TRIBUNTRENDS.COM - Universitas Andalas (Unand) memilih bersikap hati-hati dan tidak tergesa dalam menanggapi tawaran pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil di tengah dorongan pemerintah agar perguruan tinggi ikut ambil bagian aktif, termasuk melalui pembentukan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sekretaris Unand, Aidinil Zetra, menegaskan bahwa program MBG perlu melalui kajian menyeluruh sebelum diputuskan untuk dijalankan di lingkungan kampus.

Menurutnya, MBG tidak secara langsung berkaitan dengan inti aktivitas perguruan tinggi yang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Tidak otomatis sesuai bisnis proses yang dilakukan dalam penyediaan MBG dan bisnis proses yang dikelola oleh pemerintah,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Baca juga: KSP Dudung Abdurachman Bakal Audit Program MBG, Bongkar Pelaku jika Menyimpang: Rakyat Harus Tahu

Ia menekankan bahwa keputusan yang diambil harus berbasis analisis matang agar tidak menimbulkan kesalahan kebijakan di kemudian hari.

Kajian awal yang dilakukan civitas akademika Unand pun mengindikasikan bahwa program MBG masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Sejumlah aspek dinilai belum sepenuhnya siap dan membutuhkan penyempurnaan sistem yang lebih komprehensif.
Aidinil juga menyoroti pentingnya kejelasan arah dan dampak dari program tersebut bagi semua pihak.

“Sehingga orientasinya jelas, siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Jadi kebijakannya harus disempurnakan,” kata dia.

Kajian Dinilai Lebih Penting dari Implementasi

Aidinil menegaskan, peran perguruan tinggi tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan kajian kritis.

Menurutnya, proses evaluasi justru lebih penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kalau program MBG tidak dievaluasi secara menyeluruh, reputasi perguruan tinggi akan dipertaruhkan,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan keterlibatan Unand di masa depan, terutama melalui badan usaha yang dimiliki kampus.

Unand juga menekankan pentingnya koordinasi yang matang dengan pemerintah agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Selain itu, pengelolaan keuangan dalam program MBG dinilai harus transparan dan berpihak pada kepentingan publik.

“Selagi program ini belum jelas, perguruan tinggi belum bisa memutuskan walaupun memang perintah dari pemerintah pusat,” tuturnya.

(TribunTrends/Kompas)