- Menteri Luar Negeri Sugiono secara tegas menolak wacana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pemberlakuan tarif pajak bagi kapal yang melintasi Selat Malaka.

Sugiono menyatakan bahwa dirinya lebih mendukung perlintasan bebas di Selat Malaka sesuai dengan komitmen Indonesia. Dalam pernyataannya pada Kamis (23/4/2026), Sugiono menjelaskan bahwa berdasarkan perjanjian internasional UNCLOS, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan selama tidak memungut biaya atau toll fee di selat-selat yang ada di dalamnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya melontarkan wacana tersebut setelah melihat kebijakan Iran yang menerapkan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun, Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap mendukung kemerdekaan pelayaran internasional.

Penolakan serupa juga datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Ia menilai gagasan tersebut sebagai ide buruk yang berpotensi menjatuhkan kredibilitas Indonesia di mata internasional.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih memegang teguh aturan hukum laut internasional untuk menjaga kelancaran lalu lintas di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut.