SURYA.co.id, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai membantu proses verifikasi terhadap sekitar 200 calon siswa baru tingkat SMA untuk program Sekolah Rakyat.
Para calon peserta didik tersebut berasal dari keluarga kurang mampu yang masuk kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data Kementerian Sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan proses penjangkauan dilakukan sambil menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.
Baca juga: Mensos Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Surabaya di Kedung Cowek Siap Beroperasi Juli 2026
Pemkot telah mulai menyiapkan proses verifikasi bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos di tingkat kelurahan.
“Untuk penjangkauan kita masih menunggu juknis secara langsung karena mekanismenya berbeda dari tahun sebelumnya. Kemensos sejauh ini sudah memastikan apakah bangunannya (sekolah) sudah sesuai perencanaan, karena diharapkan bisa digunakan pada awal tahun ajaran baru,” ujar Antiek kepada SURYA.co.id, di Surabaya, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, calon siswa yang diverifikasi merupakan anak-anak yang telah terdata dalam sistem kementerian.
Dari data awal, terdapat sekitar 200 nama yang akan dijangkau untuk proses pengecekan lapangan.
“Jadi mereka adalah anak-anak dari desil 1 dan 2 yang sudah ada daftar namanya dari kementerian. Kami bersama teman-teman pendamping PKH akan melakukan penjangkauan dari daftar tersebut,” tambahnya.
Antiek juga menegaskan proses ini masih tahap awal khusus untuk jenjang SMA.
Sementara itu, pelaksanaan teknis masih menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat, termasuk jumlah rombongan belajar (rombel) dan kapasitas per kelas.
Menurutnya, verifikasi tidak hanya mencocokkan data, tetapi juga memastikan kesiapan calon siswa mengikuti program Sekolah Rakyat.
“Sebab sistemnya kan boarding, jadi siswa tidak hanya bersekolah tetapi juga tinggal di asrama selama pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkot Surabaya pada prinsipnya siap mendukung penuh kebutuhan data dan intervensi sosial untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.
Termasuk memastikan kesiapan peserta didik yang akan tinggal di asrama.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Surabaya yang telah membantu proses persiapan.
Termasuk, dalam penyediaan dan pengadaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saya terima kasih kepada Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) yang telah bekerja keras sehingga kita bisa membangun gedung permanen ini. Di Surabaya ada dua lahan yang berhimpitan sehingga bisa dibangun lebih cepat,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul dikonfirmasi terpisah.
Ia menjelaskan, pemilihan calon siswa Sekolah Rakyat tidak menggunakan sistem tes akademik, melainkan murni berdasarkan data administrasi dan kondisi ekonomi keluarga.
“Di sekolah rakyat itu tidak ada tes akademik. Yang ada adalah siapa yang memenuhi persyaratan administratif, yaitu dari keluarga tidak mampu di desil 1 dan 2,” kata mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini.
Ia menegaskan, program ini merupakan upaya negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Namun, tantangannya cukup besar karena adanya variasi kemampuan siswa.
“Ada yang kemampuan akademiknya tinggi, tapi ada juga yang belum bisa membaca di kelas awal SMA. Ini tantangan bagi guru untuk memberikan pendampingan agar kemampuan mereka meningkat,” jelasnya.
Menurutnya, lulusan Sekolah Rakyat nantinya akan diarahkan ke dua jalur, yaitu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui beasiswa atau mengikuti pelatihan keterampilan kerja.
"Kalau lulus bisa kuliah dengan dukungan beasiswa pemerintah, atau menjadi tenaga terampil lewat pelatihan khusus. Lulusan SMA Sekolah Rakyat diharapkan siap menjadi agen perubahan,” kata pria yang juga pernah menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal/Transmigrasi (PDTT) ini.
