TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA- Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud memutuskan meniadakan keterlibatan keluarga dalam posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Langkah tersebut diambil Rudi Mas'ud menyusul sorotan publik terhadap polemik renovasi rumah jabatan (rujab) senilai Rp25 miliar.
Dalam pernyataannya, Rudi menyebut keputusan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan pemerintahan berjalan secara profesional.
"Mulai esok, kami meniadakan keterlibatan keluarga dalam posisi strategis yang berkaitan dengan pemerintah provinsi," ujarnya melalui akun Instagram h.rudymasud, Minggu (26/4/2026).
Ia secara khusus menyinggung posisi wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan (TAGUPP) yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
"Termasuk (posisi) wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan," kata dia.
Menurut Rudi, langkah ini diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan sekaligus memperkuat prinsip meritokrasi dalam pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan ke depan akan diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
"Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama," ujarnya.
Rudi juga memberikan klarifikasi terkait pernyataannya sebelumnya yang sempat membawa-bawa pimpinan di tingkat nasional.
Pernyataan tersebut sempat memicu beragam penafsiran di masyarakat dan menjadi sorotan di ruang publik. Rudi menyampaikan permohonan maaf atas hal tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada maksud membandingkan pihak mana pun.
"Tidak ada maksud sedikitpun untuk membawa dan membandingkan pihak manapun dalam konteks yang tidak semestinya. ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru," kata dia.
Baca juga: Kontroversi Baru Gubernur Kaltim Rudy Masud: Capek Nyetir hingga Minta Kursi Pijat Rp 125 Juta
Tanggung Biaya Renovasi
Terkait perencanaan renovasi rumah dinas Rp25 miliar, Rudy mengatakan perencanaan tersebut sudah ada sebelum dia menjabat.
Rudy mengatakan kan menanggung sendiri biaya yang tidak berhubungan dengan fungsi kedinasan yakni kursi pijat dan akuarium laut.
"Saya akan menanggung secara pribadi item biaya renovasi rumah dinas di luar fungsi kedinasan termasuk kursi pijat dan akuarium air laut, seluruh item dalam renovasi akan kami evaluasi dan audit secara ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi," kata dia.
Kontroversi mencuat ketika Rudy menyinggung nama Hashim Djojohadikusumo dalam menjawab
pertanyaan soal keberadaan adiknya, Hijrah Mas’ud, yang masuk dalam struktur TAGUPP sebagai wakil ketua.
Hal itu terjadi saat bincang santai bersama awak media di Hotel Atlet, Kamis (24/4/26),
Gubernur beralasan, penunjukan tersebut berkaitan dengan kebutuhan tertentu yang bersifat privat dan membutuhkan kepercayaan penuh.
"Semua adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Sama halnya dengan dirinya sebagai kepala daerah memilih tim ahli Gubernur Kaltim. Tentu, akan menunjuk orang-orang yang bisa bekerja dan berkomunikasi baik dengan saya," tuturnya.
Baca juga: Tidak Temui Massa Aksi 21 April, Gubernur Kaltim Rudy Masud: Kalau Saya Dilempar Gimana?
Pernyataan tersebut kemudian memantik reaksi cukup keras dari kader Partai Gerindra.
Bendahara DPD Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menilai perbandingan antara peran Hashim di lingkup nasional dengan posisi Hijrah di daerah tidak bisa disamakan.
Menurut Sabaruddin, posisi Hashim yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara.
Oleh karena itu, membandingkannya dengan kebijakan kepala daerah dinilai kurang tepat, bahkan berpotensi menimbulkan tafsir keliru di tengah masyarakat.
“Tidak apple to apple, kalau bandingkannya ke Presiden. Beliau simbol negara. Kalau mau
membandingkan, bandingkan gaya kepemimpinan, cara mengambil keputusan, atau bagaimana
merespons masyarakat. Jangan menyentuh hak prerogatif Presiden,” tegas Sabaruddin, Sabtu (25/4/2026).
Ia mengaku tersinggung dengan pernyataan tersebut, terlebih disampaikan dalam forum terbuka di hadapan media.
Sabaruddin mengingatkan, setiap pernyataan pejabat publik memiliki dampak luas, sehingga harus disampaikan dengan kehati-hatian dan pertimbangan matang.
“Saya pikir kepala daerah perlu lebih hati-hati berkomentar, apalagi membawa nama tokoh nasional atau partai. Ini bisa menimbulkan kegaduhan. Masyarakat melihat dan menilai,” ujarnya.
