Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wiyono, Kabupaten Pesawaran, Lampung menyatakan siap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul keluhan sejumlah orangtua balita terkait kualitas menu makanan.
Pengelola SPPG Wiyono menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bahan perbaikan program ke depan.
Agus mengatakan setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG perlu dilihat langsung berdasarkan kondisi di lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia juga memastikan ruang hak jawab terbuka bagi masyarakat maupun media yang ingin memperoleh klarifikasi terkait program tersebut.
Menurutnya, operasional dapur MBG dijalankan sesuai aturan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pembatasan akses keluar masuk area dapur sebagai bagian dari standar pengawasan dan keamanan pangan.
“Tidak semua orang bisa keluar masuk karena ada aturan BGN, tetapi itu bukan berarti tertutup,” katanya.
Selain itu, Agus menyebut sebagian besar kebutuhan bahan pangan untuk program MBG dipasok oleh pelaku UMKM lokal di wilayah Pesawaran.
Ia mengungkapkan sekitar 80 persen bahan baku berasal dari pemasok setempat yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan sertifikasi usaha pangan.
“Misalnya tempe, kami ambil dari produsen yang sudah memiliki sertifikat dan dokumen lengkap,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah orangtua penerima manfaat MBG di Desa Wiyono mengeluhkan kualitas makanan yang diberikan kepada balita.
Beberapa di antaranya menyoroti tekstur nasi yang keras, lauk ayam yang dinilai alot, variasi sayur yang minim, hingga porsi makanan yang dianggap kurang mencukupi kebutuhan anak.
Hingga kini, belum ada keterangan lanjutan dari pihak orangtua terkait tindak lanjut maupun respons setelah adanya penjelasan dari pengelola SPPG Wiyono tersebut.
DPRD Pesawaran akan merekomendasikan evaluasi operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wiyono kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran, Muhammad Rinaldi, menyampaikan langkah tersebut menyusul adanya keluhan masyarakat terkait kualitas menu MBG untuk balita yang dinilai tidak sesuai.
Menurut Rinaldi, DPRD tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap pengelola dapur MBG.
Namun, hasil pengawasan dan inspeksi lapangan akan disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi.
“Untuk sanksi bukan kewenangan DPRD. Kami hanya bisa merekomendasikan ke BGN untuk ditindaklanjuti, apakah dapur masih layak beroperasi atau tidak,” ujarnya usai sidak di SPPG Wiyono, Rabu (13/5/2026).
Ia menambahkan, sejumlah dapur MBG di daerah lain sebelumnya juga pernah dihentikan setelah proses evaluasi.
“Beberapa dapur memang pernah ditutup setelah evaluasi,” katanya.
Dari hasil sidak di dapur MBG Wiyono, Rinaldi menilai masih terdapat sejumlah kekurangan, terutama pada fasilitas pendukung yang perlu segera dibenahi.
“Masih ada yang perlu diperbaiki, terutama fasilitas penunjang,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyebut aspek gizi makanan secara umum sudah memenuhi kelayakan, meskipun terdapat kendala teknis di lapangan.
“Dari sisi gizi sudah memenuhi standar, hanya ada sedikit kendala teknis terkait koordinasi antara ahli gizi dan anggaran belanja,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Pesawaran saat ini tengah menyusun rekomendasi resmi untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD sebelum diteruskan ke BGN.
“Kami sedang menyusun laporan. Setelah disampaikan ke pimpinan DPRD, akan diteruskan ke BGN,” kata Rinaldi.
Ia berharap pengelola dapur MBG segera melakukan pembenahan agar kualitas layanan makanan bergizi bagi balita dan penerima manfaat lainnya dapat meningkat.
(Tribunlampung.co.id / Oky Indrajaya)
