TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ekonom Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi menilai pelemahan nilai tukar rupiah harus dibaca sebagai sinyal serius, bukan sekadar gejolak harian pasar uang.
Menurutnya, data terakhir menunjukkan rupiah berada di sekitar Rp17.460 per dolar AS, meskipun sempat menguat harian sebesar 0,17 peharia
Namun, level tersebut tetap berat karena pelaku usaha, pemerintah, dan rumah tangga akan menanggung biaya impor yang lebih mahal.
“Pada saat yang sama, IHSG jatuh 2,06 persen ke 6.717,510, yang menunjukkan bahwa pasar belum percaya penuh terhadap aset Indonesia. Jadi, persoalannya bukan hanya kurs, melainkan kepercayaan,” kata dia saat dikonfirmasi TribunPadang.com, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, ketika rupiah melemah, investor akan menghitung risiko kurs, saham, inflasi, dan risiko fiskal secara bersamaan.
Karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu merespons dengan kebijakan yang tegas, terukur, dan konsisten agar pelemahan rupiah tidak berubah menjadi tekanan lebih luas terhadap inflasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Banjir di Jalan Arai Pinang Padang Bikin Motor Mogok, Pengendara Terpaksa Dorong Kendaraan
Syafruddin Karimi menyebut bahwa Sumatera Barat juga akan merasakan dampak pelemahan rupiah melalui jalur harga, biaya produksi, perdagangan, dan daya beli masyarakat.
Meski Sumbar bukan pusat industri impor besar seperti wilayah manufaktur utama di Jawa, ekonomi daerah tetap bergantung pada barang yang harganya dipengaruhi kurs, seperti BBM, pupuk, obat-obatan, alat kesehatan, barang elektronik, bahan bangunan, mesin, suku cadang kendaraan, dan sebagian bahan pangan.
“Ketika dolar mahal, biaya distribusi ikut naik karena energi dan logistik menjadi lebih mahal. Pelaku UMKM, petani, pedagang, nelayan, kontraktor kecil, dan rumah tangga akan menghadapi tekanan biaya,” katanya.
Menurut dia, Sumbar memiliki basis ekonomi yang kuat pada sektor perdagangan, pertanian, makanan dan minuman, pendidikan, transportasi, serta jasa. Jika biaya naik sementara pendapatan masyarakat tidak bergerak sepadan, konsumsi akan melemah.
Oleh karena itu, pelemahan rupiah dinilai dapat menekan ekonomi Sumbar melalui penurunan daya beli dan kenaikan biaya usaha.
Baca juga: Pedagang Depan Kampus UPI Lubuk Begalung Terpaksa Lambat Buka Lapak, Hujan Lebat Guyur Padang
"Dampak pelemahan rupiah akan muncul secara bertahap. Pertama, harga barang impor dan barang yang memakai komponen impor akan naik," sebutnya.
Masyarakat kata Syafruddin Karimi, diperkirakan akan melihat kenaikan harga pada elektronik, kendaraan, suku cadang, obat-obatan, bahan bangunan, dan beberapa kebutuhan produksi.
Kedua, biaya usaha meningkat. UMKM kuliner, toko ritel, bengkel, transportasi, konstruksi, dan usaha berbasis bahan baku luar daerah akan menanggung biaya lebih tinggi.
Ketiga, margin usaha menurun karena pelaku usaha sulit menaikkan harga terlalu cepat saat daya beli masyarakat melemah.
“Keempat, konsumsi rumah tangga dapat tertahan, Ini penting karena ekonomi daerah sangat bergantung pada belanja masyarakat. Kelima, APBD juga bisa ikut tertekan melalui kenaikan biaya proyek, pengadaan barang, dan belanja operasional,” ujarnya.
Baca juga: Sungai Batang Aia Dingin Padang Meluap, Warga Lubuk Minturun Cemas Trauma Galodo
Ia lalu mengingatkan, jika pemerintah daerah tidak mengantisipasi, pelemahan rupiah dapat menjalar dari pasar uang nasional ke pasar tradisional, toko kecil, angkutan, proyek daerah, dan rumah tangga di Sumbar.
Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah mewaspadai kenaikan harga pangan, energi, transportasi, bahan bangunan, dan barang kebutuhan produksi.
1. Memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan harga harian, operasi pasar yang tepat sasaran, penguatan distribusi pangan, dan kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan beras, cabai, bawang, telur, ikan, dan komoditas utama lainnya.
2. Pemda perlu melindungi UMKM dengan membantu akses bahan baku, pembiayaan murah, digitalisasi pasar, dan efisiensi logistik.
Baca juga: Hujan Lebat Akibatkan Longsor dan Jalan Ambles di Limapuluh Kota, 600 KK Sempat Terisolasi
3. Pemda harus meninjau ulang belanja APBD agar lebih fokus pada program produktif, pangan, transportasi, UMKM, dan perlindungan kelompok rentan.
Selain itu, masyarakat juga diminta lebih disiplin mengelola konsumsi, mengurangi belanja impor yang tidak mendesak, memperkuat tabungan darurat, dan mendukung produk lokal.
"Sumbar harus menjadikan tekanan rupiah sebagai momentum memperkuat ekonomi daerah berbasis produksi lokal, pangan daerah, UMKM, pariwisata, dan perdagangan yang lebih efisien," tambahnya. (*)
