Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Aksi May Day di Lampung tahun ini dipersiapkan sebagai momentum untuk menyuarakan kepentingan buruh dan rakyat.

Sejumlah organisasi buruh dan elemen masyarakat sipil akan turun ke jalan pada 1 Mei 2026.

Mereka tidak hanya bicara soal upah, tapi juga soal kondisi kerja dan kehidupan yang dianggap belum layak.

Aksi ini juga jadi ruang menyampaikan berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh buruh.

Mulai dari sistem kerja, jaminan sosial, sampai isu yang lebih luas seperti keadilan sosial.

Baca juga: Aksi Hari Buruh di Bandar Lampung, Tuntut Hapus Outsourcing

Gerakan ini digagas Aliansi May Day 2026 yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL).

Rencananya, massa akan berkumpul di Masjid Taqwa pukul 13.00 WIB, lalu long march menuju Tugu Adipura.

Ketua FPSBI-KSN, Yohanes Joko Purwanto, mengatakan tema yang diangkat tahun ini adalah “Lawan Kapitalisme, Imperialisme, Militerisme: Wujudkan Kerja Layak, Upah Layak, Hidup Layak”.

Menurutnya, tema itu mencerminkan kondisi buruh yang masih menghadapi banyak persoalan.

“Aksi ini jadi momentum untuk menyuarakan kepentingan buruh dan rakyat, bukan cuma soal upah, tapi juga keadilan sosial,” ujarnya, Kamis (30/4/2026) malam.

Aksi akan dimulai dengan rally jalan kaki tanpa kendaraan dari kawasan Stasiun Tanjung Karang menuju Tugu Adipura.

Selain long march, massa juga akan menggelar mimbar bebas.

Orasi dari berbagai organisasi akan disampaikan, diselingi pertunjukan musik jalanan dari enam band.

Dalam aksi tersebut, aliansi membawa sedikitnya 18 tuntutan.

Isinya mencakup isu ketenagakerjaan, agraria, pendidikan, hingga kebijakan militer.

Di antaranya desakan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang pro buruh, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, hingga jaminan sosial bagi pekerja, termasuk pekerja digital dan kurir.

Tuntutan lain meliputi realisasi upah layak nasional serta penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja.

Selain itu, massa juga menyoroti konflik agraria dan dugaan kriminalisasi terhadap rakyat.

Isu pendidikan dan kesehatan gratis juga ikut disuarakan.

Untuk konteks lokal, beberapa persoalan di Lampung juga masuk dalam tuntutan.

Mulai dari penanganan banjir di Bandar Lampung, penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30 persen, hingga pemenuhan hak pekerja di BUMD dan perusahaan setempat.

Tak hanya itu, aliansi juga mengangkat isu nasional dan internasional.

Di antaranya desakan pencabutan UU TNI dan penghentian keterlibatan Indonesia dalam perjanjian militer internasional.

Aksi May Day 2026 ini diperkirakan melibatkan berbagai elemen, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil.

PPRL berharap aksi bisa berjalan tertib dan tetap jadi ruang penyampaian aspirasi secara terbuka.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )