BANGKAPOS.COM -- Sosok Efran masuk dalam daftar 17 nama pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dilantik Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin pada Rabu (13/5/2026).
Diketahui, Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin resmi melantik 17 pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang.
Dari daftar 17 nama pejabat yang dilantik, beberapa nama bergeser jabatannya dari jabatan yang lama.
Satu di antaranya, nama Efran yang sebelumnya menjabat Kasatpol PP Pangkalpinang dan pernah dibebaskan tugas kini ditunjuk menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.
Baca juga: Wajah Baru 2 Pejabat Luar Daerah Dilantik Wali Kota Pangkalpinang, Satu dari Basel, Ini Jabatannya
Pelantikan yang digelar di Balai Besar Betason Lantai I Kantor Wali Kota Pangkalpinang itu, menjadi penanda terbentuknya susunan baru birokrasi di era kepemimpinan Saparudin bersama Wakil Wali Kota, Dessy Ayutrisna.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan turut dihadiri Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, unsur Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Saparudin menegaskan pelantikan dilakukan melalui proses panjang selama kurang lebih enam bulan dengan tiga mekanisme berbeda, yakni open bidding, job fit dan uji kompetensi pejabat dari luar daerah.
"Pelantikan 17 pejabat ini sudah melalui mekanisme yang panjang. Ada yang melalui lelang jabatan dari Eselon III ke Eselon II. Ada yang melalui job fit atau uji kompetensi untuk penempatan yang lebih tepat sesuai evaluasi dan latar belakang keilmuan, kemudian ada juga pejabat dari luar daerah," kata Saparudin kepada Bangkapos.com, Rabu (13/5/2026).
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan seluruh tahapan seleksi telah melalui proses penilaian tim panitia seleksi dan mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum akhirnya dilakukan pelantikan.
Baca juga: Daftar Lengkap 17 Nama Pejabat Baru Pemkot Pangkalpinang, Mie Go Staf Ahli, Efran Kepala Dishub
Menurut Saparudin, penyegaran birokrasi dilakukan untuk memperkuat organisasi pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing.
"Minimal dua minggu sudah bisa beradaptasi. Segera pahami ritme kerja, lakukan pembenahan dan bangun koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal," ujarnya.
Saparudin berharap para pejabat yang baru dilantik mampu bekerja profesional, cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Jabatan ini adalah amanah. Saya ingin seluruh OPD bergerak cepat, inovatif dan benar-benar hadir untuk masyarakat Kota Pangkalpinang," katanya.
Kilas Balik Dinonaktifkan Setelah Istri Jadi Kontroversi
Efran dinonaktifkan sementara setelah istrinya jadi kontroversi.
Istri dan rumah dinasnya digeruduk massa yang didominasi ibu-ibu pada 19 Desember 2025 lalu.
Sejauh ini tak pernah dinyatakan apakah penonaktifkan sementara dan istri digeruduk massa ini punya korelasi.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin menyebut proses pemeriksaan terhadap Efran masih berjalan.
"Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim yang ditugaskan oleh Wali Kota, namun prosesnya sampai dengan saat ini masih berjalan."
"Untuk sementara, yang bersangkutan dibebastugaskan dan tugas Kasatpol PP dilaksanakan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris," kata Prof. Udin kepada Bangkapos.com, Jumat (2/1/2026).
Adapun sebelumnya, ratusan massa yang didominasi ibu-ibu menggeruduk rumah dinas yang ditempati Efran dan istrinya, Gusti Dini Hariati (Dini), di Jalan Adhyaksa, Pangkalpinang pada Jumat (19/12/2025) malam.
Berdasarkan penelusuran, Dini yang dikenal aktif di TikTok dengan akun My-Name-UBM diduga terlibat perseteruan selama berbulan-bulan dengan kreator konten lain.
Pemicu utama aksi penggerudukan tersebut adalah unggahan Dini yang dianggap provokatif dan menantang pihak lawan, yakni Tiwi Cs, untuk datang ke rumahnya.
"Standby di rumah siapa tahu ada yang ingin bertemu," tulis Dini dalam unggahannya.
Baca juga: Ada Rekening Rp39 Triliun Tak Bertuan, Prabowo Bakal Sita Harta Koruptor Disimpan Istri Simpanan
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin mengatakan rotasi dan penyegaran birokrasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan serta menempatkan pejabat sesuai kompetensi masing-masing.
"Pada hari ini Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyegaran organisasi dalam rangka menempatkan para pejabat tinggi pratama yang telah dievaluasi dan diuji, baik melalui job fit maupun mekanisme lelang jabatan yang telah dilakukan selama kurang lebih enam bulan terakhir," kata Saparudin, Rabu (13/5/2026).
