TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Hari ini, Selasa (21/4/2026), ribuan orang akan melakukan demo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).

Peserta aksi bertajuk 21 April tersebut akan diikuti kalangan mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat.

Termasuk salah satunya dari massa yang menamakan dirinya Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.

Irma Suryani seorang koordinatornya mengatakan, selama Gubernur Katim Rudy Masud menjabat sering mengeluarkan kebijakan yang memicu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Sebut saja seperti rencana pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar hingga renovasi rumah dinas yang menelan anggaran Rp25 miliar.

"Gerah ya, selalu blunder, selalu bikin gaduh," katanya, dikutip dari Kompas.com, Selasa.

"Itu salah satu yang menghabiskan anggaran, rumah jabatan Rp 25 miliar, mobil dinas, ada beli aquarium, alat fitness, meja biliar. Itu untuk apa?," tambahnya.

Oleh karenanya, Irma Suryani bersama 3.000 hingga 4.000 peserta lainnya akan mendemo Rudy Masud.

Mereka membawa sejumlah tuntutan, termasuk mendesak adanya evaluasi kinerja Gubernur Kaltim.

Selain itu meminta DPRD Provinsi menjalankan fungsinya sebagai pengawas.

Irma Suryani juga berharap Gubernur Kaltim untuk peka terhadap masyarakat.

Terlebih terkait pengelolaan anggaran yang sumbernya dari pajak.

“Harusnya sensitif dengan keadaan masyarakat yang sekarang susah. Kok malah uangnya dipoyok-poyokan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Tribunnews.com, setidaknya ada 4 kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Masud, apa saja?

Mobil Dinas Harga Fantastis

Pada akhir Februari 2025 lalu, Rudy Masud disorot karena ingin membeli mobil dinas seharga Rp8,5 miliar.

Rudy Masud dalam kesempatannya menjelaskan alasan di balik pemilihan mobil mewah sebagai mobil dinasnya.

Ia menegaskan tidak ingin memakai mobil Toyota Kijang.

Semua tidak lepas dari posisi Kalimantan Timur yang strategis dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Bahkan, Rudy Masud memandang provinsi yang dipimpinnya mewakili wajah serta miniatur Indonesia.

"Ingat, Kalimantan Timur ini etalase Indonesia. Jangan saya disuruh pakai kijang dek," tegasnya, dikutip dari TribunKaltim.co.

Rudy Masud melanjutkan, dirinya juga tidak ingin masyarakat Kaltim dipandang miskin.

Sehingga dengan adanya mobil dinas mewah tidak langsung dapat menjaga harkat dan martabat.

"Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh," tambahnya.

Kasus pengadaan mobil dinas ini kemudian menjadi isu nasional.

Kreator konten sekaligus pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi memberikan kritikan dan sindirannya kepada Rudy Masud.

Ferry menilai, pengadaan mobil mewah tersebut berlebihan.

Menurut pria kelahiran 16 Desember 1991 itu, uang Rp8,5 miliar bisa digunakan keperluan lebih penting lainnya.

Seperti pembangunan puskesmas hingga pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Uang 8,5 miliar untuk beli mobil dinas kalau buat jalan jalan bisa dapat itu 3-5 km, bisa dapat puskesmas tipe D, bisa dapat cold storage 30-50 ton, dana bergulir ke ratusan UMKM, bangun sentra produksi.”

“Kalau 200 UMKM masing-masing naik omzet 3 juta/bulan, berarti 600 juta/bulan, berarti 7,2 miliar setahun tambahan aktivitas ekonomi," tulis Ferry, dikutip dari akun Threads pribadinya, Jumat (27/2/2026).

Ferry kemudian menyarankan agar Rudy Masud memakai Hilux dengan harga mulai dari Rp283,7 juta hingga Rp764,9 juta.

Mobil keluaran Toyota dikenal bandel melibas jalan rusak.

"Kalau kebutuhannya emang offroad ya hilux aja cukup ya pak," tandas Ferry.

