TRIBUNNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menanggapi kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto di acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026) kemarin.
Sebagai informasi, Prabowo sudah dua kali menghadiri May Day selama menjabat sebagai Presiden RI.
Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan RI itu menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 yang juga digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 1 Mei 2025 lalu.
Kunto menilai, kehadiran Prabowo di peringatan May Day 2026 merupakan bentuk balas budinya kepada kaum buruh.
Apalagi, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut pernah bilang bahwa dirinya terpilih sebagai RI 1 di Pilpres 2024 lalu berkat dukungan buruh, petani, dan nelayan.
Kata Kunto, dengan datang di peringatan Hari Buruh kemarin, Prabowo juga memberikan dukungan untuk perjuangan kaum pekerja.
"Menurut saya, Pak Presiden sangat mendukung perjuangan buruh, dan Pak Prabowo juga menegaskan bahwa dia terpilih sebagai presiden karena dukungan dari buruh, nelayan, dan petani," kata Kunto dalam program Sapa Indonesia Pagi di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (2/5/2026).
"Ini kan sebagai balas budi Pak Prabowo terhadap kaum buruh."
Akan tetapi, Kunto menyoroti gaya pidato dan aksi Prabowo di atas panggung Hari Buruh 2026 yang menurutnya justru mirip kampanye Pilpres.
Saat di peringatan May Day 2026, ada beberapa aksi Prabowo yang jadi sorotan.
Misalnya, berjoged-joged, melepas baju safari hingga tinggal mengenakan kaus dalaman warna hitam dengan model V-neck, hingga melontarkan candaan saat menyebutkan nama Sekretaris Kabinet RI (Sekab) Teddy Indra Wijaya di atas panggung.
Baca juga: Prabowo Umbar Janji di Hari Buruh 2026, Pengamat Ragu Bisa Terwujud: Semua Pos Keuangan Tergerus
Selain itu, Prabowo juga terlihat membagi-bagikan kaus kepada massa buruh di Lapangan Monas dari atas mobil Maung putih yang ditumpanginya.
Meski terlihat seperti sedang kampanye, kata Kunto, Prabowo terlihat bahagia bertemu massa buruh yang mendukungnya saat Pilpres di peringatan Hari Buruh 2026.
"Tapi, yang menarik adalah ketika berpidato atau gaya komunikasi politik Pak Presiden di panggung May Day kemarin, ini lebih seperti kampanye Pilpres ya," papar Kunto.
"Saya melihat ada joget yang kita sudah lama enggak lihat, lalu lepas safari, candaan tentang Teddy yang sekarang jadi Seskab, dan bagi-bagi barang dari mobil."
"Ini kan mengingatkan saya ketika kampanye Pilpres dan tampaknya Pak Prabowo sangat bahagia bertemu dengan konstituennya lagi gitu kan, terutama dari buruh."
Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo juga menyatakan apresiasi terhadap janji-janji yang diucapkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 2026.
Sebab, dirinya berprofesi sebagai dosen, yang notabene juga masih bisa dibilang sebagai bagian dari buruh.
Dosen bisa disebut sebagai buruh lantaran masih menerima gaji/upah/imbalan atas tugas mengajar, penelitian, pengabdian masyarakat, dll serta bekerja di bawah perjanjian kerja dengan institusi pendidikan (pemberi kerja).
Menurutnya, dosen sebagai buruh juga harus dilindungi hak-haknya.
"Di situ saya melihat bahwa saya juga mengapresiasi komitmen dan janji Pak Presiden untuk buruh," ujar Kunto.
"Karena saya kan juga buruh, selama jadi dosen itu kan dibayar orang, dan pasti butuh perlindungan atas hak saya, dan menurut saya kita perlu bersama-sama kawal janji-janji presiden yang menurut saya oke."
Kunto lantas menyoroti pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), salah satu komitmen Prabowo kepada para buruh.
Menurut dia, para buruh, termasuk dosen, harus mendapat mitigasi terhadap ancaman PHK massal sekaligus kepastian kerja.
Apalagi, dengan kondisi global saat ini.
"Yang saya catat kan ada beberapa janji, tapi yang saya garisbawahi Satgas Mitigasi PHK, yang dari Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2026 dan di sini dengan kondisi ekonomi global, ancaman perang, tren PHK massal di global juga, itu kita perlu memigasi ancaman PHK massal ini dan menjamin kepastian kerja buruh."
"Saya yakin beberapa serikat pekerja, salah satunya KSPI [Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia], Saya juga tergabung ke Serikat Pekerja Kampus (SPK) gitu, juga mendorong agar PHK massal ini tidak terjadi dan kepastian kerja kami juga dijamin oleh negara."
Dikutip dari laman setneg.go.id, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam terus melindungi para pekerja.
“Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara-saudara sekalian,” tegas ayah Didit Hediprasetyo itu, dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jumat (01/05/2026).
Kepala Negara pun menekankan bahwa pemerintah akan selalu memastikan para pekerja tetap terlindungi dalam kondisi apa pun.
Menurutnya, negara akan terus hadir untuk menjamin kesejahteraan para pekerja.
“Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih, negara kita akan membela rakyat Indonesia, jangan khawatir,” tuturnya.
(Tribunnews.com/Rizki A.)
