TRIBUN-TIMUR.COM – Start cepat langsung tancap gas. Itulah gambaran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kemenham Sulsel) dan wilayah kerja Sulawesi Tenggara di Triwulan I Tahun 2026.
Dalam tiga bulan pertama, capaian program tidak hanya memenuhi target, tetapi melonjak jauh melampaui ekspektasi.
Sorotan utama datang dari Program Penguatan Kapasitas HAM bagi MKPU (Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha) pada Bidang Instrumen dan Penguatan HAM.
Di wilayah Sulawesi Selatan, target penguatan kapasitas terhadap 1.560 masyarakat berhasil dilampaui. Tak hanya itu, target 20 komunitas dan 20 pelaku usaha juga terlewati melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi yang masif.
Kinerja serupa juga terjadi di wilayah kerja Sulawesi Tenggara. Target 1.160 masyarakat, 10 komunitas, dan 10 pelaku usaha seluruhnya sukses dilampaui hanya dalam Triwulan I.
Selain itu, juga tercatat capaian Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur yang menunjukkan progres positif. Di wilayah Sulawesi Selatan, kegiatan ini telah menjangkau 15 lembaga dari target 24 lembaga.
Sementara di wilayah Sulawesi Tenggara, capaian mencapai 8 lembaga dari target 17 lembaga. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip HAM, sehingga implementasinya dalam kebijakan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Jika ditarik secara total, angkanya makin mencolok. Hingga Maret 2026, capaian Program MKPU menembus 3.282 masyarakat, melampaui target 2.720.
Pada sektor pelaku usaha, realisasi mencapai 63 pelaku usaha, lebih dari dua kali lipat target 30. Sementara itu, capaian 36 komunitas juga melampaui target 30 komunitas. Dengan kata lain, sejumlah indikator kinerja bahkan sudah melewati 100 persen sejak awal tahun.
Capaian ini tidak datang tiba-tiba. Berbagai kegiatan penguatan kapasitas HAM digelar di banyak titik, mulai dari Lapas Narkotika Sungguminasa, UIN Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Tana Toraja, hingga Bombana, menjangkau masyarakat secara luas lintas wilayah.
Di sisi anggaran, tren positif juga terlihat jelas. Serapan pada Bidang Instrumen dan Penguatan HAM mencapai 32 persen sampai bulan Maret 2026, menandakan program berjalan cepat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM juga menunjukkan capaian yang progresif pada 5 (lima) sasaran program sepanjang Triwulan I (Januari–Maret 2026).
Pada layanan pengaduan masyarakat, dari target 24 layanan, sebanyak 7 layanan telah diselesaikan. Pada indikator Kepatuhan Kelompok Masyarakat, capaian justru melampaui target, dengan realisasi 10 kelompok dari target 4 kelompok.
Pada sektor Kepatuhan Badan Usaha, dari target 6 badan usaha, saat ini telah tercapai 3 badan usaha. Sementara itu, pada fasilitasi pemerintah daerah, seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja telah berpartisipasi dalam Pencanangan Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, dengan rincian 25 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Adapun pada fasilitasi Pemerintah Desa, dari target 6 desa, saat ini telah terealisasi 3 Pemerintah Desa.
Capaian ini sekaligus menegaskan peran aktif Kemenham Sulsel dalam mendorong peningkatan kepatuhan HAM secara menyeluruh, baik pada level masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah daerah hingga desa.
Realisasi anggaran pada bidang ini juga melonjak, mencapai 33,9 persen di bulan Maret 2026, menunjukkan akselerasi yang konsisten.
Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sulsel, Daniel Rumsowek, menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata kerja kolektif seluruh jajaran.
“Triwulan pertama ini menjadi awal yang baik bagi kami. Seluruh jajaran telah bekerja maksimal dan menunjukkan hasil nyata. Kami siap meningkatkan berbagai pencapaian pada Triwulan II, baik dalam pelayanan masyarakat, penguatan kapasitas, penanganan pengaduan, maupun percepatan program strategis lainnya,” ujar Daniel Rumsowek.
Dengan performa yang sudah melampaui target sejak awal tahun, Kemenham Sulsel mengirim sinyal kuat: tahun 2026 bukan sekadar target tercapai, tetapi target dilampaui.(*)
