TRIBUNTRENDS.COM - Gelombang demonstrasi yang menyasar Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tak hanya menjadi isu daerah, tetapi juga menggema hingga ke tingkat pusat.

Partai yang menaungi sang gubernur, Partai Golkar, akhirnya angkat suara dan mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh kadernya yang memegang jabatan publik.

Melalui Sekretaris Jenderal, M Sarmuji, partai berlambang pohon beringin itu menekankan pentingnya kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang tengah berkembang.

Instruksi Tegas: Pejabat Harus Peka

Dalam keterangannya di kawasan Gelora Bung Karno, Sarmuji menyampaikan pesan yang tidak hanya ditujukan kepada kepala daerah, tetapi juga seluruh kader Golkar yang menduduki posisi strategis baik di parlemen maupun eksekutif.

"Dan kepada seluruh kader Partai Golkar di jabatan apapun, tetapi jabatan publik, baik itu di parlemen maupun menjadi eksekutif di kementerian, atau di gubernur, kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, kami mengimbau sekaligus memberikan arahan DPP Partai Golkar, ayo kita peka terhadap suasana," kata Sarmuji.

Ia menegaskan bahwa kepekaan sosial bukan sekadar imbauan, melainkan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat publik.

Jangan Terkesan Berlebihan

Lebih jauh, Sarmuji mengingatkan agar seluruh kader Golkar menghindari kesan hidup berlebihan, baik dalam urusan pribadi maupun penggunaan fasilitas kedinasan.

"Ayo kita peka terhadap kondisi masyarakat kita. Jangan sampai tampak berlebihan, baik itu yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya dinas," imbuh Sarmuji.

Pernyataan ini muncul di tengah kritik publik terhadap sejumlah kebijakan dan gaya hidup pejabat yang dinilai tidak selaras dengan kondisi masyarakat.

Baca juga: Pegawai Pemprov Kaltim Iba Lihat Rudy Masud Nyetir Sendiri, Dukung Pembelian Kursi Pijat Rp125 Juta

Demonstrasi Dianggap Wajar

Meski demikian, Golkar tidak mempersoalkan aksi demonstrasi yang terjadi. Sarmuji menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi selama dilakukan secara baik.

"Jadi gini, setiap aspirasi enggak apa-apa disampaikan saja dengan baik ya," ujarnya.

Aksi Massa dan Sorotan Anggaran

Sebelumnya, aksi demonstrasi besar digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Kaltim menyuarakan protes terhadap sejumlah kebijakan, termasuk pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar.

Aksi yang awalnya berlangsung di DPRD Kaltim itu kemudian berlanjut ke kantor gubernur dan sempat memanas hingga berujung ricuh.

Baca juga: Alasan Rudy Masud Rekrut Saudara Kandung Masuk Tim Ahli TAGUPP, Bantah Tudingan Nepotisme

Sikap Gubernur Saat Aksi

Dalam situasi tersebut, Rudy Mas’ud memilih tidak menemui massa aksi. Ia juga tidak memberikan pernyataan kepada media saat meninggalkan lokasi pada malam hari.

Dengan pengawalan ketat, ia berjalan menuju rumah jabatan tanpa memberikan respons atas tuntutan demonstran maupun pertanyaan dari awak media.

Pesan Politik di Tengah Tekanan Publik

Arahan dari Golkar ini menjadi sinyal penting di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap gaya kepemimpinan dan penggunaan anggaran pejabat daerah.

Di satu sisi, demonstrasi mencerminkan dinamika demokrasi, sementara di sisi lain, partai politik berupaya menjaga citra sekaligus mengingatkan kadernya agar tetap berpijak pada realitas masyarakat.

Ketegangan antara kebijakan, persepsi publik, dan tekanan politik kini menjadi panggung yang terus berkembang di Kalimantan Timur.

***

(TribunTrends/Kompas)