TRIBUNTRENDS.COM - Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, akhirnya angkat bicara di tengah polemik rencana renovasi rumah jabatan (rujab) senilai Rp 25 miliar yang menuai sorotan publik.
Kritik yang terus menguat dalam beberapa hari terakhir mendorongnya untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Melalui akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud, pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 22.00 Wita, Rudi merespons kegelisahan masyarakat yang berkembang.
Ia menyadari bahwa isu ini telah memicu ketidaknyamanan di tengah publik.
Polemik bermula ketika sejumlah komponen dalam rencana renovasi dinilai tidak selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
Hal ini kemudian memancing perhatian luas dan menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan.
Baca juga: Dugaan KKN dan Renovasi Rumah Dinas, Gubernur Kaltim Rudy Masud Pastikan Diaudit: Ini Rumah Rakyat
Dalam pernyataannya, Rudi memandang kritik yang muncul sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur.
"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Rudi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com.
Ia menilai, situasi ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah, terutama dalam menyampaikan kebijakan kepada publik.
Menurutnya, komunikasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperlebar jarak antara pemerintah dengan masyarakat.
Meski menyebut bahwa rencana renovasi tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur, Rudi menegaskan tidak akan lepas tangan dari tanggung jawab.
"Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini," kata dia.
Sorotan publik terhadap proyek ini semakin tajam setelah munculnya sejumlah fasilitas yang dianggap tidak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Keberadaan item tersebut memicu pertanyaan mengenai sensitivitas penggunaan anggaran, terutama di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Rudi mengambil langkah yang dinilai cukup tegas.
Ia menyatakan akan menanggung secara pribadi biaya untuk fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan.
"Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut," tegasnya.
Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen untuk meredam polemik sekaligus menunjukkan tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Selain itu, Rudi juga menyampaikan akan melakukan peninjauan ulang terhadap keseluruhan rencana renovasi.
Ia berjanji akan memilah kembali mana saja kebutuhan yang benar-benar penting dan sesuai dengan fungsi rumah jabatan sebagai fasilitas negara.
Baca juga: Protes Gubernur Kaltim Rudy Masud Diterpa Kabar Negatif, Pamer Pencapaian Daerah: Mau Viral Positif
Menurut dia, ke depan setiap kebijakan yang berkaitan dengan anggaran publik harus lebih mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
Ia menambahkan, peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam merancang program, terutama yang bersinggungan langsung dengan persepsi publik.
Tak hanya itu, Rudi juga menyinggung pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai modal utama dalam menjalankan pemerintahan.
Ia menilai, kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui program, tetapi juga melalui sikap terbuka dan kesediaan untuk mengakui kekurangan.
Pada akhir pernyataannya, ia berkomitmen untuk bekerja lebih teliti dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.
"Ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru," ujarnya.
Polemik renovasi rujab ini menjadi perhatian luas, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga nasional, karena dinilai mencerminkan tantangan dalam pengelolaan anggaran publik di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi.
(TribunTrends/Kompas)
