Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan
POS-KUPANG.COM, KUPANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan proyek pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo.
Desakan tersebut disampaikan oleh Direktur WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga menyusul kebijakan pembatasan jumlah wisatawan hingga 1.000 orang per hari yang diklaim sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem.
Dalam rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Selasa (21/4/2026), WALHI NTT menilai kebijakan itu tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan pariwisata yang sejak awal dinilai eksploitatif dan abai terhadap daya dukung lingkungan serta keadilan sosial.
Menurut Yuvensius, lonjakan kunjungan wisata yang kini dijadikan alasan pembatasan merupakan dampak dari kebijakan negara sendiri yang mendorong Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran, promosi masif, dan pembukaan ruang investasi secara luas.
“Alih-alih mencegah krisis ekologis, negara justru menciptakan tekanan berlebih terhadap ekosistem, lalu meresponsnya dengan pembatasan yang berpotensi melahirkan ketimpangan baru,” ujarnya.
Ia menilai skema pembatasan berisiko mengarah pada pariwisata eksklusif yang hanya dapat diakses kelompok tertentu. Pembatasan jumlah pengunjung dinilai kerap diikuti kenaikan harga tiket dan dominasi operator wisata besar, sehingga berpotensi menyingkirkan wisatawan domestik, pelaku usaha kecil, serta masyarakat lokal.
Baca juga: Walhi NTT Nilai Tambang Rakyat di Wanggameti Sumba Timur Mempercepat Krisis Ekologi
Di sisi lain, masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi disebut menjadi kelompok paling rentan terdampak. Nelayan, pemandu wisata lokal, dan pelaku ekonomi kecil berpotensi kehilangan sumber penghidupan akibat berkurangnya jumlah kunjungan, tanpa adanya jaminan perlindungan atau skema keadilan yang jelas.
Yuvensius juga menyoroti pendekatan konservasi yang dinilai masih bersifat teknokratis dan belum menyentuh akar persoalan. Pembatasan berbasis kuota dinilai tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pengendalian terhadap ekspansi industri pariwisata, aktivitas kapal wisata massal, serta investasi besar yang selama ini menjadi sumber tekanan ekologis di kawasan.
“Konservasi yang tidak berbasis pada keadilan berpotensi menjadi bentuk baru perampasan ruang hidup dengan legitimasi lingkungan,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan pembatasan jumlah wisatawan sebagai solusi instan. Evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan pariwisata dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak justru memperdalam ketimpangan sosial dan konflik ekologis.
WALHI NTT juga mendesak agar masyarakat lokal ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan kawasan, dengan menjamin perlindungan hak serta mengendalikan secara ketat aktivitas industri yang menjadi sumber utama tekanan terhadap ekosistem.
“Jika konservasi hanya berarti membatasi manusia tanpa membatasi kapital, maka yang terjadi bukan perlindungan alam, melainkan pengamanan investasi,” tutupnya. (uan)
