Wawancara Eksklusif: Misi Besar BP Taskin Percepat Kemandirian Rakyat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Badan ini hadir bukan untuk menambah birokrasi, melainkan sebagai 'dirigen' yang menyelaraskan berbagai program pengentasan kemiskinan agar tidak lagi tumpang tindih.

Berikut adalah petikan wawancara eksklusif Pemimpin Redaksi Warta Kota, Domuara Ambarita, bersama Kepala BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko:

Tanya: Apa latar belakang utama Presiden Prabowo membentuk BP Taskin di tengah kementerian yang sudah ada?

Jawab: Presiden Prabowo melakukan evaluasi mendalam.

Selama ini, anggaran pengentasan kemiskinan sangat besar, mencapai lebih dari Rp 500 triliun per tahun melalui Bansos dan BLT.

Namun, kenapa kesenjangan tetap ada?

Beliau menilai pendekatannya selama ini hanya bersifat penanggulangan yang tidak berkelanjutan. 

Ibarat pasien, rakyat miskin terus-menerus diberi alat bantu pernapasan dan alat pacu jantung lewat Bansos.

Mereka memang hidup, tidak meninggal, tetapi tidak bisa berjalan apalagi beraktivitas normal.

Pak Prabowo ingin alat pacu jantung itu dilepas secara perlahan agar mereka bisa mandiri, produktif, dan sejahtera secara permanen.

BP Taskin bertugas merumuskan rencana induk agar setelah lulus dari Bansos, mereka punya pekerjaan, akses pasar, dan modal.

Nah, Pak Prabowo ingin BP Taskin, merumuskan satu skema yang disebut sebagai Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Hal itu ada di Perpres Nomor 163 Tahun 2024 tentang BP Taskin.

Jadi setelah dicabut alat pacu jantungnya dicabut, bantuan sosialnya, mereka graduasi, lulus.

Kalau mereka bekerja atau berwirausaha, ya tadi akses pasar, teknologi untuk inovasi, sarana dan prasarana untuk pemasaran termasuk secara digital, semua harus ada, dan ini perlu ditata.

Kira-kira begitu. BP Taskin merumuskan itu, ke satu, kemudian yang kedua mengkoordinasikan antar kementerian.

Baca juga: Entaskan Kemiskinan, Mensos Gus Ipul Arahkan Kepala Daerah Fokus 3 Hal

Tanya: Bagaimana BP Taskin melakukan penyelarasan dengan Bappenas atau Kemensos agar tidak tumpang tindih?

Jawab: Nah itu menarik, Kami berkoordinasi sangat intensif.

Dengan Bappenas, kami memastikan pengentasan kemiskinan menjadi tolok ukur utama di setiap kebijakan makro.

Contohnya, jika ada investasi pabrik, kita harus pastikan orang lokal tidak hanya tergusur tanahnya, tapi terserap sebagai tenaga kerja.

Atau misalnya pembangunan perguruan tinggi, atau pembentukan sekolah, maka kita pastikan sekolah yang ada dibuat di daerah-daerah itu, tentu saja bisa memberikan akses pendidikan yang baik bagi mereka.

Kemudian kedua, bagaimana pendirian sekolah-sekolah itu juga tidak menambah beban pembiayaan, tapi justru meringankan, sehingga mengurangi beban orang miskin di daerah itu.

Jadinya beban pengeluaran ke sekolahnya dikurangi, bahkan dengan cara gratis.

Juga jika soal teknologi, misalnya transformasi digital, maka dipakai untuk membuat masyarakat yang ada di daerah terpencil juga bisa terhubung secara digital untuk memasarkan produk UMKM masyarakat.

Jadi semua sektor dalam pembangunan masyarakat yang dirumuskan oleh Bappenas itu dengan ukuran berkurangnya orang miskin, akibat kebijakan. Maka itu terukur ya.

Begitu juga dengan Kemensos. Kami sepakat dengan Gus Ipul bahwa Bansos harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi.

Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memotong jalur distribusi agar petani atau nelayan miskin mendapatkan keuntungan maksimal dan sisa hasil usaha (SHU).

Dengan Kementerian Koperasi juga kami merumuskan, kita tahu ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Bapak Presiden mengatakan bahwa KDKMP itu akan menjadi tempat masyarakat desa, masyarakat di pelosok bisa belanja barang dengan murah dan mereka bisa mendapatkan sisa hasil usaha (SHU), karena menjadi anggota kooperasi

Itu penting untuk membuat pemasaran dan distribusi produk orang miskinnya. Kemudian juga bisa mendapatkan keuntungannya bisa diambil oleh si petani atau si nelayan.

