WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaporkan bahwa pada 2026 masih terdapat 211 rukun warga (RW) yang tergolong kawasan kumuh dari total 2.759 RW di ibu kota.

Angka ini memang menunjukkan penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, namun persebarannya masih terkonsentrasi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai capaian tersebut sebagai perkembangan yang cukup berarti jika dibandingkan kondisi pada 2017 yang mencapai 445 RW.

Meski demikian, ia menegaskan persoalan kawasan kumuh di Jakarta belum sepenuhnya teratasi.

"Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen. Jadi kalau mau melihat sederhananya begini, dalam satu tahun pemerintahan saya dan lebih dikit lah ya, sekarang ini menjadi 211 RW," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Pramono memandang penurunan itu cukup berarti, meski tidak sepenuhnya diklaim sebagai hasil kerja pemerintahannya.

Menurut dia, tantangan di lapangan justru semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk.

Baca juga: Pramono Kecewa Laga Persija vs Persib Batal DIgelar di GBK Senayan

"Saya tidak mau mengklaim bahwa itu semua adalah hasil dari apa yang kami lakukan, tetapi kalau melihat perkembangan jumlah penduduk bertambah, kemudian persoalan-persoalan lapangannya juga semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu," jelas Pramono.

Pemprov DKI kini memprioritaskan penanganan RW kumuh di wilayah dengan kepadatan tinggi. Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi fokus utama karena jumlahnya paling banyak.

"Di Barat paling banyak dan itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu," urainya.

Menambahkan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan metode pendataan RW kumuh kini diperbarui agar lebih akurat. Selain survei langsung, BPS mulai menggunakan teknologi citra satelit.

"Jadi intinya kami menggunakan dua pendekatan, pendekatan pendataan langsung di lapangan ditambah dengan kalibrasi melalui metodologi citra satelit," ungkap Amalia.

Ke depan, BPS bersama Pemprov DKI akan melanjutkan verifikasi terhadap 1.904 RW lainnya dengan metode serupa untuk memperbarui peta kekumuhan di Jakarta.

Penentuan kawasan kumuh sendiri tidak hanya dilihat dari kondisi bangunan, tetapi juga aspek lingkungan dan sanitasi. BPS menggunakan 11 indikator, mulai dari kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, konstruksi bangunan tempat tinggal, kondisi ventilasi dan pencahayaan bangunan tempat tinggal, tempat buang air besar, cara membuang sampah, frekuensi pengangkutan sampah, keadaan jalan lingkungan, penerangan jalan umum, dan tata letak bangunan. 

"Jadi esensinya adalah kekumuhan dari suatu RT yang kemudian nanti kita agregasi menjadi RW kumuh, tidak hanya dilihat dari bentuk bangunan dan kepadatan bangunannya saja dan kondisi kelayakan bangunan, tetapi juga dilihat dari kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi," pungkasnya. (m27)