TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Barat, menggelar rapat koordinasi (rakor) teknis bersama BPSDM kabupaten se-Papua Barat, guna memperkuat peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Oristom Bay Manokwari, Papua Barat pada Rabu (22/4/2026).

Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengembangan kapasitas ASN, sekaligus memastikan implementasi keijakan berjalan optimal di seluruh daerah.

Kepala BPSDM Papua Barat, Jainab Uswanas, mengatakan kegiatan ini membahas berbagai upaya peningkatan kompetensi ASN, termasuk penerapan regulasi yang menjadi dasar pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

“Dalam rakor ini kita membahas bagaimana ASN dapat terus meningkatkan kompetensinya. Selain itu, juga disampaikan terkait Peraturan Gubernur Nomor 34 tentang pelaksanaan pengembangan SDM,” ujarnya.

Baca juga: TIdak Terurus, Foodcourt dan Taman Jokowi Kaimana akan Dihidupkan Kembali

Rakor dihadiri perwakilan dari seluruh kabupaten di Papua Barat, mulai dari sekretaris daerah, kepala bidang yang menangani pendidikan dan pelatihan (diklat), hingga unsur terkait lainnya. 

Dari tingkat provinsi, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga turut dilibatkan, termasuk bagian umum dan kepegawaian.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam rakor ini adalah kewajiban bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengikuti orientasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pemerintah.

“Melalui rakor ini, kami berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan orientasi bagi PPPK,” kata Jainab.

Ia menegaskan, orientasi bagi PPPK menjadi langkah penting dalam membentuk pemahaman dasar terkait tugas, fungsi, serta etika kerja sebagai aparatur negara, sehingga mampu menjalankan peran secara profesional.

Selain itu, BPSDM Papua Barat sebagai lembaga terakreditasi memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi ASN, baik melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, maupun kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan kualitas ASN di Papua Barat semakin meningkat, tidak hanya dari sisi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam hal integritas dan pelayanan publik.

“Harapannya, ASN di Papua Barat dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang terus berkembang,” pungkasnya. (*)