TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sopir pengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO), Rido, mengaku sering antre berjam-jam untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU yang ada dalam wilayah Sumatera Barat (Sumbar).
Rute perjalanan Rido dimulai dari Padang ke Bengkulu. Ia mengangkut minyak CPO dengan truk ke daerah tujuan, waktunya selalu terbuang untuk antre BBM solar.
Ditemui TribunPadang.com di Jalan Raya By Pass, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Rido tampak menunggu giliran pengisian BBM jenis solar di SPBU Pisang.
Perlahan-lahan kendaran ia jalankan, demi mengikuti antrean pembelian BBM tersebut.
"Saya sudah antre satu jam lebih untuk mengisi solar di SPBU Pisang," kata dia saat memberikan keterangan, Rabu (20/5/2026).
Baca juga: Antrean Panjang Kendaraan Saat Mengisi Solar di SPBU Pisang Padang Kembali Terjadi Rabu Sore
Ia menyebut solar sangat susah didapatkan oleh pengendara, termasuk dirinya sebagai sopir yang harus mengantarkan minyak CPO ke Bengkulu dari Padang.
Kata dia, tak hanya di Kota Padang, beberapa SPBU daerah lain di Sumbar juga terjadi antrean panjang saat mengisi solar.
"Seminggu lalu saya mengisi di Pesisir Selatan, itu juga antre hampir dua hari, karena banyak kendaraan yang mengisi dan stoknya sering habis," ucapnya.
Rido mengeluhkan hal ini, karena saat pengantaran minyak CPO terhambat. Bahkan, menghabiskan waktu berjam-jam hingga berganti hari untuk bisa melintas kembali.
Sebab, kondisi solar di beberapa SPBU di Sumbar juga sama, kendaraan harus antre panjang terlebih dahulu sebelum mendapatkannya.
"Jika tidak antre, bagaimana bisa mendapatkan solar, di Sumbar ini, rata-rata SPBU yang ada solar, kendaraan harus antre panjang," tuturnya.
Dengan kondisi seperti ini, ia berharap kepada pemerintah bisa menyediakan stok lebih banyak dan diprioritaskan untuk para pengendara.
Ia menyebut masih adanya SPBU yang menerima pengisian BBM jenis solar menggunakan jeriken.
Rido sangat menyayangkan hal itu, karena membuat dirinya kadang tidak mendapatkan solar walaupun sudah antre dengan waktu yang lama.
Antrean panjang kendaraan saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) solar kembali terjadi di SPBU Pisang, Jalan Raya By Pass, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Rabu (20/5/2026).
Pantauan reporter TribunPadang.com, Muhammad Iqbal, sekira pukul 15.58 WIB, tampak kendaraan mengular hampir mendekati Simpang Ketaping menuju SPBU Pisang.
Ujung antrean tepatnya berlokasi di depan PT Kredo Bajatama, kurang lebih berjarak 200 meter dari Simpang Ketaping.
Rata-rata kendaraan yang mengantre solar adalah truk-truk pengangkut barang dari Padang, Provinsi Sumbar ke provinsi lain di Sumatera.
Truk terlihat berjejer, namun tidak saling berdekatan. Sebab, beberapa pedagang meletakan ban ataupun kursi untuk melarang bara truk berhenti di depan kedainya.
Baca juga: PETI di Sumbar Disorot Usai Tragedi Sijunjung, ESDM Sebut BBM Jadi Sulit Didapat
Sehingga antrean ini berjarak mulai dari 50 hingga 100 meter. Namun beberapa kendaraan antre tanpa jarak yang panjang.
Di sisi lain, antrean kendaraan juga memakan badan jalan. Sebab badan truk cukup besar.
Hal itu menyebabkan beberapa kendaraan lain yang melintas tampak padat. Namun, akses lalu lintas tetap lancar.
Sedangkan di SPBU Pisang, di kawasan pengisian tampak juga kendaraan yang mengantre cukup berdekatan.
Kendaraan terlihat mulai bergerak, saat pengisian truk di SPBU Pisang selesai dilakukan, kurang lebih para pengendara menunggu sekitar 10 hingga 15 menit di lokasi.
