POSBELITUNG.CO -- Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi sorotan tajam.
Jawaban peserta yang benar disalahkan oleh dewan juri, bahkan grup peserta tersebut diberi nilai minus 5.
Saat peserta menyampaikan kritikan terkait keputusan tersebut, pihak dewan juri seolah ogah menerima.
Mereka tetap menyalahkan peserta dan mengatakan bahwa artikulasi peserta tidak jelas, sehingga dewan juri berhak mengurangi nilai.
"Kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas."
"Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima," kata Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi sekaligus juri LCC, Indri Wahyuni.
Baca juga: Biodata Iman Sutiawan Ketua DPRD Kepri Kendarai Moge Tanpa Helm, Begini Sikap Dirlantas
Polemik bermula dari protes peserta Grup C asal SMAN 1 Pontianak yang merasa dirugikan akibat keputusan dewan juri saat perlombaan berlangsung di salah satu hotel di Pontianak.
Persoalan terjadi pada sesi pertanyaan rebutan terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam sesi tersebut, satu peserta sebelumnya dinyatakan salah dan nilainya dikurangi.
Namun pada pertanyaan yang sama, kelompok lain justru mendapat penilaian benar dan tambahan poin.
Situasi itu kemudian memicu protes dari kelompok lain hingga lomba LCC tersebut menjadi viral di media sosial.
Dalam perlombaan tersebut, peserta Grup C mendapat pengurangan nilai lima poin setelah jawaban mereka dianggap salah oleh dewan juri.
Namun, pada pertanyaan yang sama, Grup B dari SMAN 1 Sambas justru memperoleh tambahan 10 poin meski memberikan jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa.
Adapun pertanyaan yang dipersoalkan berkaitan dengan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
MC membacakan pertanyaan, “BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”
Perwakilan Grup C kemudian menjawab, “Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.”
Jawaban tersebut dinyatakan salah oleh dewan juri.
Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada Grup B dari SMAN 1 Sambas dan dinyatakan benar sehingga mendapat nilai penuh.
Keputusan itu langsung diprotes peserta Grup C karena merasa jawaban yang mereka sampaikan memiliki inti yang sama.
Mereka menyampaikan keberatan karena merasa jawaban yang mereka sampaikan sama dengan jawaban Grup B.
Menanggapi protes tersebut, dewan juri menyebut pada jawaban awal Grup C tidak terdengar penyebutan “Dewan Perwakilan Daerah” atau DPD.
“Jadi dewan juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” ujar salah satu juri.
Situasi sempat memanas ketika peserta Grup C meminta pendapat penonton terkait apakah penyebutan DPD terdengar atau tidak. Namun pembawa acara menegaskan keputusan tetap berada di tangan dewan juri.
“Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai,” ujar MC.
Lomba tetap dilanjutkan dengan SMAN 1 Sambas keluar sebagai juara pertama dan akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat ke tingkat nasional.
Dalam video yang dilansir dari laman MPR RI, dugaan kecurangan bermula saat MC membacakan soal berupa pertanyaaan untuk dijawab peserta.
"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya MC.
Peserta bernama Ocha lantas berhasil memencet bel terlebih dahulu sehingga dipersilahkan untuk menjawab.
Dengan penuh percaya diri, Ocha menjawab pertanyaan yang diberikan soal pemilihan anggota BPK.
"Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden," ujar Ocha.
Usai mendengar jawaban dari Ocha, juri bernama Dyastasita WB langsung memberikan nilai.
Juri tersebut menyebut bahwa jawaban Ocha salah sehingga diberi nilai minus.
"Bagaimana dewan juri?" tanya MC.
"Nilai minus lima," kata Dyastasita
Setelahnya, MC pun kembali membacakan pertanyaan serupa.
Lalu tak berselang lama, ada seorang siswi dari SMAN 1 Sambas di B4 memencet bel.
Siswi tersebut mengurai jawaban yang sama persis dengan Ocha tadi.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden," pungkas siswi B4.
Berbeda dengan Ocha, siswi B4 tersebut justru mendapatkan poin tinggi karena jawabannya dianggap benar.
"Silahkan dewan juri?" tanya MC.
"Iya inti jawabannya sudah benar, nilai 10," ujar Dyastasita.
Tak terima dengan hal tersebut, Ocha pun protes.
Ocha berujar bahwa jawabannya sama persis dengan siswi B4, tapi kenapa ia disalahkan.
Mendengar aksi protes dari Ocha, Dyastasita pun meresponnya dengan ketus.
Dyastasita mengaku tidak mendengar Ocha mengatakan soal DPD dalam jawabannya.
Atas respon dari juri tersebut, Ocha kembali mengurai pendapatnya.
"Dewan juri, izin. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B, sama" kata Ocha.
"Tadi disebutkan regu C ya itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada," imbuh Dyastasita.
"Ada, ada. Tadi saya mengatakan seperti ini 'Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden'," ungkap Ocha.
"Jadi dewan juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah," pungkas Dyastasita.
Masih berusaha untuk membela diri, Ocha pun kembali meminta pertimbangan dewan juri. Tapi nyatanya, Dyastasita ogah meralat keputusannya.
"Pak maaf, mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD?" tanya Ocha.
"Keputusan saya kira di dewan juri ya," imbuh Dyastasita.
Tak cukup sampai di situ, Ocha pun disindir oleh Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi Indri Wahyuni.
Indri menyinggung soal artikulasi Ocha yang tak jelas saat memberikan jawaban sehingga tidak terdengar dewan juri.
"Kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima," ungkap Indri.
Atas insiden tersebut, lomba cerdas cermat MPR itu pun viral se-Indonesia.
Netizen dibuat kecewa dengan dewan juri yang seolah anti kritik.
Publik pun menduga Ocha dicurangi dalam ajang tersebut.
Dirinya viral, Ocha pun mengurai responnya di postingan terbaru.
Ternyata Ocha bukan baru pertama kali ikut lomba cerdas cermat MPR.
Di tahun 2025 lalu, Ocha berhasil menyabet juara 1 lomba cerdas cermat MPR bersama teman-temannya.
"Lucu ya, ga sengaja nonton ulang kejadian yang mengungkap 'perasaan' siapa yang sebenarnya salah... C2 izin muncul ke permukaan," tulis Ocha dalam akun Instagram-nya.
(Posbelitung.co/TribunStyle.com/Tribunnews.com)
