Oleh : Syamsu Alam 

Dosen FEB UNM

TRIBUN-TIMUR.COM - Ini sebuah paradoks angka dan realitas. Di ruang rapat mewah Jakarta, para pejabat tersenyum bangga.

Slide presentasi menampilkan angka 5,61 persen dengan grafik hijau menanjak. "Ini bukti akselerasi ekonomi!" seru salah satu menteri.

 Namun, di warung kopi pinggiran kota, seorang ibu mengeluh, "Harga sembako naik, anak baru lulus susah dapat kerja, tapi katanya ekonomi tumbuh? Kedua adegan ini nyata.

Dan keduanya berbicara tentang hal yang sama, ekonomi Indonesia. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?

Pertumbuhan Semu dan Badai yang Mengintai

Secara teknis, angka 5,61 % di triwulan I-2026 bisa dijelaskan. Belanja pemerintah melonjak 22?rkat program Makan Bergizi Gratis (MBG), THR Lebaran, dan pembangunan Koperasi Merah Putih. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2 % .

Tapi ada pertanyaan kritis, dari mana asal konsumsi itu? Data menunjukkan pinjaman online (pinjol) naik triliunan rupiah, demikian pula transaksi Pegadaian.

Ini bukan konsumsi sehat dari kenaikan upah, melainkan distressed consumption, konsumsi bertahan hidup yang didanai utang.

Teori Keynesian Multiplier memang benar, belanja pemerintah menciptakan pertumbuhan.

Tapi jika belanja itu tidak produktif, misalnya SPG dikuasai segelintir pemilik, UMKM lokal tidak dilibatkan, maka terjadi kehilangan pertumbuhan bagi UMKM Lokal.

Pertumbuhan jadi ilusi statistik yang tidak menembus ekonomi riil rakyat kecil.

Angka 5,61?alah cerita masa lalu (Januari-Maret). Untuk triwulan berikutnya, ada tiga badai struktural mengancam.

Pertama, rupiah yang melemah struktural. Bank Indonesia sudah mengerahkan berbagai instrumen intervensi, swap, obligasi stabilisasi.

Hasilnya? Rupiah tidak tenggelam, tapi tetap terbawa arus di level Rp16.500-18.000/USD.

Relevan dengan Impossible Trinity Theory, BI memilih independensi kebijakan moneter dan arus modal bebas, sehingga nilai tukar sulit distabilkan.

Trilemma Kebijakan Moneter adalah teori negara tidak bisa secara bersamaan mencapai tiga tujuan berikut secara penuh, kurs tetap, kebebasan arus modal internasional (free capital mobility), Kebijakan moneter independen (independent monetary policy).

Kedua, inflasi siluman dari minyak. Kenaikan harga minyak dunia tidak hanya berdampak pada BBM.

Sekitar 40?mpaknya ada di petrokimia, plastik, komponen elektronik, tekstil, yang ada di hampir semua rantai pasok.

Subsidi BBM mungkin menahan inflasi transportasi, tapi inflasi barang konsumsi tetap merayap naik.

Ketiga, ruang fiskal yang menyempit drastis. Defisit APBN triwulan I sudah mencapai 93?ri batas legal undang-undang.

Artinya, hampir sepertiga "jatah" defisit tahunan habis dalam tiga bulan. Akibat potensialnya pemerintah sulit mengulangi stimulus belanja agresif di triwulan berikutnya.

Ketidakpastian yang Mahal

Di tengah badai ini, dunia usaha mengambil sikap: wait and see. Survei internal Apindo menunjukkan mayoritas pengusaha tidak berencana ekspansi.

Dana besar justru "parkir" di deposito, tabungan di atas Rp5 miliar naik 25 % year-on-year. Uang menganggur, perputaran ekonomi melambat.

Penyebabnya bukan hanya faktor eksternal. Kebijakan domestik yang tidak konsisten memperparah ketidakpastian.

Contohnya wacana revisi bagi hasil minerba yang diumumkan Jumat (8 April 2026), lalu diubah ke hari Senin (11 April 2026).

Akibatnya pasar modal bereaksi keras, IHSG turun 2,8?lam sehari.

Dalam perspektif Real Options, dalam ketidakpastian tinggi, nilai "menunggu" lebih besar daripada nilai "investasi sekarang".

Tapi di Indonesia, ketidakpastian ini bersifat institusional, komunikasi kebijakan yang bolak-balik, revisi mendadak tanpa konsultasi memadai.

Ini menggerus kredibilitas yang dampaknya lebih mahal dan sulit pulih.

Dari Growth-First ke Welfare-Led Growth

Generasi Muda di Persimpangan yang paling mengkhawatirkan, ada 1,5-2 juta lulusan baru masuk pasar kerja di triwulan II-III.

Mereka menghadapi dunia usaha yang menahan ekspansi, sektor padat karya seperti tekstil, plastik, elektronik, otomotif, semen yang tertekan impor dan kenaikan biaya produksi.

Amartya Sen mengatakan pembangunan bukan sekadar pertumbuhan PDB, tapi perluasan kebebasan substantif, akses kerja layak, pendidikan, keamanan ekonomi.

Jika jutaan pemuda terdidik tidak mendapat kesempatan kerja produktif, maka bisa dikatakan pertumbuhan gagal memperluas kapabilitas generasi mudanya.

Paradoks 5,61 % mengungkap kegagalan logika trickle-down economics, pertumbuhan tinggi otomatis menyejahterakan.

Kenyataannya, PDB bisa naik sementara kesenjangan melebar, pengangguran muda kronis, dan konsumsi rakyat ditopang utang.

Apa yang bisa dilakukan Indonesia agar bergeser ke welfare-led growth. Pertama, evaluasi ulang belanja prioritas.

MBG dan Kopdes harus memiliki local content requirement, wajib serap produk UMKM radius 50 km.

Audit transparansi kepemilikan SPG untuk cegah konsentrasi di elit tertentu.

Kedua, terapkan Regulatory Impact Assessment (RIA) wajib sebelum kebijakan diubah. Hindari komunikasi "tarik-ulur" yang merusak kepercayaan pasar.

Ketiga, ganti target PDB tunggal dengan Inclusive Growth Index, indeks komposit yang menggabungkan PDB, koefisien Gini, pengangguran muda, dan akses kredit produktif.

Keempat, kurangi intervensi langsung ke sektor swasta. Fokus pada perbaikan iklim usaha: kepastian hukum, simplifikasi regulasi, insentif untuk industri padat karya dan substitusi impor.

Pertumbuhan yang Manusiawi

Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan yang tertinggi secara angka, tapi yang paling inklusif secara distribusi, paling stabil secara kelembagaan, dan berkelanjutan secara kapabilitas.

Angka 5,61 % boleh dipresentasikan dengan bangga. Tapi yang lebih penting, apakah angka itu menghadirkan senyum di wajah rakyat, kepastian di hati pengusaha, dan harapan di mata generasi muda?.

Jika tidak, maka itu bukan pertumbuhan, itu ilusi statistik yang suatu hari akan menagih harga mahal.