TRIBUNKALTIM.CO - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau Uya Kuya menempuh jalur hukum setelah namanya terseret dalam narasi viral terkait kepemilikan ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Informasi yang beredar di media sosial menyebut dirinya memiliki 750 dapur dengan keuntungan mencapai miliaran rupiah per hari.
Narasi tersebut ramai diperbincangkan setelah unggahan di platform digital menampilkan foto Uya Kuya disertai klaim pendapatan fantastis hingga Rp4,5 miliar per hari.
Namun, ia membantah keras tudingan tersebut dan menilai informasi yang beredar sebagai hoaks yang merugikan nama baiknya.
Baca juga: Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Langgar Kode Etik, Uya Kuya Selamat dari Sanksi
Dalam postingan yang beredar, tampak foto wajah Uya Kuya yang disandingkan dengan latar belakang aktivitas dapur penyiapan makanan.
"Uya Kuya dengan 750 dapur MBG. 750 × 6.000.000 = 4.500.000.000. Jadi hasilnya 4,5 miliar per hari. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan!?" tulis salah satu akun Threads sebagaimana dikutip Minggu (19/4/2026).
Tak terima dengan narasi yang dianggap sebagai fitnah, pria yang juga dikenal sebagai politisi Partai Amanat Nasional (PAN) berlatar belakang selebritas ini melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya.
Laporan tersebut telah resmi diterima dan teregistrasi dengan nomor LP/B/2746/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya pada Sabtu (18/4/2026).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengonfirmasi adanya laporan yang dibuat oleh legislator tersebut terkait dugaan pelanggaran hukum di ruang digital.
Baca juga: Sahroni, Nafa, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Tidak Dipecat, MKD Ungkap Hal yang Meringankan
Berdasarkan uraian dalam laporan polisi, Uya Kuya menyatakan bahwa sejumlah akun sengaja mengunggah foto dirinya yang telah diedit dan dibumbui narasi menyesatkan mengenai kepemilikan ratusan dapur MBG.
Sebagai wakil rakyat, Uya Kuya menilai informasi tersebut adalah hoaks murni yang sangat merugikan nama baiknya dan berpotensi memicu disinformasi di tengah masyarakat luas.
Langkah hukum ini diambil guna memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas program nasional yang tengah berjalan.
“Atas kejadian itu, korban merasa dirugikan dan mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” bunyi penggalan uraian laporan polisi tersebut.
