TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN-Menanggapi kenaikan harga BBM Non Subsidi solar, Akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT) Margiyono mengatakan berdampak dengan perekonomian di Kalimantan Utara.
Menurut Margiyono kenaikan ini bagian dari realitas pasar, karena harga BBM di tingkat global juga mengalami kenaikan, akibat gangguan pasokan distribusi dari Timur Tengah. Dampaknya pun dunia seperti mengalami sumbatan distribusi dan jsupply yang makin berkurang.
"Dampaknya tentu itu akan menaikkan kenaikan harga di semua negara. Bahkan beberapa negara atau negara-negara yang menerapkan sistem pasar, tidak menerapkan subsidi, itu kenaikannya sudah lebih dari 30 persen," beber Margiyono.
Di Indonesia, kemarin memiliki varian harga BBM termasuk suplay yang bervariasi. Ia mencontohkan, misalnya jika supply BBM itu dengan catatan, selain memproduksi dalam negeri yang porsinya itu sekitar 40-50 persen, juga Indonesia mengimpor. Dampaknya tentu kenaikan harga BBM itu sendiri adalah tidak sekedar menaikkan harga, tetapi juga menaikkan harga jual.
Baca juga: Harga BBM Non Subsidi Bikin Nelayan Mangkupadi Bulungan Tercekik, Terancam Tinggalkan Profesi
"Itu kalau kita menggunakan logika itu tadi. Kenapa? karena BBM yang dalam negeri kan harganya lebih tinggi, oleh karena dipicu oleh kenaikan harga BBM global. Kemudian yang harga BBM global itu tidak bisa dihindarkan atas kenaikannya karena memang harga pasarnya," lanjutnya.
Kemudian ia masuk lagi pada logika lain, harga jual dari BBM yang ada di Indonesia itu juga terbagi menjadi dua. Yaitu harga subsidi dan harga non subsidi.
Harga non subsidi itu lanjutnya, mengikuti harga pasar, maka logikanya harga akan menyesuaikan. Karena jika misalnya pada saat suplai BBM dunia mengalami surplus, maka harganya akan menurun.
Tetapi lanjutnya, memang fakta faktualnya adalah, yang terjadi di dunia itu adalah kenaikannya itu lebih sering dibanding penurunannya.
"Nah sekarang kenaikan itu menjadi lebih tinggi, itu akan mempengaruhi produksi, akan mempengaruhi yaitu harga BBM dalam negeri," urainya.
Berkaitan dengan itu, beberapa produk itu tidak subsidi, maka menyesuaikan pada harga pasar. Misalnya lanjutnya, harga pertama mengalami kenaikan harga, termasuk solar. " Nah solar itu juga mengalami kenaikan, nah tetapi solar di Indonesia, itu kan kalau tidak salah kan ada tiga jenis ya, ada Pertamina Dex, ada Dexlite Style, ada solar bio yang dipakai oleh kendaraan umum," bebernya.
Dalam konteks seperti ini, Margiyono melihat, untuk solar yang disubsidi kan tidak mengalami kenaikan. Solar-solar yang disubsidi itu adalah solar-solar yang dipakai oleh kendaraan umum, baik itu oleh penumpang dalam sistem angkutan massa.
Lalu kemudian, kapal laut, transportasi laut juga menggunakan solar, biosolar. Sehingga tidak ada kenaikan di sini.
Kenaikan BBM lebih bersinggungan dengan mereka yang memiliki kendaraan yang menggunakan dexlite atau Pertamina Dex dan juga Pertamax.
Tanda kutip, itu merupakan golongan atas dalam kaca mata ekonomi disebut sebagai mereka yang berkantong tebal. Meskipun ada kenaikan, tetap ada pengaruhnya, tapi tidak sebesar jika menyentuh golongan masyarakat bawah, pengguna solar subsidi dan pertalite.
Baca juga: Update Harga BBM Pertamina Terbaru 2026 Se-Indonesia Lengkap di Kalimantan Utara
"Kalau sebagian besar ekonomi menggunakan tadi biosolar dan juga pertalite, maka tidak ada alasan pelaku ekonomi, pedagang itu menaikkan harga, kenapa kebanyakan adalah menggunakan transportasi itu, jadi kalau pun ada pedagang ini ingin mencoba, katakanlah menaikkan harga karena alasan itu, misalnya asumsinya katakanlah bahan bakar naik, maka dia akan berhadapan dengan pelaku pasar yang lain," urainya.
