TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) menjadwalkan debat terbuka dengan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Masud pada hari ini, Rabu (6/5/2026) pukul 15.00 Wita di Teras Samarinda.
Pihak mahasiswa menegaskan bahwa kehadiran Gubernur Kaltim, Rudy Masud, secara langsung adalah harga mati yang tidak bisa ditawar di Teras Samarinda, Jalan Gajah Mada, yang hanya berjarak 300 meter dari Kantor Gubernur Kaltim.
Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra menyatakan bahwa tantangan debat ini bukan merupakan permintaan baru.
Ia menjelaskan bahwa upaya untuk menghadirkan Gubernur Kaltim di meja debat telah dilakukan sejak Februari lalu, termasuk melalui desakan dalam aksi unjuk rasa pada 23 Februari 2026.
Baca juga: DPRD Kritik Pedas Permintaan Maaf Gubernur Kaltim, Jangan Lukai Rakyat dengan Pangkas Anggaran
"Dari awal, tantangan yang kami layangkan, baik terbuka maupun melalui aksi 23 Februari, memang ditujukan kepada gubernur. Kami sudah follow-up surat setiap minggu. Bagi kami, gubernur tidak bisa ditawar," ujarnya saat dikonfirmasi TribunKaltim.co, Rabu 6 Mei 2026.
Terkait kemungkinan Gubernur Kalimantan Timur mengirimkan perwakilan, Hiththan, sapaan akrabnya, menegaskan penolakannya.
Mahasiswa bersikeras bahwa debat ini harus menjadi ruang dialog langsung antara pemimpin daerah dan perwakilan masyarakat.
Berbeda dengan format debat formal pada umumnya, BEM KM Unmul menerapkan konsep debat terbuka tanpa kehadiran panelis.
Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Masud Minta Maaf, Tanggung Biaya Renovasi dan Hentikan Keterlibatan Keluarga
Dalam format ini, staf BEM KM Unmul akan bertindak sebagai moderator.
Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada intervensi dalam jalannya diskusi dan menjaga fokus pada argumentasi langsung antara gubernur dan perwakilan mahasiswa.
“Nanti ada moderator dari kami, kita konsepnya debat terbuka. Saya sendiri yang akan maju,” tukasnya.
Meski telah melakukan berbagai persiapan, Hiththan mengaku pesimis Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud akan memenuhi undangan tersebut.
Pihaknya menyebutkan bahwa berdasarkan dinamika kondisi di Kalimantan Timur saat ini, ia meyakini gubernur akan absen.
"Saya sebenarnya pesimis. Siapapun itu, apakah gubernur atau perwakilan, saya pesimis mereka akan datang. Berdasarkan seberapa panas situasi hari ini, saya yakin beliau tidak akan datang," ungkapnya.
Namun, ketidakhadiran Gubernur Kaltim bukan menjadi akhir dari tuntutan mahasiswa.
Hiththan menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi.
"Kalau memang gubernur tidak datang seperti yang sudah diterka-terka, kami pasti akan melakukan sesuatu. Kami sudah menyiapkan tindak lanjut lain," ujarnya.
Lebih lanjut, Hiththan menjelaskan filosofi di balik tuntutan debat ini.
Baginya, debat bukan sekadar ajang adu retorika, melainkan instrumen pertanggungjawaban yang paling sederhana dan efektif bagi seorang pemimpin.
Baca juga: Ketua DPRD Balikpapan Temui Massa Demo, Bacakan 8 Tuntutan soal Solar dan SPBU
Ia membandingkan, debat dengan aksi demonstrasi.
Jika aksi jalanan bisa dilakukan berjilid-jilid hingga 10 kali, ia berharap debat ini cukup dilakukan dalam satu sesi.
"Ketika kami jual dan gubernur beli untuk berdebat, itu adalah bentuk pertanggungjawaban paling mudah. Untuk datang dan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan di depan publik. Baik argumennya tajam atau buruk, ketika itu disampaikan di depan umum, itu sudah menjadi bentuk pertanggungjawaban gubernur atas kebijakan dan ucapannya," pungkasnya.
