TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 5,02 persen pada triwulan I-2026 dinilai menyimpan kerentanan besar di tingkat akar rumput.
Dominasi pekerja informal yang mencapai 64,04 persen menjadi alarm bagi stabilitas daya beli masyarakat, mengingat struktur pengeluaran daerah masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga.
Pakar Ekonomi dari Universitas Andalas (Unand), Prof. Dr. Syafruddin Karimi, mengungkapkan bahwa angka pertumbuhan makro yang terlihat impresif tersebut tidak serta-merta mencerminkan ketahanan ekonomi di tingkat keluarga.
Baca juga: Ekonomi Sumbar Tumbuh 5,02 Persen, Sektor Pariwisata dan Ekspor CPO Melejit Tajam di Awal 2026
Menurutnya, struktur kerja informal yang masif membuat banyak rumah tangga hidup dalam ketidakpastian pendapatan harian.
"Stabilitas daya beli masyarakat Sumbar berada dalam ancaman serius. Dengan 64,04 persen pekerja di sektor informal, mereka sangat mudah terguncang oleh fluktuasi harga pangan, faktor cuaca, hingga gangguan distribusi," ujar Syafruddin saat dihubungi Selasa (5/5/2026) menanggapi rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.
Syafruddin menjelaskan, ketergantungan ekonomi Sumbar terhadap konsumsi rumah tangga yang mencapai 51,84 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi titik lemah.
Jika mayoritas pekerja tidak memiliki perlindungan pendapatan yang memadai, fondasi permintaan domestik yang selama ini menopang ekonomi daerah dapat sewaktu-waktu melemah.
Mengenai angka pengangguran yang turun ke kisaran 5,5 persen, Syafruddin mengingatkan agar capaian tersebut tidak dibaca secara mentah sebagai keberhasilan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Baca juga: 3,06 Juta Orang di Sumbar Sudah Bekerja, BPS Ungkap Sektor Informal Masih Mendominasi
Ia menilai, penurunan pengangguran saat ini lebih cenderung merupakan bentuk survival employment ketimbang ekspansi kerja modern.
"Masyarakat terpaksa masuk ke pekerjaan apa pun yang tersedia, seperti pertanian tradisional atau perdagangan kecil, demi menyambung hidup. Jadi, penurunan angka pengangguran ini lebih mencerminkan daya tahan untuk bertahan hidup daripada produktivitas yang meningkat," tuturnya.
Ia menekankan bahwa kualitas lapangan kerja harus diukur dari stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, dan adanya jenjang karier.
Tanpa indikator tersebut, serapan tenaga kerja di sektor informal hanya akan menjadi tumpukan beban bagi produktivitas daerah dalam jangka panjang.
Kondisi ini kian mendesak untuk dibenahi mengingat Sumatera Barat mulai memasuki fase penuaan penduduk (ageing population).
Data proyeksi penduduk tahun 2025 menunjukkan jumlah warga berusia di atas 60 tahun di Sumbar telah mencapai sekitar 708 ribu jiwa.
Syafruddin menilai struktur ekonomi Sumbar saat ini, yang masih didominasi sektor padat fisik seperti pertanian (22,03 persen), belum ideal untuk menghadapi beban ketergantungan yang meningkat.
Pertanian tradisional dianggap tidak cukup cepat untuk menaikkan basis perlindungan sosial bagi kelompok lanjut usia.
"Kita butuh transformasi ke ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi, seperti jasa kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perawatan (care economy). Tanpa pergeseran ini, beban penuaan penduduk akan datang lebih cepat daripada kesiapan ekonomi kita," tegasnya.
Terkait fenomena kembalinya tenaga kerja ke sektor pertanian, Syafruddin melihatnya sebagai sinyal lemahnya transformasi ekonomi daerah.
Meski digitalisasi menekan ritel konvensional, perdagangan tetap menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar, yakni 1,02 poin pada triwulan I-2026 dengan pangsa 16,84 persen.
Menurutnya, penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian bukan disebabkan oleh daya tarik sektor tersebut, melainkan karena terbatasnya peluang kerja produktif di wilayah perkotaan.
Hal ini diperparah dengan belum kuatnya industri pengolahan dan jasa modern di Sumatera Barat untuk menyerap lulusan baru.
Ia menyoroti fenomena migrasi keluar daerah yang dilakukan oleh para sarjana dan lulusan vokasi karena minimnya alasan ekonomi untuk menetap.
"Pemerintah harus membangun ekosistem kerja berbasis kabupaten yang terhubung langsung dengan potensi lokal, seperti pariwisata dan pengolahan pangan. Belanja publik harus diarahkan untuk menciptakan proyek produktif di luar kota-kota besar," katanya.
Ia juga menyarankan penguatan konektivitas dan akses pembiayaan bagi wirausaha muda di tingkat kabupaten.
Menurutnya, menghubungkan lulusan perguruan tinggi dengan rantai pasok industri dan UMKM naik kelas adalah kunci untuk menahan laju migrasi tenaga kerja terdidik ke luar Sumbar.
"Jika langkah konkret ini tidak segera diambil, pertumbuhan 5,02 persen itu hanya akan menjadi angka cantik di tabel statistik. Di lapangan, kabupaten akan terus kehilangan tenaga terbaiknya, dan ketimpangan ekonomi akan semakin sulit dijembatani," pungkas Syafruddin.
