Iran siaga total mengantisipasi serangan dari Amerika Serikat (AS).

Sistem pertahanan udara di Teheran diaktifkan usai radar pertahanan Iran mendeteksi adanya objek udara mencurigakan.

Kemudian Iran juga mengumumkan rencana pemberlakuan kerangka hukum baru untuk mengelola Selat Hormuz.

Ketegangan geopolitik kembali meningkat setelah Iran mengaktifkan sistem pertahanan udaranya di ibu kota Teheran pada Kamis malam (30/4/2026).

Menanggapi deteksi tersebut, militer Iran segera mengaktifkan sistem pertahanan udara sebagai langkah pencegahan.

Selama sekitar 20 menit, sistem ini bekerja untuk memantau, mengunci, dan bersiap menanggapi potensi ancaman dari objek-objek tersebut.

Suara aktivasi pertahanan udara bahkan terdengar di beberapa wilayah Teheran, yang sempat memicu kekhawatiran warga.

Namun, setelah dilakukan identifikasi dan penanganan, tidak ditemukan adanya serangan langsung atau ancaman lanjutan. Otoritas setempat kemudian menyatakan situasi kembali normal dan terkendali.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi kontak langsung antara kedua negara sejak gencatan senjata, kewaspadaan militer tetap tinggi.

Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengumumkan rencana pemberlakuan kerangka hukum baru untuk mengelola Selat Hormuz.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang berpotensi membuka babak baru konflik di jalur maritim paling vital bagi perdagangan energi dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pesan resmi yang bertepatan dengan peringatan Hari Nasional Teluk Persia, Jumat (1/5/2025)

Dalam pidatonya, Khamenei menegaskan Iran ingin memperkuat kontrol atas jalur pelayaran strategis yang selama ini menjadi pusat lalu lintas minyak global.

Pengetatan yang dimaksud mencakup aturan baru yang jauh lebih ketat terhadap kapal-kapal yang melintas di salah satu jalur energi paling vital di dunia.

Mengutip dari PressTV, rencananya Iran akan mewajibkan seluruh kapal mendapatkan izin resmi sebelum melintas, serta mengikuti jalur pelayaran yang telah ditentukan oleh militer Iran.

Selain itu, kapal juga diwajibkan menyerahkan data lengkap, termasuk muatan, asal, tujuan, dan identitas awak, sebagai bagian dari proses verifikasi keamanan.

Iran juga berencana memberlakukan biaya atau “toll” (biaya transit) bagi kapal yang melewati Selat Hormuz.

Biaya ini diklaim sebagai kompensasi atas layanan keamanan dan perlindungan jalur pelayaran.

Langkah lain yang menunjukkan pengetatan adalah peningkatan kontrol militer, terutama oleh Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), yang akan mengawasi langsung lalu lintas kapal, termasuk kemungkinan pengawalan atau penindakan terhadap kapal yang melanggar aturan.

Kebijakan pengetatan kontrol di Selat Hormuz yang diumumkan oleh Mojtaba Khamenei dinilai bukan langkah spontan, melainkan bagian dari strategi besar Iran dalam merespons tekanan internasional yang terus meningkat.

Kebijakan ini memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar keamanan maritim.

Selain untuk menjaga stabilitas wilayah, langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi geopolitik Iran di tengah persaingan dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Ketegangan di Selat Hormuz ini akibat serangan gabungan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 lalu.

Saksikan LIVE UPDATE selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!