TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola perparkiran di Ibu Kota.

Hal ini mengemuka dalam rapat kerja evaluasi kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/5/2026).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengatakan isu parkir menjadi sorotan utama menyusul banyaknya keluhan masyarakat serta temuan di lapangan.

“Hari ini kita dalami, terutama dari keluhan para anggota,” kata Nova.

Menurut dia, persoalan parkir tidak hanya berkutat pada penertiban di lapangan, tetapi juga menyangkut sistem dan tata kelola yang dinilai belum optimal.

Karena itu, Komisi B menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pengelolaan, termasuk kerja sama antar pihak yang terlibat.

“Perlu dilihat lagi manajemen pengelolaannya,” ujarnya.

Selain itu, Komisi B juga menekankan pentingnya penguatan kewenangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) parkir agar dapat bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran.

“UPT parkir harus punya kewenangan khusus untuk menertibkan,” tegas Nova.

Tak hanya itu, persoalan tarif valet parking turut menjadi perhatian. Komisi B menilai belum adanya standar tarif menyebabkan perbedaan harga yang signifikan di lapangan.

“Tarifnya berbeda-beda dan belum diatur jelas,” ucapnya.

Nova mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan kajian, termasuk kemungkinan revisi atau penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) baru guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub DKI Jakarta, Massdes Arouffy, menyatakan pihaknya terus melakukan pembenahan sistem parkir melalui digitalisasi.

Menurutnya, sistem digital telah diterapkan baik pada parkir off street maupun on street.

“Digitalisasi sudah berjalan, termasuk di 16 ruas jalan. Pendapatan juga meningkat dibanding sistem manual,” ujar Massdes.

Ia berharap penerapan digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, meminimalisasi kebocoran pendapatan, sekaligus memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran parkir.