Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di media sosial YouTube mengeklaim bahwa Amerika Serikat (AS) akan mengambil alih Selat Malaka dari Indonesia.
Unggahan tersebut menyebut bahwa AS, melalui pernyataan tertentu, menuntut Indonesia menyerahkan kedaulatan atas Selat Malaka, sehingga memicu kekhawatiran publik terkait isu geopolitik dan keamanan wilayah.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“AS UMUMKAN AMBIL ALIH SELAT MALAKA DARI INDONESIA! TRUMP TUNTUT RI TUNDUK SERAHKAN KEDAULATAN NEGARA
INDONESIA DALAM BAHAYA! AMERIKA MAU AMBIL ALIH SELAT MALAKA DAN WILAYAH UDARA INDONESIA!”
Namun, benarkah AS akan ambil alih Selat Malaka?

Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Selat Malaka.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan unggahan YouTube Kompas.com berjudul “AS Dekati Selat Malaka, "Dilema" China di Teritorial Indonesia?” yang diunggah pada (20/4/2026).
Dalam unggahan tersebut membahas tentang pelayaran kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka pada 18 April 2026.
Dalam konteks aslinya, pelayaran tersebut merupakan bagian dari hak lintas transit (transit passage) yang diatur dalam hukum internasional dan dinyatakan legal. Kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan upaya pengambilalihan wilayah.
Selain itu, dilansir dari ANTARA, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang dapat dilalui kapal asing sesuai ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang telah diratifikasi Indonesia.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa keberadaan kapal asing di jalur tersebut merupakan bagian dari kebebasan navigasi, bukan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Amerika Serikat akan mengambil alih Selat Malaka dari Indonesia adalah informasi yang tidak berdasar.
Rating: Amerika Serikat bakal ambil alih Selat Malaka
Klaim: Hoaks
Cek fakta: Hoaks! Indonesia kirim kapal dan jet tempur untuk bantu Iran
Cek fakta: Hoaks! Trump resmi dipenjara usai dilengserkan parlemen Amerika Serikat
Baca juga: Menhan dan para purnawirawan bahas izin lintas udara pesawat AS





