POS-KUPANG.COM - China menyerukan penghentian permusuhan secara segera dan meminta seluruh pihak melanjutkan negosiasi diplomatik.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi menyampakan hal ini dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi di Beijing, Rabu (6/5/2026)

China mendesak Iran untuk menempuh jalur diplomasi dan tidak melanjutkan konflik di Timur Tengah.

China juga meminta agar lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz segera dipulihkan.

Namun, poin tersebut tidak dimuat dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran yang diunggah melalui Telegram. 

Kunjungan Araghchi ke Beijing menjadi yang pertama sejak pecahnya perang AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Pertemuan itu berlangsung hanya beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping.

Media pemerintah China secara aktif mempublikasikan kunjungan tersebut sejak Selasa malam.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China menyebut undangan pertemuan berasal dari Beijing.

Baca juga: AS Tunggu Tanggapan Iran dalam 48 Jam untuk Akhiri Perang

Anggota dewan Quincy Institute for Responsible Statecraft, Amir Handjani, menilai pertemuan tersebut memiliki makna strategis bagi kedua negara.

“Tehran dan Beijing sedang menyelaraskan kepentingan mereka menjelang pertemuan Trump dengan Xi Jinping, dan waktunya memang disengaja,” ujar Handjani.

Menurut dia, China berkepentingan menjaga stabilitas di kawasan Teluk Persia demi melindungi perdagangan dan pasokan energi.

“Pemerintah China ingin kapal tanker tetap bergerak dan perdagangan dari Teluk Persia menuju pasar Asia tetap berjalan. Mereka tidak ingin menghadapi lonjakan inflasi maupun risiko resesi akibat blokade berkepanjangan,” kata Handjani.

Sejak perang pecah, Wang Yi dan Araghchi tercatat telah melakukan sedikitnya tiga kali komunikasi melalui telepon.

Beijing berulang kali menyerukan gencatan senjata dan mendesak kebebasan jalur pelayaran di Selat Hormuz. 

Pada akhir April lalu, Xi Jinping juga meminta agar “jalur pelayaran normal” di selat strategis tersebut dipulihkan.

Sebelum konflik berlangsung, sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewati Selat Hormuz. Namun, aktivitas pelayaran komersial di kawasan itu menurun tajam dalam beberapa pekan terakhir.

Sebagai pembeli terbesar minyak dan gas dari kawasan Teluk, China dinilai masih mampu meredam dampak gangguan di Hormuz berkat cadangan energi domestik dan diversifikasi sumber energi.

Baca juga: Agresi ke Iran, Pakar Militer Sebut AS Kalah Strategis

Menjelang kunjungan Trump ke China pada 14-15 Mei 2026, penasihat Presiden AS disebut meminta Beijing menekan Iran agar memulihkan jalur pelayaran komersial.

Di sisi lain, seorang direktur lembaga think tank yang berafiliasi dengan Beijing sebelumnya menyebut China tidak memiliki kemampuan maupun keinginan kuat untuk menekan pihak-pihak yang bertikai agar masuk ke meja perundingan.

Meski demikian, Beijing sempat membantu mendorong gencatan senjata sementara bulan lalu.

Peneliti Asia Society Policy Institute Danny Russel menilai kunjungan Iran ke China menjadi sinyal bahwa Teheran masih memiliki dukungan internasional di tengah ketegangan dengan Washington.

“Iran ingin menunjukkan kepada AS bahwa mereka tidak terisolasi dan masih memiliki teman serta pilihan,” ujar Russel. 

Ia memperkirakan Iran akan meminta jaminan dari China terkait aliran ekspor minyak, akses jalur keuangan, dan dukungan diplomatik jika terjadi kembali aksi militer AS.

Sebagai imbalannya, China diperkirakan akan meminta Iran menghentikan ancaman terhadap infrastruktur Teluk dan pelayaran komersial, sekaligus mendorong pembukaan kembali Selat Hormuz.

Russel menambahkan, bagi Xi Jinping, pertemuan itu menjadi kesempatan untuk menampilkan China sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab menjelang kunjungan Trump, sambil tetap menjaga kepentingan nasionalnya sendiri.

Pertemuan tersebut juga berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington. China sebelumnya menolak sanksi AS terhadap kilang-kilang China yang membeli minyak mentah Iran.

Baca juga: Trump Ancam Bom Lagi Iran Jika Kesepakatan Tidak Tercapai

Bahkan, Beijing untuk pertama kalinya menerapkan “blocking rule”, yakni aturan yang melarang perusahaan-perusahaan China mematuhi sanksi AS.

Managing Director The Asia Group untuk China, Han Shen Lin, mengatakan kebijakan tersebut membuat perusahaan-perusahaan menghadapi dilema antara mematuhi regulasi AS atau China.

Sementara itu, pertemuan Trump dan Xi yang sempat tertunda akibat perang Iran dipandang sebagai momentum penting bagi AS untuk meredakan ketegangan dan mendorong China meningkatkan pembelian produk pertanian, barang industri, serta energi dari AS menjelang pemilu sela November mendatang.

Namun, para analis memperingatkan konflik terkait Iran berpotensi mengganggu agenda tersebut. “Trump membutuhkan Beijing untuk menahan Iran, bukan justru memperkuatnya,” kata Russel. (*)

Sumber: Kompas.com