SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Retno Sri Sulistyani, menegaskan peran strategis perempuan dalam meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Retno menjelaskan, Kanwil DJP bertugas memastikan penerimaan negara dari sektor perpajakan di wilayah kerja tercapai optimal.
`Di saat bersamaan, pihaknya wajib memastikan pelayanan kepada wajib pajak berjalan adil, transparan, dan akuntabel.
“Sebagai perempuan yang memimpin wilayah Sumsel dan Babel, saya melihat ini bukan sekadar jabatan, tapi amanah besar. Rasanya penuh tantangan, tetapi juga membanggakan karena ikut memastikan keberlanjutan pembangunan negara melalui penerimaan pajak,” ujar Retno saat menjadi narasumber Podcast Inspirasi Kartini: "Perempuan di Garis Depan Penerimaan Negara" di Graha Tribun Selasa (21/4/2026).
Podcast Inspirasi Kartini digelar bersama Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post dipandu host Ray Happyeni Senior Editor External Relation Tribun Sumsel.
Menanggapi anggapan DJP sebagai institusi kaku, Retno menuturkan banyak momen yang menunjukkan pajak bersifat memanusiakan.
Salah satunya saat mendampingi UMKM yang awalnya takut pajak, lalu berkembang dan bangga bisa berkontribusi.
“Di situ saya melihat pajak bukan sekadar angka, tapi tentang perjalanan dan harapan masyarakat,” kata Retno.
Ia mencontohkan sejumlah regulasi yang memanusiakan, antara lain batas omzet UMKM tidak kena pajak di bawah Rp 500 juta per tahun, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tarif pajak progresif, serta kebijakan istri dapat memilih melaksanakan kewajiban pajak terpisah.
Dalam memimpin ribuan pegawai dengan target penerimaan triliunan, Retno mengaku menerapkan kepemimpinan adaptif dan empatik.
“Kami membangun budaya kerja terbuka, kolaboratif, dan berbasis solusi. Pegawai didorong tidak hanya menjadi pengawas dan penagih pajak, tetapi juga edukator dan mitra bagi wajib pajak,” jelasnya.
Hal tersebut, sejalan dengan tagline Coretax DJP, Kami dampingi sampai berhasil, yang menegaskan Kanwil Sumsel-Babel memosisikan diri sebagai mitra wajib pajak untuk mendukung pembangunan Indonesia, khususnya Sumsel dan Babel.
Terkait penindakan, Retno menyebut DJP menggunakan konsep piramida kepatuhan pajak. Untuk wajib pajak besar yang tidak patuh, penegakan hukum dilakukan tegas sesuai ketentuan. Sementara untuk UMKM, pendekatan yang dipakai adalah edukasi dan pendampingan. Kanwil DJP Sumsel-Babel memiliki UMKM binaan yang dilibatkan dalam program Business Development Service (BDS).
“Kami ingin memastikan pajak tidak menjadi beban yang menakutkan, tetapi menjadi bagian dari proses bertumbuh bersama,” ujarnya.
Retno menilai perempuan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di keluarga, komunitas, maupun dunia usaha. Di DJP, banyak perempuan menduduki posisi penting dan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan.
“Rasa untuk memberikan asih, asah, asuh seperti seorang ibu menjadi nilai lebih pemimpin perempuan,” kata Retno.
Di Sumsel dan Babel, kata Retno, banyak UMKM justru dimotori perempuan. Ketika UMKM maju dan membesar, mereka perlu didorong menunaikan kewajiban perpajakan sesuai aturan.
“Ketika perempuan sadar pajak, dampaknya bisa berlipat karena mereka membawa nilai tersebut ke lingkungan sekitar,” tambahnya.
Sepanjang 2026, Kanwil DJP Sumsel-Babel telah menggelar dua kegiatan BDS berupa Bazar UMKM. Kegiatan pertama bersama Kemenkeu Satu Sumsel dan kedua bersama Kantor Pelayanan Pajak di Kota Palembang. Selain itu, pihaknya memberi pelatihan pelaporan SPT Tahunan kepada UMKM binaan. Kolaborasi juga dilakukan dengan pemda, komunitas, dan pelaku usaha, termasuk komunitas perempuan. Bentuknya berupa pelatihan, pendampingan usaha, literasi keuangan, hingga mencari peluang ekspor serta aspek perpajakan terkait.
“Harapannya, pajak dipahami sebagai bagian dari ekosistem usaha, bukan sesuatu yang harus dihindari,” kata Retno.
Dalam kesempatan ini Retno menitipkan pesan kepada generasi muda, khususnya perempuan yang ingin masuk Kemenkeu/DJP. Retno berpesan agar tidak minder duluan. DJP saat ini membutuhkan talenta yang adaptif, melek teknologi digital, dan berintegritas tinggi, di samping kemampuan komunikasi, analisis, dan empati.
“Saya juga masuk DJP dengan pengalaman pajak nol, tetapi melalui pelatihan, beasiswa, dan penugasan beragam, saya bisa sampai di posisi sekarang. Kuncinya kemauan dan kesungguhan belajar,” ungkapnya.
Sebagai Kakanwil perempuan, Retno ingin meninggalkan budaya kerja yang inklusif, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Ia berharap masyarakat melihat DJP sebagai institusi yang dipercaya, bukan ditakuti.
“Di internal, saya ingin setiap pegawai merasa bekerja bukan hanya mengejar target, tetapi memberi dampak bagi bangsa,” ujarnya, mengutip falsafah Ki Hajar Dewantara: Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
Menutup perbincangan, Retno menyatakan semua perempuan Indonesia adalah Kartini pada zamannya.
“Ketika kita bekerja dengan integritas, berkarya dengan sepenuh hati, dan bermanfaat untuk masyarakat dan negara, di situlah kita menjadi bagian dari garis depan pembangunan Indonesia,” kata Retno.
Menurutnya, pegawai DJP perempuan dan wajib pajak perempuan sama-sama berkontribusi: pegawai melalui karya dan kinerja, wajib pajak melalui kesadaran dan ketaatan melaksanakan kewajiban perpajakan. “Bersama-sama bermitra untuk kebaikan negara dan bangsa,” tutup Retno.