Nah kami menambahkan di dalam rancangan induk kami, bukan sekadar koperasi yang memastikan jalur distribusi baru, tapi juga kooperasi yang bisa mendorong produksi.

Jadi kalau KDKMP memang tahap ini, pada tahap ini ada tahap untuk mendemokratiskan. Nah kami ingin juga mendemokratiskan produksinya, kira-kira begitu.

Baca juga: Mensos Gus Ipul: Operator Data Desa Kunci Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan

Tanya: Berapa target konkret yang dipatok Presiden terhadap BP Taskin dalam waktu dekat?

Jawab: Target kami tahun ini adalah menghilangkan atau mendekati 0 persen kemiskinan ekstrem, yang mencakup sekitar 2,2 juta jiwa.

Ini adalah mereka yang pengeluarannya di bawah Rp 320.000 per bulan.

Kami sudah berdiskusi dengan PLN untuk elektrifikasi bagi warga yang belum punya listrik.

Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PU mengenai infrastruktur.

Prinsipnya sederhana: di daerah terpencil yang padat penduduk, infrastruktur (fisik dan digital) yang mendatangi orang.

Namun, di daerah terpencil yang penduduknya sangat jarang, kita gunakan politik transmigrasi untuk mendekatkan orang ke pusat infrastruktur agar lebih efisien.

Kami belajar dari di China dan saya pikir itu bagus masuk akal.

Di daerah-daerah terpencil yang jumlah penduduknya banyak, maka seluruh infrastruktur fisik yang dikerjakan oleh pekerjaan umum, maupun infrastruktur digital yang dikerjakan oleh Komidigi, itu harus masuk sana.

Meskipun dia terpencil di lembah, di lereng gunung, selama jumlah penduduknya banyak dalam artian padat.

Seterpencil apapun, jalannya, mungkin bendungannya bahkan, kira-kira begitu, jembatannya, dia (pemerintah) harus datang, apalagi daerah perbatasan.

Namun jika di daerah-daerah terpencil, jumlah penduduk jarang, mungkin pendakatannya bukan membawa infrastruktur ke sana, karena pasti akan terlalu tidak efisien.  

Jadi politiknya adalah transmigrasi, mendekatkan orang-orang dalam jumlah sedikit di daerah terpencil ke infrastruktur. 

Tapi kalau di daerah terpencil dan orangnya banyak, infrastruktur yang mendekati orang.

Kalau yang jumlah penduduknya sedikit, orangnya yang mendekati pada infrastruktur.

Itulah kira-kira yang kami bisa ceritakan gambaran tentang bagaimana kerja sama, sinkronisasi, dan koordinasi dengan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait.

Tanya: Apakah sudah ada pilot project atau langkah nyata yang telah dilakukan saat ini?

Jawab: Kami sudah menjalankan program "Si Taskin" (Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan).

Kami melibatkan 20 lebih kementerian di daerah seperti Pandeglang, Cilacap, dan Bogor.

Tugas BP Taskin di sana adalah melakukan monitoring dan memastikan bantuan—seperti bibit atau ternak dari Kementan—tepat sasaran.

Selama ini banyak bantuan yang "salah alamat".

Kami menyambungkan program Kementan dengan Komdigi untuk pemasaran digital, dan menyambungkannya dengan BUMDes.

Kami membangun infrastruktur kelembagaan agar semua kementerian berjalan dalam satu irama yang sama.

Fokus kami adalah membangun jembatan agar rakyat tidak mudah jatuh miskin lagi setelah bantuan selesai.

Sebab akan mudah miskin lagi jika jembatan itu belum terbentuk.

Jadi kami menyambungkan antara program kementerian, karena kalau tidak ini yang menyebabkan pemerintah menggelontorkan dana luar biasa besar tapi tidak secara signifikan dan tidak mempermanenkan pengentasan kemiskinan.

Sehingga masing-masing program pengentasan kemiskinan di masing-masing kementerian/lembaga maka bisa jadi satu irama. 

Jadi memang tugas kami ke arah koordinasi.

Karena setelah kami menyusun rencana induk, maka kami dengan kementerian dan lembaga akan melakukan koordinasi atau MoU, serta segala macamnnya dan perjanjian kerja sama. (Fitriyandi Al Fajri)