Potensi kenaikan harga yang dipicu oleh bahan bakar itu menjadi ternetralisir, kenapa sifat pasar itu selalu mencari keputusan yang paling baik untuk pelakunya. Ia melanjutkan lagi, jika pun ada kenaikan harga, lalu pedagang ikut menaikkan harga karena isu kenaikan BBM, sementara realitasnya ada aktivitas ekonomi yang masih ditopang oleh subsidi, subsidi bahan bakar, maka dengan sendiri nanti pasar akan menetralisir itu.
Artinya lanjut Margiyono, dalam jangka pendek dari sisi itu adalah kenaikan harga oleh karena kenaikan harga BPM itu akan dinetralisir dalam sistem pasar atau sistem transaksi. Kemudian bagaimana dampaknya kepada sembako, kepada pasokan kebutuhan pokok.
Namun demikian ia menyamlmpaikan lagi, kembali kepada golongan masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi, dampaknya akan mengikuti sesuai segmentasi
"Segmentasi yang paling banyak kan pasti menggunakan selama ini tidak mungkin lah kalau pengusaha yang rasional pasti akan menggunakan pilihan angkutan yang paling murah yang menggunakan subsidi," jelasnya.
Ia tetap menilai ada potensi inflasi namun kecil karena untuk angkutan logistik terutama di Indonesia dan juga Kaltara termasuk yaitu pengapalan itu adalah masih menggunakan biosolar. Karena belum ada kenaikan di level subsidi, maka harga sembako itu juga akan relatif terkendali.
Berbicara pasokan sembako, sebagian besar dari Surabaya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka juga sedang mengalami panen raya. Ketika terjadi panen raya, maka suplai kebutuhan beras termasuk yang lain- tidak akan mengalami hambatan.
Karena suplainya cukup dan angkutannya adalah masih menggunakan bahan bakar BBM biosolar yang masih subsidi sebesar Rp6.800, maka potensi kenaikan harga logistik atau harga sembako baik di Jawa dan Kaltara cenderung pada-pada titik yang stabil.
"Jadi kalau kita melihat dari sisi yaitu suplai melihat lagi distribusi atau transportasinya. Kemudian memang kalau secara umum, teorinya bahwa kenaikan harga, kalau disentuh itu adalah harga BBM, ya pasti akan sangat cepat karena tentu pelaku pasar selama ini, kalau memang katakanlah ada kenaikan harga BBM terhadap beban biaya pengirimannya naik, ya pasti pengusaha itu akan membagi bebannya itu kepada konsumen," bebernya.
Sehingga tanggapannya melihat dari sisi bahwa potensi kenaikan harga itu tidak akan terjadi terlalu besar, karena masih menggunakan fasilitas yaitu subsidi pemerintah. Dan kenaikan harga itu karena kenaikan harga pasar yang naik turun berdasarkan mekanisme pasar.
"Maka mereka yang berada pada mekanisme pasar, merekalah yang terdampak oleh kenaikan harga, penyesuaian harga pasarnya tadi, dan golongan itu tentu tidak terlalu banyak yang terjadi potensi, permintaan solar dan pertalite iselama ini kan stabil saja," bebernya.
Namun lanjutnya lagi, potensi harga yang akan naik adalah transportasi udara. Diketahui ada berbagai moda transportasi yakni di darat, laut dan udara.
Maka yang potensial akan mengalami kenaikan itu adalah moda udara. Karena moda udara, bahan bakarnya tidak disubsidi. Sehingga itu menjadi penyebab harga tiket naik turun. Meski demikian, kenaikan harga tiket terjadi, tapi pemerintah menggunakan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Bahwa ada harga eceran terendah.
"Jadi tidak boleh menyentuh harga di bawah itu, dan harga yaitu harga tertinggi, jadi selalu ya bergerak antara itu. Saya kalau berkaca pada pengalaman beberapa tahun lalu, ketika daya beli masyarakat terlalu tinggi itu, ada beberapa skema yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu terutama mensubsidi, yaitu untuk airportnya," bebernya.
Sehingga dibanding transportasi laut, transportasi udara berpotensi kenaikan. Lalu kemudian di moda darat ada kereta. Karena kereta juga di dalam kewenangan pemerintah, artinya menyentuh hajat hidup orant banyak. Melihat pola transportasi di Jawa itu, pagi begitu padat, sore juga begitu padat. Artinya itu menjadi hajat hidup orang banyak.
"Nah, kalau hajat tidur yang banyak itu tentunya sekali lagi pemerintah akan sangat hati-hati karena ini menyangkut stabilitas harga, stabilitas ekonomi, termasuk stabilitas sosial, termasuk stabilitas politik, itu saya lihat pemerintah sangat hati-hati untuk merapakan kebijakan itu," jelasnya.
