TRIBUN-MEDAN.com - Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan kasus suap impor barang dan logistik yang bernama Blueray Cargo Group. 

Kasus suap ini menjerat bos perusahaan Blueray Kohn Field.  

Terkait nama Djaka Budi Utama disebut dalam kasus suap, apa respons Menteri Keuangan Purbaya? 

Adapun sejak awal tahun ini Purbaya dikabarkan sedang “bersih-bersih” di Dirjen Bea Cukai.

Purbaya berusaha menutup celah kebocoran penerimaan negara.

Ketika ditanya apakah Djaka akan menjadi salah satu yang ikut “dibersihkan” atau disingkirkan setelah terseret kasus suap, Purbaya memilih menunggu kejelasan kasus ini.

“Kita lihat sampai tahap lebih jelas lagi. Ini, kan, baru satu sisi si tertuduh, ya,” kata Purbaya saat taklimat atau briefing media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

“Kita lihat seperti apa nanti. Kalau status Pak Djaka sudah clear, baru kita ambil tindakan.”

Nama Djaka disebut dalam surat dakwaan

Nama Djaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor yang menjerat John Field.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) M. Takdir jaksa menyebut adanya pertemuan klandestin antara pejabat teras Dirjen Bea Cukai dengan pengusaha kargo sebelum dugaan pengondisian jalur impor dieksekusi. 

Pertemuan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sekitar bulan Juli 2025.

"Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo," demikian bunyi surat dakwaan jaksa KPK.

Baca juga: SOSOK dan Profil Wakil Presiden Filipina Sara Duterte yang Baru Dimakzulkan DPR

Baca juga: Polsek Siantar Utara Amankan Dua Terduga Pelaku Pencurian Handphone di Hotel Lestari

Setelah pertemuan tersebut, sejak kurun waktu Juli 2025 hingga Januari 2026, tiga bos PT Blueray Cargo, yakni pemilik perusahaan John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, dan Manajer Operasional Dedy Kurniawan, didakwa menggelontorkan suap dengan total nilai fantastis mencapai Rp 63.146.939.000. 

Pemberian pelicin tersebut bertujuan agar para pejabat Bea Cukai mengupayakan proses pengawasan impor barang milik PT Blueray berjalan lebih cepat.

Uang rasuah itu terbagi dalam bentuk uang tunai dolar Singapura yang setara dengan Rp 61,3 miliar, serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1,8 miliar. 

Aliran dana panas ini mengalir deras ke kantong sejumlah pejabat, di antaranya kepada mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal (menerima Rp 2 miliar di hampir tiap penyerahan uang), Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono (Rp 1 miliar), Kasi Intelijen Orlando Hamonangan (berupa fasilitas hiburan Rp 1,45 miliar dan jam tangan Tag Heuer Rp 65 juta), serta Eno Puji Wijarnako (satu unit mobil Mazda CX-5 senilai Rp 330 juta).

KPK buka peluang dalami keterlibatan Djaka

KPK membuka peluang untuk mendalami lebih jauh keterlibatan Djaka dalam pusaran kasus suap importasi barang PT Blueray Cargo. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah memantau jalannya persidangan dan akan menganalisis setiap fakta yang terungkap dari para saksi dan terdakwa.

"Ya kita tunggu perkembangannya, karena tentu setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK. Jadi kita tunggu perkembangannya karena memang penyidikan perkara ini juga masih terus berproses," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Budi menjelaskan bahwa penyidikan kasus di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak hanya berhenti pada suap importasi barang. 

Pengembangan perkara kini juga menyasar pada dugaan rasuah terkait pengurusan pita cukai, menyusul temuan penyidik saat melakukan upaya paksa penggeledahan.

"Dari peristiwa OTT yang diduga berkaitan dengan pengurusan bea artinya ini berkaitan dengan importasi barang, tapi kemudian ketika dilakukan penggeledahan penyidik menemukan adanya sejumlah uang ya yang diduga itu diterima dari para pengusaha yang melakukan pengurusan terkait dengan pita cukai ya," kata Budi.

Dia menambahkan bahwa pemanggilan saksi, seperti pegawai negeri sipil (PNS) Ditjen Bea Cukai bernama Aditya Rahman Rony Putra, terus dilakukan untuk menelusuri aliran dana rasuah tersebut. 

"Saksi hadir tadi dan didalami terkait dengan dugaan penerimaan ya dari importasi barang ya ini masih terus didalami," sambungnya.

Tanggapan pihak Bea Cukai

Saat menanggapi terseretnya nama Dirjen Bea Cukai dalam dakwaan resmi peradilan antikorupsi, pihak DJBC memilih untuk tidak berkomentar terkait substansi materi yang tengah diuji di meja hijau. 

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyatakan bahwa pihaknya menghormati penuh proses peradilan pidana yang sedang berjalan.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," kata Budi Prasetiyo.

Saat ini persidangan kasus dugaan suap importasi barang tersebut dipastikan berlanjut langsung ke tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. 

Hal ini menyusul keputusan kubu John Field dan kolega yang tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa KPK. 

Atas perbuatannya, para bos kargo tersebut dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dan penyertaan pidana korporasi.

(*/tribun-medan.com)