TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI – Deru knalpot sepeda motor berpadu suara musik dari pengeras suara ukuran besar yang dibawa truk mengiringi kedatangan massa ke Alun-alun Pati, Jawa Tengah, Senin (4/5/2026) pagi.
Mereka merupakan nelayan Pati yang memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.
Ribuan nelayan dari berbagai paguyuban itu mendesak pemerintah segera menetapkan regulasi harga BBM industri khusus bagi kapal perikanan tangkap di atas 30 Gross Ton (GT).
"Kapal Kami Bukan Tesla! Solar Mahal Nelayan Mati!" Begitu bunyi satu di antara spanduk besar yang dipasang nelayan di Alun-alun Pati.
Dalam orasinya, Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono mengatakan, harga BBM industri saat ini telah mencekik operasional nelayan.
Baca juga: 1.456 Personel Gabungan Kawal Demo Nelayan Pati, Kapolres Pastikan Tak Ada Tongkat dan Senjata Api
Ia menegaskan, nelayan memiliki peran vital dalam program ketahanan pangan nasional, namun kenaikan harga bahan bakar membuat banyak kapal tidak sanggup melaut.
Menurutnya, harga solar industri yang menyentuh Rp26 ribu hingga Rp30 ribu per liter membuat mayoritas kapal nelayan di Pati tak bisa berangkat melaut.
"Kami menuntut pemerintah menetapkan harga BBM khusus di kisaran Rp10.000 hingga Rp13.600 per liter, atau maksimal dua kali lipat dari harga solar subsidi saat ini, demi menjamin keberlanjutan sektor perikanan," ucap Eko Budiyono.
Dia menegaskan, jika tuntutan ini tak dipenuhi, nelayan akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di Jakarta.
Aksi demo nelayan Pati ini mendapat perhatian dari Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.
Chandra menemui langsung massa dan menyatakan dukungannya atas aksi nelayan Pati.
Dia mengungkapkan, Pemkab Pati telah melakukan langkah proaktif dengan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Senin (27/4/2026) pekan lalu.
"Kami menyadari, harga BBM saat ini sangat memberatkan nelayan."
"Tanpa diminta pun, saya sudah menghadap ke KKP agar nelayan Pati mendapatkan harga subsidi yang layak supaya bisa kembali melaut," ujar Chandra dalam orasinya.
Baca juga: Botok dan Teguh AMPB Kini Bakal Gelar Demo Lagi di Polresta Pati, Bawa Isu Agraria
Dia menyadari bahwa permasalahan ini bukan hanya menimpa pengusaha kapal, melainkan berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan Anak Buah Kapal (ABK).
Hal ini dikarenakan sistem kerja nelayan di wilayah Pati menggunakan metode bagi hasil, bukan gaji tetap.
Jika biaya operasional membengkak akibat BBM maka pendapatan yang dibawa pulang para ABK akan menurun drastis atau bahkan hilang.
Sebagai bentuk komitmen, Chandra berjanji terus mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat pusat.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya mendampingi para nelayan berdemo langsung ke Jakarta, jika pemerintah pusat tidak segera memberikan tanggapan terkait penyesuaian harga BBM tersebut.
Hingga saat ini, pihak KKP dikabarkan telah mulai berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Pertamina, dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi atas tuntutan para nelayan tersebut.
Di penghujung aksi demo nelayan, Chandra bersama Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan para ketua paguyuban nelayan menandatangani komitmen dukungan terhadap tuntutan pengunjuk rasa. (*)