Ia menegaskan proses penempatan pejabat dilakukan melalui evaluasi panjang, mulai dari penilaian kinerja hingga penyesuaian kompetensi jabatan.
"Penempatan ini diharapkan menjadi posisi yang tepat bagi bapak dan ibu semua sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Saparudin menjelaskan terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan dalam penyusunan formasi baru pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Pertama, melalui seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi tiga jabatan kosong yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Baca juga: Terungkap Alasan Dua Juri LCC Tak Perlu Minta Maaf ke Publik, MC Shindy Posting Ucap Menyesal
Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari sistem karier birokrasi bagi pejabat eselon III yang naik ke jenjang pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
Selain open bidding, Pemkot Pangkalpinang juga melaksanakan job fit atau uji kesesuaian jabatan terhadap para pejabat yang sebelumnya telah menduduki posisi kepala OPD.
Meski demikian, tidak seluruh jabatan langsung terisi definitif dalam pelantikan kali ini. Beberapa posisi masih harus melalui proses lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku.
Saparudin meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing serta melakukan pembenahan di internal organisasi.
"Segera menyesuaikan dengan sistem kerja yang ada, melakukan pembenahan dan meningkatkan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik," katanya.
1. Budiyanto sebagai Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
2. Muhammad Yasin sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang
3. Muhammad Belly Jawari sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang
4. Efran sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
5. Mie Go sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
6. Bartholomeus Suharto sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang
7. Andika Saputra sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang
8. Endang Supriyadi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang
9. Yan Rizana sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
10. Erwandy sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang
11. Fahrizal sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
12. Agustu Afendi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
13. Suprayitno sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang
14. Syarli Nopriansyah sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang
15. Dedy Ristrianto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
16. Hisar Mangoloi Manalu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
17. Syafaruddin sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah awal penyegaran birokrasi Pemkot Pangkalpinang setelah sebelumnya proses evaluasi dan penataan pejabat berlangsung cukup panjang dan menjadi perhatian di lingkungan pemerintahan kota.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin atau yang akrab disapa Prof Udin, mengingatkan para istri Pejabat Eselon II Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
Pesan tersebut disampaikan Saparudin saat melantik 17 pejabat pimpinan tinggi pratama di Balai Besar Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (13/5/2026).
Pelantikan turut dihadiri para istri Pejabat Eselon II yang baru dilantik. Kehadiran mereka tampak mendampingi suami masing-masing selama prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung.
Menurut dia, bukan hanya pejabat yang menjadi perhatian publik, namun keluarga termasuk istri pejabat, juga turut mendapat sorotan masyarakat di era digital saat ini.
"Karena ibu-ibu juga dimonitor, jadi bersama dengan suami saling menjaga perilaku, tingkah laku dan cara berbicara terutama di media sosial," kata Saparudin.
Baca juga: Kejari Basel Sita Aset Bos Timah, Kali Ini Giliran Aliong To, Kebun Sawit dan Rumah Ditempel Stiker
Barisan isitri pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Rabu (13/5/2026) saat proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan di Balai Betason Lantai I Kantor Wali Kota Pangkalpinang
Ia menegaskan media sosial saat ini menjadi ruang yang sangat terbuka sehingga setiap ucapan maupun unggahan dapat membentuk penilaian publik terhadap seseorang.
Karena itu, Saparudin meminta para pejabat beserta keluarga menyampaikan hal-hal yang baik dan tidak membuat pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
"Berbicaralah yang baik-baik di media sosial. Apa yang kita tulis dan umumkan di media sosial itulah yang direkam sebagai perilaku kita, itulah yang menjadi identitas kita," ujarnya.
Saparudin juga mengingatkan para pejabat agar responsif terhadap masyarakat, termasuk saat menerima pesan maupun telepon dari warga.
Ia menilai sikap terbuka dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam pelayanan publik.
"Kalau ada masyarakat yang menghubungi lewat WhatsApp, dijawab. Walaupun setengah hari atau satu hari baru dijawab tidak apa-apa, yang penting dijawab supaya masyarakat merasa pemerintah hadir bersama mereka," katanya.
Menurut Saparudin, era teknologi membuat rekam jejak digital seseorang sangat mudah dilihat dan dinilai publik.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat beserta keluarga lebih bijak menggunakan media sosial dan menghindari unggahan yang berpotensi menimbulkan polemik.
"Kalau kita berbicara yang tidak baik di media sosial, itu akan melekat kepada diri kita. Jadi hati-hati dengan media sosial karena seperti itulah cara era sekarang mengidentifikasi seseorang," ujarnya.
(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)
