TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-8 di Gedung B DPRD Kalimantan Timur pada Senin (4/5/2026) mendadak diwarnai suasana kritis. 

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Damayanti secara lugas melayangkan kritik tajam terhadap lambatnya respons dewan, terkait tuntutan massa aksi 214 yang telah berlalu selama dua pekan.

Rapat sendiri juga dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltim, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, serta Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana.

Di depan pimpinan rapat, Damayanti menyinggung perihal isu sterilisasi media yang sempat terjadi di ruang sidang serta menegaskan bahwa informasi mengenai respons dewan terhadap aksi massa harus diketahui publik.

Baca juga: POPULER KALTIM: Respons DPRD Kaltim soal Siaran Live Rapat Hak Angket, Samarinda Cetak Sejarah

"Saya rasa tidak perlu media dilarang ke ruangan. Karena ini berkaitan informasi, apa yang sudah dilakukan teman-teman di DPRD atas aksi 214. Respon dari DPRD pada aksi 214," tegas Damayanti mengawali interupsinya.

Ia kemudian menyoroti bahwa sudah dua pekan berlalu sejak aksi tanggal 21 April.

Namun belum ada langkah konkret yang dirasakan masyarakat. 

Padahal, saat itu dua pimpinan dan tujuh perwakilan fraksi telah membubuhkan tanda tangan dalam Pakta Integritas.

"Kalau hitung-hitungannya dari 21 April, ini sudah berjalan dua minggu. Namun sampai saat ini, mohon izin saya sekadar mengingatkan kita semuanya. Saat itu ada dua pimpinan plus tujuh perwakilan fraksi yang menandatangani Pakta Integritas. Namun, sampai sejauh ini, ya mohon maaf, kalau saya bilang, saya sampaikan lambat, memang kita lambat," bebernya.

Tak sekadar mengkritik, Damayanti juga menagih keseriusan dewan terkait opsi Hak Angket yang sempat digaungkan. 

Menurutnya, diamnya DPRD hanya akan menggerus kepercayaan publik.

Menurutnya, pasca sampai aksi 214 ini seluruj unsur dewan jangan hanya diam-diam saja, atau tanpa memberikan sikap.

“Kepercayaan masyarakat kepada kita akan semakin menurun. Ini pentingnya kita merespons cepat apa yang menjadi harapan masyarakat," tukasnya.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud Teken Undangan Penting, Usulan Hak Angket Dibahas Malam Ini

Menjawab tantangan tersebut, Damayanti menegaskan posisi Fraksi PKB yang siap mengambil langkah tegas.

"Salah satu poin yang saya ingat yang digaungkan adalah hak angket. Artinya, gimana respons teman-teman di DPRD Provinsi Kaltim ini? Kalau saya secara Fraksi PKB menyatakan, bahwa jika hak angket itu bisa mewujudkan kebijakan yang pro ke masyarakat, maka Fraksi PKB siap mengusulkan hal itu," pungkasnya. (*)