TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Dinas Sosial P3APMD Provinsi Sulawesi Barat, verifikasi langsung calon penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) di Kabupaten Mamuju, Rabu (29/4/2026) lalu.
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
Verifikasi dilakukan dengan metode kunjungan dari rumah ke rumah, khususnya kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Baca juga: BMKG Catat 8 Gempa Beruntun di Sulawesi dan Sekitarnya, Terbesar M 3,4 Terjadi di Gorontalo
Baca juga: DPRD Mateng Akan Panggil 5 Perusahaan Sawit Terkait Harga TBS Tidak Sesuai Aturan
Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Sulawesi barat Aditya didampingi oleh Koordinator PKH Provinsi serta Koordinator Kabupaten (Korkab) Mamuju.
Tim secara langsung memeriksa kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima, sekaligus mencocokkan data dengan kondisi riil di lapangan.
Aditya menegaskan bahwa proses verifikasi ini menjadi langkah penting untuk menjaga akurasi data serta memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan melalui program PPSE ini tepat sasaran. Karena itu, kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya dan mencocokkannya dengan data yang ada,” ujar Aditya.
Ia menambahkan, pendekatan door to door dinilai lebih efektif dalam menangkap kondisi riil masyarakat.
“Dengan mendatangi langsung rumah warga, kami bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh, tidak hanya dari data administratif, tetapi juga dari kondisi nyata yang mereka hadapi sehari-hari,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3APMD Sulawesi Barat, Darmawati, menyampaikan bahwa verifikasi lapangan merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyaluran bantuan social, agar penyalurannya tepat sasaran.
“Kami terus berupaya memastikan bahwa seluruh program bantuan sosial, termasuk PPSE, benar-benar menyasar masyarakat yang berhak. Verifikasi ini menjadi langkah penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tegas Darmawati.
Melalui kegiatan ini, diharapkan program pemberdayaan sosial ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju. (*)
