TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Program Zero Putus Sekolah menjadi satu program prioritas Pemko Pekanbaru.

Bahkan tahun 2026 ini, pendataan anak putus sekolah dilanjut oleh Disdik, agar bisa dimasukkan dalam pendidikan formal dan nonformal.

Langkah Pemko Pekanbaru ini, diapresiasi Komisi III DPRD Pekanbaru, yang membidangi pendidikan.

Bahkan wakil rakyat mendorong, agar pendataan ini menyasar masyarakat yang berada di pinggiran kota.

"Kita harapkan terus berjalan dan disupport semua pihak. Laporkan bila ada anak di lingkungan kita yang putus sekolah ke Disdik atau ke SDN terdekat," saran Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru M Sabarudi ST, Senin (6/5/2026) kepada Tribunpekanbaru.com.

Politisi senior PKS ini menilai, langkah pendataan ini penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, dalam memastikan tidak ada anak yang putus sekolah di Kota Bertuah ini lagi.

Pastinya, dengan pendataan yang akurat, akan membantu pemerintah memahami secara jelas, jumlah dan kondisi anak-anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan.

“Selama ini kita masih menghadapi kendala dalam memperoleh data yang benar-benar detail. Dengan adanya pendataan menyeluruh ini, kita bisa mengetahui faktor utama penyebab anak putus sekolah, apakah karena ekonomi, lingkungan, atau faktor lainnya,” tambahnya.

Baca juga: Bisa Lapor ke Kantor Disdik Pekanbaru, Pendataan Terhadap Anak Putus Sekolah Masih Berjalan

Sabarudi menyarankan, agar Disdik juga melibatkan perangkat lurah, RT dan RW untuk pendataan langsung ke lapangan. Pendekatan ini dilakukan, agar tidak ada anak yang terlewat dari proses pendataan.

Meski demikian, dia berharap tidak hanya pendataan saja programnya. Tapi nanti setelah data sudah didapatkan, anak-anak putus sekolah tersebut, ditindaklanjuti dengan program nyata.

Mulai dari bantuan beasiswa, hingga pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang tidak memungkinkan kembali ke jalur pendidikan forma

"Tapi ingat, penanganan anak putus sekolah ini, tidak bisa dilakukan secara parsial. Tapi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk orangtua, sekolah, dan masyarakat," sarannya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Syafrian Tommy menyampaikan, hingga kini belum ada terdata lagi anak putus sekolah, tapi pendataan terhadap anak putus sekolah terus berjalan.

Menurutnya, dinas juga membuka layanan kepada warga yang mendapati informasi tentang anak putus sekolah. Mereka bisa datang ke dinas pendidikan atau sekolah terdekat.

"Nantinya kami arahkan sekolah yang masih memiliki kuota, guna menampung anak yang putus sekolah," ujarnya.

Disdik sendiri sudah bekerja sama dengan kader posyandu, untuk pendataan anak putus sekolah tahun 2025 silam. Jumlah anak putus sekolah yang terdata tahun 2025 mencapai 1.778 orang.

"Dari jumlah yang terdata, ada yang sudah kami masukkan ke sekolah formal. Ada juga yang masuk sekolah informal," jelasnya.

Dirinya menyampaikan bahwa program ini juga memfasilitasi peserta didik untuk masuk sekolah non formal. Sekolah ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang hendak mengambil Paket A maupun Paket B.

Mereka nantinya bisa mengikuti ujian Paket A untuk memperoleh ijazah SD. Sedangkan untuk ujian Paket B untuk memperoleh ijazah SD.

Ada juga lembaga khusus dan pelatihan, untuk membantu meningkatkan kompetensi akademik. Sekolah ini sekaligus untuk meningkatkan life skill.

"Sekolah non formal ini memungkinkan mereka yang putus sekolah masuk Sanggar Kegiatan Belajar atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat," jelasnya.(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).