TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah menyebut pasar perumahan saat ini bergerak dalam dua segmen utama, yakni rumah sederhana bersubsidi dan rumah komersial.

Ketua DPD REI Jawa Tengah, Hermawan Mardianto, mengatakan segmen pertama adalah rumah sederhana atau FLPP yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara segmen kedua merupakan rumah komersial yang mengikuti mekanisme pasar.

“Segmentasi pertama dari kelas FLPP atau rumah sederhana. Segmen kedua kelas komersial,” ujarnya dikutip Tribun Jateng, Senin (4/5/2026). 

Baca juga: Temuan di Kabupaten Semarang: Pabrik dan Perumahan Ternyata Masih Berstatus Lahan Baku Sawah

Baca juga: Perumahan di Meteseh Kota Semarang Tergenang Limpasan Kali Babon 

Menurutnya, program percepatan pembangunan rumah yang didorong pemerintah mencakup seluruh segmen, tidak hanya rumah sederhana, tetapi juga perumahan komersial.

“Bukan cuma rumah sederhana, tapi juga termasuk rumah komersial,” jelasnya.

Untuk rumah sederhana, harga masih mengacu pada ketetapan pemerintah. Di Jawa Tengah, rumah subsidi saat ini dibanderol sekitar Rp166 juta.

Sementara pada segmen komersial, pengembang memiliki fleksibilitas dalam menentukan harga jual sesuai kondisi pasar.

“Kalau komersial tidak ada patokan dari pemerintah, jadi pengembang tinggal menyesuaikan,” katanya.

Ia menjelaskan, sebagian pengembang masih memilih mempertahankan harga demi menjaga penjualan, meskipun berdampak pada penurunan margin keuntungan.

Namun, jika tekanan biaya semakin tinggi, penyesuaian harga tak bisa dihindari. Kondisi ini turut memengaruhi daya beli masyarakat.

“Semakin tinggi harga, peluang mendapatkan konsumen juga semakin kecil,” ujarnya.

Meski begitu, segmen menengah dinilai masih menjadi penopang pasar, terutama pada kisaran harga Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar yang permintaannya relatif stabil.

“Di range menengah ini permintaan masih banyak, jadi pengembang harus pintar mengatur strategi harga,” katanya.

Di tengah dinamika pasar tersebut, Pemerintah Kota Semarang mencatat kebutuhan hunian masih tinggi dengan backlog mencapai sekitar 127.000 unit.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Murni Ediati, mengatakan keterlibatan pengembang menjadi kunci untuk menekan angka tersebut.

“Pemerintah tidak bisa sendiri, perlu dukungan dari pengembang,” ujarnya.

Selain mendorong penyediaan rumah tapak, Pemkot juga mengandalkan pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun saat ini, seluruh unit rusun di Semarang telah terisi penuh.

“Rusun sudah penuh, bahkan masih ada sekitar 1.000 orang yang antre,” katanya.

Untuk itu, Pemkot Semarang telah mengusulkan pembangunan rusun baru ke pemerintah pusat di beberapa lokasi seperti Mangkang dan Jrakah.

Dalam perencanaannya, satu blok rusun akan berisi sekitar 40 unit, dan jika tersedia lahan sekitar 5 hektare, pembangunan bisa mencapai 5 hingga 7 blok.

Usulan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi di kementerian terkait dan ditargetkan dapat mulai direalisasikan dalam beberapa tahun ke depan sebagai upaya mengurangi backlog perumahan di Kota Semarang. (Rad)