TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Upaya menjadikan Kota Tegal sebagai pusat pembelajaran penanganan kawasan pesisir diperkuat melalui peluncuran Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) oleh Universitas Harkat Negeri bersama Rujak Center for Urban Studies, Kamis (23/4/2026).

Inisiatif ini menandai pergeseran pendekatan dari penanganan berbasis respons menuju pengembangan solusi yang terencana dan berbasis riset.

Pembentukan PKPP dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas persoalan wilayah pesisir, sehingga mendorong perlunya wadah yang mampu mengintegrasikan pengetahuan, praktik lapangan, dan kebutuhan kebijakan secara lebih terarah.

Kota Tegal dipilih karena karakteristiknya yang dinilai strategis untuk mengembangkan model penanganan yang tidak hanya kontekstual, tetapi juga berpotensi diterapkan di wilayah lain.

Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, menilai kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas kebijakan daerah.

Ia menekankan bahwa pelibatan masyarakat perlu menjadi bagian utama dalam setiap proses penanganan kawasan pesisir.

“Bagaimana wilayah pesisir bisa memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kenaikan muka air laut dan suhu, menjadi pertanyaan penting. Kerja sama ini diharapkan membuat masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam tata kelola pesisir,” ujar Agus.

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyampaikan bahwa kehadiran PKPP merupakan bagian dari upaya menghadirkan peran kampus yang lebih aplikatif.

Menurutnya, pengembangan pusat studi ini juga menjadi langkah untuk memperluas kontribusi akademik dalam menjawab persoalan nyata di masyarakat.

“PKPP menjadi pusat studi pertama yang didirikan dan diresmikan kedua setelah Pusat Studi Sustainabilitas. Kota Tegal kami dorong menjadi pusat riset yang bisa menjadi pembelajaran tidak hanya bagi kota-kota di Indonesia, tetapi juga kota pesisir di dunia,” jelas Sudirman.

Sementara itu, Direktur PKPP, Marco Kusumawijaya, menegaskan bahwa wilayah pesisir memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus mampu menjembatani kepentingan lintas sektor secara berimbang.

“Pesisir merupakan ruang penting yang mempengaruhi kehidupan banyak pihak. PKPP diposisikan sebagai pusat kajian aksi yang mendorong solusi berbasis kolaborasi untuk mewujudkan wilayah pesisir yang berketahanan, berkeadilan, dan lestari,” ungkap Marco.

Ke depan, PKPP diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam merespons tantangan kawasan pesisir.

Selain itu, pusat kajian ini juga diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan proses perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Melalui peran tersebut, keberadaan PKPP diharapkan menjadi fondasi dalam membangun sistem penanganan pesisir yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat terus berkembang dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks.(***)