SURYA.co.id,JOMBANG - Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 8 Jombang di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diperkirakan belum selesai dalam waktu dekat.
Hingga pertengahan Mei 2026, progres baru mencapai 57 persen.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran keterlambatan penyelesaian menjelang tahun ajaran 2026/2027, sehingga fasilitas pendidikan belum bisa dimanfaatkan secara optimal sesuai target.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pun mulai menyiapkan langkah antisipasi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan jika pembangunan belum rampung sesuai target.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Bupati Jombang serta Kementerian Sosial terkait perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Menurut Agung, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan proyek tetap ditargetkan selesai tepat waktu.
Baca juga: Progres Pembangunan Gedung Baru Sekolah Rakyat Jombang, akan Tampung 1.000 Siswa
"Dalam pertemuan di Kemensos kemarin, Gus Ipul menyampaikan pembangunan diharapkan selesai saat tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai," ucap Agung kepada SURYA.co.id, pada Senin (18/5/2026).
Meski demikian, ia mengakui Dinas Sosial Jombang tidak memegang laporan teknis detail terkait progres pembangunan karena proyek berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial.
Ia menyebut informasi terakhir yang diterima menunjukkan pengerjaan ruang kelas masih berada pada tahap pemasangan atap dan proses finishing.
"Laporan progres pembangunan disampaikan langsung ke kementerian. Kami hanya menerima informasi perkembangan secara umum," ujarnya melanjutkan.
Untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan, Pemkab Jombang dijadwalkan menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
"Besok kami akan rapat dengan OPD terkait untuk menyikapi kemungkinan tersebut," ungkapnya.
Agung juga mengungkapkan, sekitar dua pekan lalu progres pembangunan diperkirakan berada di angka 57 persen.
Namun hingga kini belum ada pembaruan data resmi mengenai perkembangan terbaru proyek tersebut.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Jombang, Dheny Widiyastiti, menyampaikan gedung permanen Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono dirancang memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa.
Sambil menunggu pembangunan selesai, aktivitas belajar mengajar Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang masih berlangsung di gedung sementara SR SKB Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung.
Program Sekolah Rakyat ini memang diperuntukkan bagi anak-anak terlantar dan putus sekolah. Jadi tidak mengambil siswa yang saat ini masih aktif bersekolah," ucapnya kepada SURYA.co.id, Kamis (14/5/2026).
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang, dengan kapasitas mencapai 1.000 siswa.
"Masih dalam pembangunan itu kapasitasnya adalah 1000 siswa," ungkapnya.
Sementara itu, kegiatan pembelajaran sementara masih berlangsung di gedung sementara SR SKB Mojoagung dengan jumlah peserta didik 100 siswa.
Untuk penerimaan tahun ajaran 2026, lanjutnya, Kabupaten Jombang memperoleh kuota sebanyak 270 siswa baru dari Kementerian Sosial.
"Saat ini, Dinsos masih melakukan proses penjangkauan dan pendataan calon peserta," ujarnya melanjutkan.
Dheny mengungkapkan, pihaknya telah menerima data BNBA (By Name By Address) dari pemerintah pusat sebanyak 58.635 data yang kini sedang diverifikasi secara bertahap.
"Data dari pusat kami sisir terlebih dahulu untuk memastikan calon siswa sesuai kriteria penerima program," katanya.
Dalam proses verifikasi dan validasi, Dinsos juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) agar data penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
Selain melakukan penjangkauan, Dinsos mulai melengkapi berbagai dokumen administrasi yang menjadi syarat pendaftaran ke sistem milik Kementerian Sosial. Dokumen tersebut di antaranya foto kondisi rumah, profil anak, hingga surat keterangan dari pemerintah desa.
"Semua dokumen pendukung nantinya diunggah ke aplikasi kementerian, termasuk foto kondisi rumah calon siswa yang memang menjadi syarat wajib," pungkasnya.
Pembangunan gedung Sekolah Rakyat di kawasan eks Terminal Barang, Desa Tunggorono, diketahui telah dimulai sejak 2025.
Proyek tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pengerjaan proyek dilakukan oleh PT Waskita Karya dengan nilai kontrak mencapai Rp1,165 triliun untuk pembangunan fasilitas serupa di lima daerah di Jawa Timur, yakni Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Tuban.
