TRIBUNBANTEN.COM, SERANG – Acara Riung Mungpulung di Hari Jadi Kota Cilegon ke-27 yang digelar di halaman Kantor Walikota Cilegon, diwarnai aksi protes mahasiswa yang tergabung dalam Gema Al Khairiyah Kota Cilegon, Senin (27/4/2026).

Aksi tersebut berlangsung saat Wali Kota Cilegon, Robinsar, tengah menyampaikan pidato di hadapan tamu undangan.

Riung mungpulung adalah istilah yang artinya berkumpul, berkerumun, atau pertemuan bersama-sama di satu tempat untuk syukuran, berdiskusi dan lain sebagainya.

Berdasarkan pantauan TribunBanten.com di lokasi.

Dua orang peserta tampak membentangkan benner kecil dengan tulisan kritik.

Kwduanya sempat diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon.

Wali Kota Cilegon, Robinsar, dalam sambutannya tetap melanjutkan agenda dan menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Sementara itu, perwakilan massa aksi dari DPD Gema Al Khairiyah, Bustomi, menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama terkait akses pendidikan dan kondisi beasiswa di Kota Cilegon.

Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan beasiswa karena kuota yang semakin terbatas.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada menurunnya angka partisipasi pendidikan tinggi di kalangan masyarakat.

“Sekarang semakin sedikit yang mendapatkan beasiswa. Persyaratannya juga semakin sulit, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah,” ujarnya usai aksi.

Baca juga: Semarak HUT ke-27 Resmi Dibuka, Ebiet G. Ade hingga Denny Caknan Siap Guncang Cilegon Expo 2026

Ia juga menyinggung kondisi sebelumnya, di mana menurutnya akses pendidikan lebih terbuka sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Kalau tidak dapat beasiswa, akhirnya tidak kuliah. Ini persoalan serius, pendidikan seperti diabaikan,” tambahnya.

Selain isu pendidikan, mahasiswa juga menyoroti meningkatnya angka pengangguran di Kota Cilegon.

Muhammad Raka Al Rasyid menyebutkan bahwa tingkat pengangguran mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir.

“Pada 2024 angka pengangguran berada di 6,4 persen, kemudian naik menjadi 7,2 persen di 2025. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Ia menilai, sebagai kota industri, Cilegon seharusnya mampu menekan angka pengangguran melalui kebijakan strategis, termasuk mendorong hilirisasi industri yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal.

“Pemerintah harus hadir, salah satunya melalui hilirisasi industri agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.