TRIBUNBEKASI.COM- Antusiasme yang tinggi mewarnai nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Kota Palu, Sulawesi Tengah Rabu (13/5/2026) malam.
Noton bareng Pesta Babi ini dipadati sekitar 300 penonton hingga banyak peserta harus berdiri di luar ruangan.
Tingginya antusiasme warga membuat kapasitas Sekber Rumah Jurnalis di Kelurahan Talise, Kota Palu tak mampu menampung seluruh peserta yang hadir.
Acara tersebut diikuti mahasiswa, jurnalis, aktivis lingkungan hingga pegiat sosial yang ingin menyaksikan film bertema kondisi masyarakat adat Papua.
Kegiatan diskusi dan nonton bareng itu digelar organisasi pers yang tergabung dalam Rumah Jurnalis mulai pukul 20.00 WITA.
Pantauan di lokasi, banyak peserta rela berdiri di area luar ruangan karena tempat duduk di dalam lokasi acara sudah penuh.
Baca juga: Cara Nonton Film Pesta Babi, Cek Persyaratan Mudahnya di Sini
Meski kondisi sangat padat, suasana nobar tetap berjalan tertib hingga acara selesai menjelang tengah malam.
Para peserta tampak serius menyaksikan setiap adegan dalam film dokumenter berdurasi sekitar satu jam tersebut.
Film Pesta Babi menyoroti dampak ekspansi industri dan investasi terhadap kehidupan masyarakat adat Papua.
Dalam dokumenter itu dijelaskan tradisi pesta babi menjadi simbol persaudaraan dan hubungan spiritual masyarakat dengan tanah adat mereka.
Namun keberadaan proyek industri disebut mengancam tradisi tersebut akibat kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan.
Film juga memperlihatkan dampak kerusakan lingkungan seperti sungai tercemar hingga menyempitnya ruang hidup masyarakat asli Papua.
Usai pemutaran film, panitia melanjutkan kegiatan dengan sesi diskusi bersama sejumlah narasumber.
Hadir sebagai pemateri yakni Dewan AMAN Wilayah Sulteng Rukmini Toheke, Direktur Yayasan Tanah Merdeka Richard Labiro, serta mahasiswa Universitas Tadulako asal Papua, Aison Gwijangge dikutip dari TribunPalu
Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan pentingnya menjaga hak masyarakat adat di tengah arus investasi dan industri ekstraktif.
Mereka juga menilai persoalan di Papua memiliki kemiripan dengan konflik agraria yang terjadi di Sulawesi Tengah.
Sesi tanya jawab berlangsung dinamis karena banyak mahasiswa aktif menyampaikan pandangan kritis terkait isu lingkungan dan hak asasi manusia.