TRIBUNPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan sejumlah temuan penting mengenai persoalan serius dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia.

Mengacu pada analisis Direktorat Monitoring yang tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan KPK 2025, distribusi kuota Program Indonesia Pintar–Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), terutama melalui skema Usulan Masyarakat (Usmas), diduga kuat tidak lepas dari praktik konflik kepentingan.

Sebagian besar jatah tersebut disebut-sebut terkonsentrasi pada perguruan tinggi yang memiliki relasi dengan elit kekuasaan.

Temuan ini mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan, yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut, dominasi aktor politik dan pejabat publik terlihat sangat mencolok dalam penentuan penerima kuota.

"Terdapat adanya potensi konflik kepentingan di mana sebelas dari 16 PTS atau 68,75 persen sampel penerima kuota Usmas terbanyak terafiliasi dengan pejabat publik atau entitas politik," bunyi kutipan Laporan Tahunan KPK 2025 terkait temuan tersebut, dikutip pada Selasa (21/4/2026).

Ironisnya, alokasi kuota ini tidak hanya didominasi politisi, tetapi juga merambah ke institusi pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

KPK menilai bahwa distribusi semacam ini menciptakan kerentanan moral hazard yang dapat mencederai integritas pengawasan dan tata kelola keuangan negara.

Baca juga: Rismon Sianipar Kini Tak Lagi Jadi Tersangka, Jokowi: Sudah Clear, Sudah Selesai

Baca juga: KPK Periksa Dua Petinggi Perusahaan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Flyover Simpang Mal SKA Pekanbaru

Selain konflik kepentingan, KPK juga menemukan adanya potensi praktik suap-menyuap dalam pengalokasian kuota jalur Usmas ini. 

Tiga kampus yang menjadi sampel pemeriksaan secara terbuka menyatakan bahwa mereka mendapat tawaran alokasi kuota dari pihak tertentu. 

Tawaran tersebut tidak datang secara gratis, melainkan disertai syarat imbalan sebesar Rp 5 juta hingga Rp 8 juta per mahasiswa yang dijanjikan.

Praktik transaksional ini difasilitasi oleh lemahnya sistem verifikasi, pengawasan, hingga celah keamanan digital. 

KPK menemukan bahwa aplikasi SIM KIP-K memiliki kelemahan fatal yang mengizinkan admin kampus untuk masuk menggunakan akun mahasiswa. 

Sistem juga membiarkan satu akun diakses dari banyak perangkat secara bersamaan. 

Celah pengamanan ini menghilangkan fungsi kontrol serta membuka peluang besar bagi oknum kampus untuk melakukan pungutan liar atau memotong dana bantuan mahasiswa.

Di tingkat lapangan, proses verifikasi latar belakang ekonomi mahasiswa juga tidak berjalan seragam dan terkesan seadanya. 

Karena alasan ketiadaan anggaran, hanya separuh dari kampus sampel yang melakukan visitasi lapangan secara terbatas. 

Bahkan, KPK mendapati ada dua kampus yang menetapkan penerima KIP-K hanya bermodalkan pemeriksaan dokumen, tanpa melakukan wawancara atau meninjau langsung kondisi tempat tinggal pendaftar. 

Lemahnya pendataan ini turut memicu terjadinya duplikasi bantuan, di mana sejumlah penerima KIP-K terdeteksi juga menerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), mengonfirmasi temuan serupa dari BPK pada tahun 2021.

Kondisi tersebut diperparah dengan mandulnya sistem penegakan aturan. 

Hukuman atas pelanggaran pengelolaan KIP-K dinilai sama sekali tidak memberikan efek jera. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 11 dari 15 kampus yang tercatat bermasalah dalam rentang waktu 2020 hingga 2023, secara mengejutkan masih menerima alokasi kuota KIP-K jalur Usmas pada tahun 2024.

Merespons temuan kritis ini, KPK mendesak adanya pembenahan sistemik yang menyeluruh. 

Lembaga ini merekomendasikan pemerintah untuk segera melakukan reformasi regulasi dan tata kelola jalur Usmas, serta menyusun pedoman verifikasi yang memadai dengan didukung alokasi anggaran khusus. 

Pemerintah juga diminta untuk segera memperbarui arsitektur teknologi aplikasi SIM KIP-K, memperkuat koordinasi untuk mencegah duplikasi bantuan antardaerah, serta membangun mekanisme pengawasan berlapis yang diiringi dengan sanksi tegas bagi kampus yang melanggar.