TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan hingga kini belum menerima pembiayaan program Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau) dari United Nations Development Programme (UNDP), sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memastikan kabar yang menyebut Pemprov Riau telah menerima dana karbon sebesar Rp 66,2 miliar tidak benar. Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada aliran dana yang masuk ke kas daerah terkait program tersebut.

Menurutnya, klarifikasi ini penting disampaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait program kerja sama lingkungan dan pengurangan emisi karbon yang sedang disiapkan Pemprov Riau.

Sementara Kepala Bappeda Riau, Purnama Irawansyah, menjelaskan pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung kepada sejumlah lembaga internasional, termasuk UNDP, UNEP, dan FAO, terkait informasi tersebut.

“Hasil konfirmasi kami, mereka juga tidak mengetahui angka itu berasal dari mana dan sumbernya dari mana,” ujar Purnama.

Ia menjelaskan, selama ini dukungan yang diberikan lembaga-lembaga internasional tersebut kepada pemerintah daerah lebih bersifat pendampingan teknis, bukan bantuan dana tunai.

“Bantuan yang diberikan berupa technical assistance dan capacity building. Misalnya membantu peningkatan kapasitas pegawai DLHK dalam membaca peta dan penyusunan dokumen teknis,” jelasnya.

Purnama juga mengungkapkan, pihak UNDP mengaku terkejut mendengar kabar yang menyebut adanya penyaluran dana miliaran rupiah ke Pemprov Riau.

“Tadi pagi saya bertemu dengan pihak UNDP, mereka juga kaget mendengar informasi itu. Mereka menegaskan tidak pernah menyalurkan bantuan uang ke pemerintah daerah,” katanya.

Senada dengan itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, M Job Kurniawan, mengatakan saat ini program CARE for Green Riau masih berada pada tahap persiapan atau readiness.

Menurutnya, fokus Pemprov Riau saat ini adalah menyiapkan berbagai dokumen dan arsitektur REDD+ agar dapat terhubung ke mekanisme pasar karbon global.

“Kita hanya dibantu menyiapkan lima dokumen untuk pembiayaan CARE for Green Riau oleh UN-REDD Programme, UNEP, dan FAO. Saat ini masih tahap persiapan, jadi belum ada pembayaran apa pun terkait nilai ekonomi karbon,” jelas Job.

Ia menambahkan, munculnya angka Rp66,2 miliar tersebut juga tidak diketahui asal-usulnya oleh pihak DLHK.

“Kalau pun ada muncul angka Rp66 miliar itu, mereka yang tahu dari mana. Yang jelas sampai sekarang belum ada dana yang diterima Pemprov Riau,” katanya.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)