmen pada NATO dianggap dapat merusak hubungan strategis Amerika Serikat.
Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, sikap ini dinilai berpotensi melemahkan posisi diplomatik AS di mata sekutu internasional.
Dikutip Dari WIkipedia, Peter Brian Hegseth lahir 6 Juni 1980.
Pada 2024, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuknya menjadi Menteri Pertahanan Amerika Serikat.
Hegseth merupakan salah satu pembawa acara di FOX & Friends Weekend dan beberapa serial di Fox Nation.
Dia juga memiliki rekam jejak di bidang militer. Hegseth adalah veteran Angkatan Darat di Irak, Afghanistan, dan Teluk Guantanamo. Hegseth juga pernah menerima dua Bintang Perunggu dan Lencana Prajurit Infanteri Tempur.
Hegseth juga menjadi advokat bagi para veteran AS yang dituduh melakukan kejahatan perang.
Dia pernah meminta Trump, pada masa kepresidenan sebelumnya, untuk mengampuni beberapa orang di angkatan bersenjata.
Salah satu kasus yang Hegseth tangani dan menjadi sorotan yakni pensiunan Angkatan Laut Eddie Gallagher.
Berkat dia, veteran itu bebas dari tuduhan kejahatan perang dan tuduhan ringan karena amnesti Trump.
Rekam jejak militer itu membuat Hegseth membawakan program di Fox dengan analisis yang mendalam.
Menanggapi tuduhan tersebut, pihak pemerintah AS langsung memberikan bantahan.
Juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa Hegseth telah menjalankan tugasnya secara profesional. Mereka juga menilai upaya pemakzulan ini sebagai manuver politik dari oposisi.
Pihak Pentagon pun menegaskan bahwa resolusi tersebut tidak berdasar dan lebih bersifat mencari perhatian publik.
Mereka mengklaim operasi militer di Iran justru berhasil mencapai tujuan strategis.
Secara prosedural, pemakzulan di Amerika Serikat harus melewati persetujuan mayoritas di DPR sebelum berlanjut ke Senat.
Namun, dominasi Partai Republik, yang merupakan partai Presiden Donald Trump—menjadi faktor utama yang membuat peluang lolosnya resolusi ini relatif kecil.
Sejumlah analis politik menilai langkah ini lebih sebagai bentuk tekanan politik dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait konflik Iran.
Isu pemakzulan ini menunjukkan bahwa konflik Iran tidak hanya berdampak pada geopolitik global, tetapi juga memicu ketegangan di dalam negeri Amerika Serikat.
Perbedaan tajam antara Partai Demokrat dan Partai Republik semakin terlihat dalam menyikapi kebijakan militer pemerintah.
Meski kemungkinan pemakzulan kecil, perdebatan di Kongres mencerminkan polarisasi politik yang kian dalam, terutama menjelang agenda politik besar seperti pemilu paruh waktu.
Pengamat menilai bahwa isu strategi militer, transparansi, hingga hubungan internasional akan menjadi faktor penting yang memengaruhi arah politik AS ke depan.
