TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Jalur diplomasi Indonesia di wilayah paling panas di dunia, Selat Hormuz, ternyata tidak semudah jabat tangan antar-pejabat tinggi. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, blak-blakan membongkar realitas pahit di balik meja negosiasi dengan Iran terkait perizinan kapal tanker pengangkut minyak Indonesia.
Meski pembicaraan di level atas terus dilakukan, Sugiono mengakui adanya "sumbatan" birokrasi yang membuat kebijakan pemerintah pusat Iran sering kali tidak sejalan dengan eksekusi di lapangan.
Hal ini menjadi tantangan berat bagi Kementerian Luar Negeri dan Pertamina dalam memastikan keamanan operasional di wilayah konflik tersebut.
"Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya," ujar Sugiono saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Ketimpangan instruksi ini membuat proses diplomasi menjadi jauh lebih menantang. Saat ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran terus melakukan komunikasi intensif untuk mengurai kerumitan tersebut.
Tak main-main, tim teknis dari Pertamina juga diterjunkan langsung untuk membahas syarat mendetail agar kapal dapat melintas aman.
Sugiono menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika politik, melainkan butuh penyelesaian teknis yang sangat mendetail karena dinamika politik dan keamanan di internal Iran yang cair.
"Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa. Kita sedang mencari celah agar kebijakan yang telah disepakati di tingkat menteri benar-benar dilaksanakan oleh otoritas di pelabuhan atau wilayah Selat," tuturnya dengan nada lugas.
Baca juga: Pengguna BBM Non Subsidi Diminta Tak Beralih ke BBM Subsidi usai Harga Naik, Bahlil: Apa Enggak Malu
Menyadari risiko yang besar, Indonesia tidak tinggal diam. Kerja sama dengan kekuatan global seperti Prancis dan Inggris mulai dijajaki sebagai langkah preventif untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari gangguan di Selat Hormuz.
Rencananya, skema perlindungan ini akan tetap berada dalam koridor hukum internasional dan mandat PBB.
"Waktu itu disampaikan dalam rangka menempatkan apa yang disebut dengan peaceful military protection bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz," jelas Sugiono.
Lalu, bagaimana dengan ketersediaan energi dalam negeri jika Selat Hormuz terus bergejolak?
Sugiono meminta publik tetap tenang. Pemerintah rupanya sudah melakukan langkah diversifikasi pasokan yang sangat strategis.
Indonesia kini tidak lagi menggantungkan nasib energinya sepenuhnya pada satu jalur.
Pemerintah telah memperkuat kerja sama dengan negara produsen minyak raksasa seperti Rusia dan Amerika Serikat untuk menjamin stabilitas stok dalam negeri.
"Pasokan yang kita dapat juga tidak semuanya lewat Hormuz," tegas Sugiono menutup pembicaraan, memastikan bahwa Indonesia memiliki rencana cadangan yang kuat jika eskalasi di Timur Tengah terus meningkat.
