Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Persoalan tentang murahnya harga ikan yang sering dialami nelayan direspon serius oleh Pemerintah. Melalui kampung nelayan, diharapkan masalah yang yang dialami nelayan itu bisa teratasi. 

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, persoalan yang sering dialami masyarakat seperti nelayan adalah murahnya harga ikan. Padahal, nelayan sudah bekerja keras dan mengeluarkan biaya untuk penangkapan ikan. 

"Di pasar satu ember Rp 20 ribu. Pasti nelayan rugi. Dari laut, pakai solar, tenaga sampai di darat ikannya murah," katanya, Jumat (15/5/2026) di Kupang dalam agenda kunjungan kerja. 

Dengan kondisi ini yang terus terjadi maka nelayan terus mengalami kemiskinan. Bahkan mereka sering terjebak dalam skema pinjaman atau rentenir. Pada bagian ini, kata dia, Negara mesti hadir. 

Baca juga: Zulkifli Hasan Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Wujudkan Swasembada Pangan di NTT

Baca juga: Kunjungi Kupang, Menko Pangan Zulkifli Hasan Bagi Sembako hingga Berikan Kuliah Umum

"Itulah kita bikin kampung nelayan. Kita bangun pabrik es, cold storage, tempat lelang sehingga nelayan punya daya tawar," katanya. 

Pemerintah juga, menurut dia menggunakan jalur lain yakni melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk menampung hasil pertanian dan perikanan. Koperasi itu membeli hasil tersebut dengan harga acuan. 

"Itu yang kita sebut keberpihakan," katanya. 

Zulhas juga mengatakan tentang tempat pinjaman Mekar yang memiliki bunga sebesar 24 persen.

Padahal orang dengan ekonomi menengah ke atas melakukan pinjaman hanya dengan bunga 9 persen. 

"Rakyat miskin bunga 24 persen. Itu namanya rentenir. Itu tidak adil. Presiden sudah putuskan, yang paling kecil termasuk Mekar, bunganya tidak boleh lebih dari 8 persen," ujarnya. 

Ketua Umum PAN itu mengatakan, pada masa lampau di Indonesia usaha skala besar tidak boleh merambah ke usaha rakyat untuk semua sektor. 

Termasuk ritel modern tidak boleh masuk hingga pelosok. 

Sebab, pada masa itu belum dikenal pasar bebas. Sebaliknya, ketika era reformasi dan adanya pasar bebas semua itu menjadi tak terkendali. Semuanya justru ditentukan pemilik modal. 

"Semua ditentukan pemilik modal. Yang punya uang yang berkuasa. Kita ingin luruskan kembali cita-cita Indonesia merdeka. Tidak boleh ada sekelompok yang kaya, sebagian lainnya terlunta-lunta. Itu tidak adil," ujarnya. 

Zulkifli menegaskan, Pemerintah ingin masyarakat Indonesia memiliki kehormatan dan harga diri serta produktivitas. Sejumlah agenda pembangunan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo. 

"Kebijakan Bapak Presiden sekarang sangat pro rakyat. Apa-apa rakyat dulu, termasuk soal pangan harus swasembada sehingga petani dan peternak bisa makmur. Nanti akan kita lengkapi bertahap, cold storage, truk, alat angkut, betor, pick up, agen pupuk, sembako dan simpan pinjam," ujarnya. 

Dia juga menyampaikan Pemerintah sedang melaksanakan pembangunan 2.000 kampung nelayan. Provinsi NTT sendiri saat ini mendapat lima titik pembangunan kampung nelayan. Rencananya akan ada tambahan pada 20 titik di NTT. (fan)