Sehingga ia menarik kesimpulan, pada sektor laut dan darat masih dinilai aman dan udara ada kenaikan. Dan tentu ada beberapa pendekatan dilakukan jika berkaca kepada tahun yang lalu yaitu pemerintah menggunakan yaitu subsidi yang lain. "Contohnya subsidi bisa mungkin biaya landing pesawat, bisa mungkin biaya run atau biasa menginap pesawat, dan seterusnya itu kira-kira itu mekanisme itu bisa saja diterapkan oleh pemerintah," bebernya.
Margiyono menjelaskan lagi sebenarnya kalau berdasarkan teori, itu yang akan naik ada di biaya pengiriman paket. Karena ada biaya angkut udara. "Maka itu ya kenaikan paket. Biaya bisnis online itu akan menghadapi sumbatan. Kalau dia mengalami sumbatan, maka sebenarnya kalau kita lihat lagi dalam konteks kacamata dinamika persaingan, maka ya menjadi kesempatan perusahaan-perusahaan yang tidak, perusahaan lokal, jadi misalnya konveksi lokal, terus pedagang lokal, pedagang lapak di sini itu akan memiliki sedikit peluang," bebernya.
Karena itu tadi, potensial naiknya harga kirim barang dari luar daerah atau dari luar negeri. Jadi meskipun kata-kata ada potensi kenaikan harga, tapi itu menjadi berkah lagi bagi pedagang lokal untuk menikmati atau sedikit ada tambahan potensi permintaan.
"Tetapi sekali lagi kalau kita analisa seberapa ketatkah kenaikan harga paket, menurut saya juga tidak akan terlalu tinggi. Karena pada bisnis itu, terdapat banyak sekali pengusaha yang melakukan pelayanan. Nah kalau banyak sekali pengusaha, maka persaingan juga sangat ketat.Kalau persaingannya sangat ketat, maka pengusaha itu tidak akan berani-berani naikkan harga," ulasnya.
Karena begitu dia menaikkan harga, maka pada sekejap juga akan direspons oleh konsumen dengan mengurangi pembeliannya. Dan itu mereka akan sangat hati-hati.
Pada intinya dalam realitas pasar yang sangat kuat persaingan itu keputusan pengusaha haruslah rasional, dan keputusan konsumen itu rasional.
" Maka siapakah yang bisa merebut yang dia bisa melakukan efisiensi yang sangat kuat. Ketika dia mampu melakukan efisiensi yang sangat kuat, maka sebenarnya dia sekuat itulah dia melayani konsumennya.
Kalau dia sekuat itu melayani konsumennya, maka sekuat itu dia juga menguasai bangsa pasarnya atau segmen itu. Jadi kan logikanya seperti itu," ujarnya.
Lalu membahas apakah bisa berdampak pada pergeseran menggunakan subsidi karena ada kenaikan harga di non subsidi, jika dianalisa sifatnya akan ada penyerbuan yang lebih masif kepada produk yang disubsidi. Karena kenaikan harga yang terjadi di non subsidi.
Itu kan mengakibatkan paling tidak mereka yang berada pada segmentasi itu, dia akan cenderung yaitu ingin menikmati kenikmatan yang ada disubsidi. Jadi artinya potensialnya adalah memang akan terjadi apa namanya, kenaikan permintaan terhadap produk yang subsidi. Tetapi konteks itu memang tidak terlalu banyak," jelasnya.
Karena kembali lagi, masyarakat juga ada penikmat fasilitas kenyamanan. Dexlite misalnya, bukan hanya sekedar harga, tetapi di situ ada pertimbangan kesesuaian bahan bakar dengan kendaraan.
"Biasanya orang-orang begitu kan, orang-orang yang memang memiliki pilihan permintaan yang lebih hati-hati oleh karena jenis kendaraannya adalah tidak bisa menggunakan sembarang bahan bakar.
Kalau dia menggunakan sembarang bahan bakar, maka potensi kerusakannya akan tinggi, maka biayanya akan tinggi," jelasnya.
Sehingga pertimbangan itu juga dihitung kembali. Jadi biasanya potensi kerusakan dan potensi kinerja mesin itu akan menjadi pertimbangan tersendiri dibandingkan pertimbangan kenaikan harga. Ini berlaku untuk segmentasi orang yang ekonominya mapan, kemudian kelas sosialnya mapan.
"Maka dia keputusannya juga pasti sangat rasional dan sangat berhati-hati. Tetapi bahwa akan ada potensi pergeseran dari mereka yang non-subsidi ke subsidi tak ditampik ada karena adanya kenaikan tadi," pungkasnya.
(*)
Penulis: Andi Pausiah