Sedangkan, para sopir sesekali terlihat turun dari kendaraannya untuk melepas penat, sembari melihat antrean di depannya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengaku telah mengirim surat permintaan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Sumbar menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat diwawancarai di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar, Senin (18/5/2026) malam, usai menjenguk Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy.
“Malam tadi saya sudah buat surat untuk tambahan kuota BBM di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi kepada TribunPadang.com.
Menurut Mahyeldi, antrean BBM yang terjadi saat ini tidak lepas dari kebijakan penetapan kuota oleh pemerintah pusat yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi daerah.
“Barangkali keputusan pusat dalam menetapkan kuota tanpa membicarakan dengan kita. Waktu itu dari BPMigas, dan itu sudah disampaikan juga sebelumnya,” ujarnya.
Baca juga: Antrean Solar Mengular di SPBU Khatib Sulaiman, Didominasi Truk dan Bus hingga Makan Badan Jalan
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar sebenarnya sudah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota BBM.
Namun, jumlah yang ditetapkan pemerintah pusat disebut masih berada di bawah kebutuhan daerah.
“Kita sudah usulkan dan rata-rata apa yang kita usulkan kemudian diterapkan tanpa membicarakan dengan kita, dengan ditetapkan sendiri. Inilah akibatnya,” katanya.
Mahyeldi bahkan menilai pemerintah pusat kurang melibatkan daerah dalam pengambilan keputusan terkait kuota BBM.
“Jadi memang pusat itu kadang-kadang tidak percaya kepada daerah. Kemudian tidak pernah juga mengomunikasikan dengan daerah dan langsung menetapkan sesuatu itu tanpa komunikasi, tanpa mengevaluasi,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, kebutuhan BBM di Sumbar berbeda dibanding daerah lain karena tingginya kunjungan wisatawan yang ikut meningkatkan konsumsi BBM di wilayah tersebut.
Baca juga: Mahyeldi Minta Lokasi Tambang Emas Ilegal Sijunjung Ditutup Usai Longsor Tewaskan 9 Orang
“Kita sudah berpengalaman setahun bahwasannya Sumatera Barat ini karena memang daerah wisata, maka yang mengonsumsi BBM di Sumatera Barat ini bukan orang Sumatera Barat saja, tapi juga orang-orang yang datang ke Sumatera Barat untuk berwisata,” jelasnya.
Ia mengaku kondisi tersebut sudah disampaikan kepada BPMigas dalam usulan penambahan kuota BBM. Namun kuota yang diberikan masih di bawah kebutuhan riil di lapangan.
“Nah cuma BPMigas menetapkan masih di bawah itu. Bahkan itu di bawah 80 persen kebutuhannya,” katanya.
Meski demikian, Mahyeldi tidak menampik adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan yang turut memengaruhi kondisi antrean di SPBU.
“Kalau di lapangan mungkin banyak kasusnya. Dulu dilakukan oleh Kapolda lama Pak Suharyono ketika jadi Kapolda, operasi di SPBU karena mengawasi mobil-mobil modifikasi,” ujarnya.
Menurutnya, kendaraan modifikasi yang membeli BBM subsidi dalam jumlah besar menjadi salah satu penyebab tingginya konsumsi BBM di Sumbar.
“Dan sehingga itulah yang mengonsumsi kelebihan. Namun kemudian itu memang kita sudah minta juga Pertamina supaya bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan di SPBU,” katanya.
Mahyeldi berharap Pertamina dan kepolisian dapat memperkuat pengawasan agar penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditekan.
“Makanya Pertamina kita harapkan berkolaborasi dengan kepolisian agar memantau dan mengawasi. Agar ketahuan kalau ada penyalahgunaan BBM,” ujarnya.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan ketersediaan stok Biosolar di wilayah Padang dalam kondisi aman dan tetap tersedia di SPBU.
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan antrean kendaraan di SPBU dipengaruhi tingginya kebutuhan pengisian BBM secara bersamaan oleh kendaraan logistik dan angkutan barang.
“Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengindikasikan ketiadaan stok BBM di SPBU,” katanya.(*)
