Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Petani di wilayah Ciamis Selatan seperti Purwadadi, Lakbok dan sekitarnya kembali menyuarakan persoalan klasik yang setiap tahun terus berulang, yakni kekurangan air saat musim kemarau dan banjir ketika musim hujan tiba.

Keluhan itu mencuat dalam pertemuan para petani bersama sejumlah pemangku kebijakan yang dihadiri perwakilan pemerintah pusat (kementrian pertanian), Pemprov Jawa Barat, BBWS Citanduy, Ketua Tani Merdeka Indonesia, Kapolres Ciamis, hingga anggota DPRD Ciamis.

Ketua Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ciamis, KH. Ahmad Aos Abdul Aziz mengatakan, kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi bentuk ikhtiar untuk mencari solusi persoalan pertanian yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Kami hadir di lokasi ini sebagai bentuk perjuangan agar para pemangku kebijakan bisa membantu mengurai permasalahan petani yang ada,” ujar Aos saat ditemui di lokasi peninjauan, di Sipon, Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Kamis (7/5/2026).

Baca juga: Aktivasi IKD Digenjot, Disdukcapil Ciamis Perkuat Akurasi Data Bansos

Ia mengaku bersyukur karena pertemuan tersebut dihadiri langsung perwakilan pemerintah pusat, provinsi hingga daerah.

Menurutnya, harapan utama para petani itu sederhana, yakni bisa tetap panen dengan hasil melimpah tanpa dihantui persoalan air.

“Ketika musim kemarau tidak kekurangan air, lalu saat musim hujan juga tidak kebanjiran sehingga panen tetap berjalan,” katanya.

Di samping itu, Aos menyebut mayoritas masyarakat di wilayah tersebut merupakan petani padi yang sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi.

“Keluhannya ada dua, saat kemarau tidak ada air, saat musim hujan air terlalu banyak sampai banjir,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Ciamis dari Fraksi NasDem, Endang Cahyadi mengatakan, persoalan suplai air menjadi kebutuhan mendesak bagi petani di wilayah Ciamis Selatan, khususnya daerah Lakbok dan Purwadadi.

Ia menyebut sedikitnya ada sekitar 5.000 hektare lahan pertanian yang membutuhkan suplai air ketika musim kemarau tiba.

“Harapan masyarakat agar dipermudah untuk memenuhi kebutuhan air saat kemarau. Ketika irigasi sekunder tidak mampu mengairi sawah, petani ingin dipermudah mengambil air menggunakan mesin pompa, dan tadi kami sudah berkoordinasi dengan BBWS Citanduy," ujarnya.

Hal itu dilakukan mengingat bahwa menurut BMKG, musim kemarau atau El Nino diprediksi melanda Indonesia pada 2026, dengan peluang 70-90 persen mulai April-Juni dan mencapai puncaknya di akhir tahun.

Menurut Endang, selama ini petani kerap melakukan cara tradisional dengan membendung aliran Sungai Cilisung untuk mendapatkan sumber air bagi lahan pertanian mereka.

Selain menghadapi kekeringan saat kemarau, petani juga harus menghadapi ancaman banjir ketika musim hujan.

“Kalau musim hujan yang terendam bisa mencapai sekitar 2.000 hektare,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD Ciamis saat ini tengah merangkum berbagai usulan masyarakat, termasuk pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk membantu kebutuhan air petani.

“Di Ciamis ada sekitar 23 titik usulan JIAT dan enam titik di wilayah Lakbok-Purwadadi,” ucapnya.

Endang berharap pemerintah pusat melalui BBWS dan pemerintah provinsi dapat segera merealisasikan berbagai usulan tersebut agar persoalan air yang selama ini dialami petani bisa teratasi.(*)