TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk badan ekspor nasional untuk menangani ekspor komoditas.

Rencana itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026).

Baca juga: Pemerintah Bakal Wajibkan Ekspor Sumber Daya Alam Lewat BUMN

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengataksn, pembentukan lembaga khusus tersebut dapat memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik penyuapan dan kebocoran penerimaan negara.

"Ya setuju juga dengan pembentukan badan-badan itu. Sebenarnya kan untuk mengurangi penyuapan kan," ucap Ibrahim kepada Tribunnews.com, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, selama ini masih terdapat celah dalam pengawasan ekspor komoditas meski pemerintah telah memiliki berbagai aturan melalui kementerian terkait.

Ibrahim menilai keberadaan badan khusus dapat membuat tata kelola ekspor menjadi lebih teratur dan transparan dari hulu hingga hilir.

Dengan begitu, penerimaan negara terutama dari sektor pajak barang-barang komoditas tambang dapat meningkat.

"Mungkin dengan adanya kelembagaan ini bisa lebih teratur lagi kemudian pendapatan negara juga bisa lebih banyak lagi," tutur Ibrahim.

Ia menyebut selama ini kebijakan yang hanya berbentuk keputusan menteri masih menyisakan banyak celah pengawasan.

Oleh karena itu, Ibrahim mendukung pembentukan lembaga atau dewan khusus yang memiliki penanggung jawab langsung untuk mengawasi kegiatan ekspor-impor, terutama komoditas tambang.

"Supaya tidak ada kecolongan, benar, harus dibentuk kayak dewan untuk mengurusi, mengawasi kondisi ekspor impor untuk tambang. Jadi memang harus ada PIC-nya di situ yang mengawasi," ujarnya.

Ia juga menilai langkah tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan penyuapan.

"Prabowo sendiri mewanti-wanti akan menghajar semua koruptor, penyuapan, mungkin salah satu badan ini ya tujuannya adalah untuk melihat secara jelas seperti apa sih perjalanan ininya dari hulu ke hilirnya," ucap Ibrahim.

Baca juga: Pelemahan Rupiah Untungkan Ekspor Komoditas Tambang dan Perkebunan

Terkait dampaknya terhadap nilai tukar rupiah, Ibrahim menyampaikan, pembentukan badan ekspor berpotensi memperkuat mata uang domestik apabila mampu meningkatkan pasokan devisa hasil ekspor.

Namun, penguatan rupiah tetap sangat bergantung pada penguatan fundamental ekonomi domestik dan kondisi global, termasuk tensi geopolitik di Timur Tengah.

"Kalau pondasinya sudah kuat kemudian gonjang-ganjing luar negeri, tentang masalah di Timur Tengah ini masih terus terjadi, bolehlah melemah," terangnya.

Ibrahim menambahkan, apabila konflik mereda dan distribusi minyak dunia kembali normal melalui Selat Hormuz, maka harga minyak berpotensi turun dan mendorong penguatan Rupiah.

"Harga minyak turun di bawah 80 dolar AS per barel bisa jadi di bawah 70 dolar AS per barel, rupiah akan kembali lagi mengalami penguatan," ujarnya.