TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, tuduhan yang disampaikan tanpa melalui proses tabayun berisiko besar berubah menjadi disinformasi di ruang publik.
Pernyataan itu disampaikan Idrus menanggapi video Amien Rais yang beredar di YouTube dan memicu polemik.
Menurut Idrus, konten tersebut mencerminkan minimnya verifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik.
Idrus mengaku terkejut dengan munculnya video tersebut, mengingat hubungan yang selama ini terjalin erat antara Amien Rais dan Presiden Prabowo Subianto sejak masa Koalisi Merah Putih pada 2014.
“Saya seperti disambar petir di siang bolong. Dulu komunikasi beliau dengan Pak Prabowo sangat intens dan solid. Bahkan lebih dari sekadar mitra koalisi, keduanya saling menopang secara pemikiran. Karena itu, saya bertanya, ke mana perginya semangat silaturahmi itu? Mengapa tidak bertabayyun sebelum menyampaikan tudingan serius ke publik?” kata Idrus dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).
Menurut Idrus, kedekatan Amien Rais dan Prabowo bukanlah hubungan politik biasa.
Dalam dinamika Koalisi Merah Putih 2014, keduanya dikenal memiliki komunikasi yang cair, intens, dan penuh kepercayaan.
Sebab itu, perubahan sikap yang ditunjukkan melalui pernyataan terbuka dinilai menjadi pertanyaan besar.
“Hubungan itu dibangun dengan modal kepercayaan dan silaturahmi yang panjang. Maka sangat disayangkan jika kemudian ruang publik justru digunakan untuk melontarkan tuduhan tanpa proses klarifikasi,” ucapnya.
Idrus menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat memang dijamin.
Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dimaknai tanpa batas, terutama jika berpotensi menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Ia menegaskan, dalam perspektif agama, khususnya Islam, tabayyun merupakan prinsip fundamental dalam komunikasi publik.
Proses ini mencakup verifikasi sumber (tatsabbut), pemeriksaan isi informasi, hingga konfirmasi kepada pihak terkait sebelum informasi disebarluaskan.
“Tabayyun itu bukan sekadar cek fakta. Ada proses menyeluruh, mulai dari memeriksa kredibilitas sumber, isi informasi, hingga memberi ruang klarifikasi kepada pihak yang dituduh. Tanpa itu, kita berisiko terjebak dalam disinformasi,” ujar Idrus.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyebaran tuduhan tanpa verifikasi, terlebih yang menyangkut moralitas seseorang, dapat berdampak serius terhadap tatanan sosial dan politik.
Dalam konteks itu, Idrus mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah mengambil tindakan terhadap konten yang dinilai mengandung hoaks dan ujaran kebencian.
Idrus menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara etis dan bertanggung jawab.
“Kalau memang ingin menjadi moralis sejati, justru tabayyun itu wajib. Tanpa itu, kritik bisa berubah menjadi fitnah. Bahkan, kebenaran yang disampaikan dengan cara yang salah bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” ucapnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di tengah derasnya arus digital.
“Jangan kejar viral. Viral itu sesaat, tapi dampaknya bisa panjang. Mari biasakan tabayyun agar ruang publik kita tetap sehat dan bermartabat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Amien Rais dalam video yang beredar luas melontarkan kritik terhadap kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Teddy Indra Wijaya.
Dalam pernyataannya, ia mengaitkan isu tersebut dengan aspek moralitas dan menilai hubungan tersebut telah melampaui batas profesionalitas.
Baca juga: Menteri HAM Natalius Pigai Nilai Amien Rais Langgar HAM Terkait Tudingan ke Prabowo-Teddy
Pernyataan itu pun langsung menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari dinamika kritik dalam ruang demokrasi.
