POS BELITUNG -- Kini masyarakat dapat dengan mudah mengecek apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pengecekan bisa dilakukan secara online melalui situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Dengan memasukkan NIK 16 digit sesuai KTP, status penerima bansos dapat langsung diketahui.
Langkah-langkahnya juga cukup praktis:
Baca juga: Catat Jadwal Tanggal Merah Bulan Mei 2026, Ada Long Weekend
Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan NIK sesuai KTP
Ketik kode verifikasi yang muncul
Klik “Cari Data”
Data penerima bansos saat ini mengacu pada sistem terbaru, yakni
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam sistem tersebut, masyarakat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraan (desil), di mana desil 1 hingga desil 4 menjadi prioritas penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Seiring dengan kemudahan akses tersebut, pemerintah juga terus memperbarui data penerima bansos untuk penyaluran tahun 2026.
Pembaruan dilakukan melalui integrasi DTSEN guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut kebijakan ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem penyaluran bansos.
"Kebijakan Presiden terkait konsolidasi data dan digitalisasi bansos ini memang sangat sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya dalam siaran pers Kemensos, Rabu (22/4/2026).
Pemerintah menargetkan sistem digital ini mulai digunakan sebagai acuan utama penyaluran bansos pada triwulan IV 2026 atau paling lambat awal 2027.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan juga menilai perbaikan mulai terlihat sejak integrasi data dilakukan.
"Yang paling banyak terlibat di sini menurut saya Kementerian Sosial, karena memang persoalan terbesar ada di sana. Tapi sekarang kita lihat sudah mulai bisa diperbaiki," kata Luhut.
Saifullah menambahkan, hasil uji coba di Banyuwangi menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat kesalahan data.
"Ketika kita menggunakan data lama, tingkat kesalahan bisa sampai 77 persen. Dengan DTSEN turun jadi sekitar 28 persen. Setelah digitalisasi bansos, itu bisa ditekan sampai di bawah 10 persen," ujarnya.
Saat ini tercatat sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan 18,25 juta KPM bantuan sembako.
Namun masih ada sekitar 2,8 juta masyarakat desil 1 yang belum menerima bansos.
"Kami mengalihkan dari yang tidak tepat kepada yang lebih berhak, terutama di desil terbawah," kata Saifullah.
Ke depan, pemerintah akan memperluas penerapan sistem ini ke 42 kabupaten/kota, termasuk proses pendaftaran hingga mekanisme sanggah dalam satu layanan terpadu.
(Kompas TV/Bangkapos.com/Pos Belitung)
