TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Menteri Pertahanan China Dong Jun pada April ini menandai pergeseran signifikan dalam diplomasi Beijing, dari pendekatan yang selama ini cenderung menahan diri menjadi pesan deterensi yang lebih tegas, terutama terkait situasi di Selat Hormuz.
Associate Professor Universitas Beni Suef Mesir, Dr. Nadia Helmy, menilai pernyataan tersebut bukan sekadar sikap politik, melainkan bentuk deterensi praktis terhadap pihak-pihak yang menghambat navigasi di kawasan tersebut, khususnya di tengah blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).
Ia menyoroti penegasan China bahwa kapal-kapalnya akan terus beroperasi di Selat Hormuz dan tidak akan menerima 'pengawasan eksternal' atas relasi mereka.
Menurut Helmy, sikap ini juga mencerminkan pengakuan implisit China terhadap kedaulatan Iran atas selat tersebut.
“Ini merupakan tantangan langsung terhadap tekanan AS yang bertujuan mengontrol atau menutup selat,” ujarnya, dikutip dari Modern Diplomacy, Minggu (19/4/2026).
Helmy menggambarkan hubungan antara jaminan China kepada Iran dan strategi blokade laut AS sebagai 'persamaan kompleks yang terus meningkat'.
Dirinya menilai langkah China tidak serta-merta akan memaksa Washington mundur, bahkan justru berpotensi memicu eskalasi.
Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut mempertimbangkan blokade laut terhadap Iran dan Selat Hormuz, sekaligus memperingatkan China agar tidak memberikan dukungan militer kepada Teheran.
“Washington melihat pengetatan tekanan terhadap Iran sebagai bagian dari konfrontasi yang lebih luas dengan Beijing,” kata Helmy.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap bentuk blokade balasan antara AS dan China berpotensi menjadi “pemicu perang” yang dapat menyeret kedua kekuatan besar ke konflik langsung.
Menurut Helmy, sikap tegas China tidak lepas dari ketergantungannya yang besar terhadap minyak Iran.
China disebut membeli lebih dari 80 persen impor minyaknya dari Iran, sekitar 1,38 juta barel per hari.
“China adalah negara yang paling bergantung pada Selat Hormuz untuk kebutuhan energinya,” tulisnya.
Selain itu, sekitar 40 persen impor minyak China dan 30 persen kebutuhan LNG juga melewati jalur tersebut. Kondisi ini membuat Beijing menolak keras segala upaya penutupan selat.
Helmy juga mencatat China menggunakan hak veto terhadap resolusi yang dinilai hanya menyalahkan Iran, tanpa menyentuh akar konflik.
Awal Konfrontasi Global yang Lebih Luas
Helmy menilai langkah China di Selat Hormuz merupakan awal dari konfrontasi tidak langsung dengan AS yang melampaui aspek ekonomi.
“Ini adalah tantangan langsung China terhadap blokade Amerika terhadap Teheran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Beijing juga memanfaatkan celah strategis akibat fokus Washington di kawasan Teluk untuk memperluas pengaruhnya di wilayah lain, seperti Laut China Selatan dan Taiwan.
Di sisi lain, China tetap memainkan peran diplomatik aktif, termasuk sebagai mediator dalam pembicaraan gencatan senjata antara Teheran dan Washington, guna menunjukkan kapasitasnya sebagai pengelola krisis global.
Dalam analisisnya, Helmy menyebut situasi saat ini sebagai bentuk “internasionalisasi paksa” dari krisis di Selat Hormuz.
“China tidak akan puas hanya dengan tekanan ekonomi jika pasokan energinya dari Iran terancam,” tegasnya.
China juga menegaskan kehadiran militernya di kawasan tersebut sebagai langkah rutin untuk mengamankan rantai pasok.
Selain itu, Beijing mendorong pembentukan aliansi regional untuk menghadapi intervensi asing.
Sebagai langkah antisipasi, China meningkatkan cadangan minyak strategisnya hingga 1,2 miliar barel, cukup untuk 109 hari konsumsi, guna mengurangi dampak gangguan pasokan.
Helmy menyimpulkan bahwa jaminan China terhadap Iran justru memperumit situasi dan mendorong AS meningkatkan tekanan, termasuk melalui blokade laut.
“Kondisi ini meningkatkan kemungkinan konfrontasi langsung antara kekuatan besar di Selat Hormuz,” pungkasnya.
SUMBER
