Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diarahkan untuk bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong ekonomi desa di Provinsi Lampung.
Pengamat ekonomi dan keuangan dari UIN Raden Intan Lampung, Suhendar, menyebut gagasan tersebut sebagai kebijakan progresif, terutama di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketimpangan antarwilayah.
Kendati demikian, Suhendar mengingatkan kesiapan desa untuk memanfaatkan putaran MBG.
“Upaya mengarahkan perputaran anggaran besar ke desa merupakan strategi yang relevan, apalagi dengan estimasi dana MBG yang bisa mencapai Rp 1,2 triliun per bulan, namun desa harus siap menyiapkan kebutuhan MBG,” kata Suhendar, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, jika dikelola secara tepat, program ini berpotensi menciptakan multiplier effect yang signifikan.
Desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bisa berperan sebagai pelaku utama dalam rantai pasok pangan.
Namun demikian, Suhendar mengingatkan ada sejumlah catatan penting agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai wacana.
Pertama, kesiapan kelembagaan desa. Ia menilai belum semua BUMDes dan gapoktan memiliki kapasitas manajerial dan operasional yang memadai untuk terlibat dalam rantai pasok berskala besar seperti MBG.
“Tanpa penguatan dari sisi tata kelola, logistik, hingga standar kualitas, peran desa bisa hanya administratif, bukan substantif,” ujarnya.
Kedua, terkait arah aliran ekonomi.
Besarnya anggaran, kata dia, tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat desa jika nilai tambah justru lebih banyak dinikmati pihak di luar desa.
Ia menilai potensi keterlibatan pelaku usaha besar atau perantara harus diantisipasi agar tujuan pemberdayaan desa tidak melemah.
Ketiga, potensi dampak terhadap pasar lokal.
Intervensi besar melalui MBG dinilai dapat memengaruhi struktur harga komoditas pangan.
“Di satu sisi menguntungkan produsen yang terlibat, tapi di sisi lain masyarakat di luar ekosistem program bisa menghadapi tekanan harga,” jelasnya.
Keempat, aspek keberlanjutan. Suhendar mengingatkan agar desa tidak terlalu bergantung pada satu program saja.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendorong diversifikasi pasar serta membuka akses yang lebih luas bagi BUMDes dan gapoktan.
Meski demikian, ia menegaskan peluang keberhasilan program ini tetap terbuka lebar, selama implementasinya dilakukan secara serius dan terukur.
“Pemerintah daerah perlu memastikan pendampingan berkelanjutan, transparansi rantai pasok, serta penguatan kapasitas produksi desa secara sistematis,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi hingga pelaku usaha, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan inovasi di tingkat desa.
“Ini bukan sekadar soal besarnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu mampu menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan,” tandasnya.
Suhendar menambahkan, program MBG dalam kerangka pembangunan desa menjadi peluang sekaligus ujian nyata, apakah desa benar-benar bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru atau hanya menjadi bagian dari rantai distribusi yang lebih panjang.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