Selain Ferry, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan sorotan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya memantau perbincangan publik terkait pengadaan kendaraan mewah untuk orang nomor satu di Pemprov Kaltim tersebut.

Pada akhirnya, melalui akun Instagram pribadinya, Rudy Masud juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang sempat terjadi.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan," kata Rudy Masud.

"Kami menegaskan keputusan ini insyaAllah tidak mengganggu kinerja pemerintahan, tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat," katanya.

"Di bulan yang penuh maghfirah, teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kaltim, kami mengucapkan terimakasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun, insya Allah akan menjadi energi bagi kami dalam mewujudkan Kaltim sukses, menuju generasi emas, mohon doa restu," tandasnya.

Gaya Fesyen Istri

Belum juga kontroversi mobil dinas reda, Rudy Masud kembali mencuri perhatian publik.

Kali ini warganet beramai-ramai menyoroti gaya fesyen sang istri, Sarifah Suraidah.

Publik menilai perempuan kelahiran 1 Januari 1981 itu memiliki gaya penampilan yang nyentrik.

Sebagian menyebut gayanya seperti “Noni Belanda” dan menilai busananya kurang sesuai dengan situasi blusukan.

Namun, tidak sedikit pula yang menilai penampilannya tetap elegan dan menjadi bagian dari gaya personalnya.

Sarifah Suraidah pada akhirnya buka suara.

Ia menanggapi keviralan ini melalui sebuah unggahan di Instagram story-nya.

"Baju dan gayanya kok berlebihan??" tulis Sarifah menjawab komentar netizen.

Tak mau ambil pusing, istri Gubernur Kaltim ini pilih melakukan apa yang dia inginkan.

"Hidup cuma sekali, hidup gak bisa diputar lagi. Lakukan apa yang mau dilakukan,” tulis Sarifah, dikutip Tribunnews.com.

Terlebih ia hidup bukan untuk menyenangkan banyak orang.

Ia pun memilih untuk menjadi diri sendiri.

“Kita gak hidup buat untuk menyenangkan, jadilah diri sendiri,” lanjutnya.

Gaji Tenaga Ahli

Pada awal Maret 2026, Rudy Masud disorot karena menganggarkan miliaran rupiah untuk membayar Tim Ahli Strategis Percepatan Pembangunan periode 2025–2030.

Total anggaran yang dimasukkan ke Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 2026 mencapai Rp10,5 miliar.

Anggaran sebanyak itu terdiri dari gaji per bulan hingga perjalanan dinas.

Sementara jumlah tim ahli mencapai puluhan orang.

Rinciannya dewan penasihat berjumlah 8 orang dan koordinator bidang atau divisi lainnya yang berjumlah 35 orang.

Sekda Kaltim, Sri Wahyuni membenarkan terkait keberadaan tim ahli tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Di sisi lain, pengadaan tim ahli juga dilakukan oleh wilayah lain.

Termasuk DKI Jakarta yang anggarannya melebihi Kaltim.

“Lampiran peraturan itu sudah dikonsultasikan dengan Kemendagri. Karena ini tenaga ahli dan kita mengacu juga pada beberapa daerah," kata Sri.

“Karena ini tenaga ahli, tentu kita membutuhkan orang-orang yang memang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya,” tegasnya, dikutip dari Kompas.com.

Renovasi Rumah Dinas

Di bulan April 2026, Rudy Masud tidak luput dari kontroversi.

Kali ini, publik menyorot anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai Rp25 miliar.

Rudy Masud dalam kesempatannya memastikan perbaikan sudah sesuai dengan aturan.

Menurutnya anggaran sebesar itu disesuaikan dengan kebutuhan.

"Tentu banyak hal yang harus dibenahi semuanya dan sebagainya," ungkapnya, dikutip dari TribunKaltim.co.

"Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya," tandasnya.

(Tribunnews.com/Endra/Ilham Rian Pratama/Theresia Felisiani)(TribunKaltim.co/Raynaldi Paskalis)(Kompas.com)